Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Imam Subiyanto
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa, Indonesia
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Authority of Regional Government in Fulfilling Lactation Rooms in Office Area Imam Subiyanto
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 1 (2024): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i1.926

Abstract

Breast milk is a crucial issue in the public domain and is of concern to many countries in achieving the Millennium Development Goals (MDGs) in the health sector. The government needs to support breastfeeding, one of which is by providing lactation rooms in public places, including office environments. This research aims to analyze the authority of local governments in providing lactation rooms in office environments based on Government Regulation Number 33 of 2012 concerning breastfeeding. The research method uses a normative legal approach based on Authority Theory, Rule of Law Theory and Welfare State Theory. Field findings concluded that the regional government's authority to provide lactation rooms in office environments is based on Government Regulation Number 33 of 2012 concerning breastfeeding related to basic services as regulated in Article 11 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Regional governments are expected to make regional regulations that specifically serve as a legal umbrella for providing lactation rooms because in general the government is responsible for establishing policies in the form of creating norms, standards, procedures and criteria to fulfill the provision of lactation rooms, especially in office environments
Jejak Digital Koruptor: Pemanfaatan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Imam Subiyanto
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v7i3.1143

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola dan modus operandi tindak pidana korupsi. Komunikasi antara pelaku korupsi tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan melalui berbagai media elektronik seperti telepon seluler, surat elektronik (e-mail), aplikasi pesan instan, transaksi perbankan digital, serta penyimpanan data berbasis cloud. Kondisi tersebut menjadikan bukti elektronik sebagai instrumen penting dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji pemanfaatannya dalam pembuktian tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan menjadi perluasan alat bukti dalam hukum acara pidana. Dalam praktiknya, bukti elektronik berperan signifikan dalam mengungkap jaringan korupsi, membuktikan komunikasi antarpelaku, serta menelusuri aliran dana hasil korupsi. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala berupa keterbatasan regulasi, tantangan teknis digital forensik, serta keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pengembangan teknologi forensik digital untuk mendukung efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Co-Authors