Andi Agung Mallongi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Ratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Pengungsian Sebagai Respon Pemerintah Terhadap Penolakan Pengungsi Korban Perang Di Indonesia Perspektif Pancasila Dan UUD 1945 Andi Agung Mallongi; Anjas Saputra
PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Vol. 3 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Amal Insani Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56721/pledoi.v3i1.306

Abstract

Tujuan penelitian ini menyelidiki pentingnya meratifikasi Konvensi Terkait Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 tentang pengungsi internasional bagi Indonesia perspektif pancasila dan UUD 1945. di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menangani masalah pengungsi secara efektif dan efisien. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memiliki peran sentral dalam mengukuhkan fondasi nilai, prinsip, dan sistem pemerintahan di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, dan UUD 1945, sebagai konstitusi tertinggi, saling melengkapi dan menjadi pijakan utama bagi kemajuan Indonesia. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan prinsip prinsip dasar HAM yang mencakup hak hak individu, dan sangat relavan dalam konteks pengungsi, tetapi di Indonesia sendiri belum meratifikasi Protokol Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 tentang pengungsi internasional, yang merupakan alat hukum pengungsi internasional kontemporer. Selain itu, kedua Konvensi tersebut menunjukkan perhatian global terhadap hak asasi manusia terhadap pengungsi internasional, serta respon pemerintah terhadap fenomena penolakan pengungsian korban perang di Indonesia, jika Indonesia meratifikasi Konvensi maka Indonesia akan lebih mudah dan komprehensif untuk menyelesaikan masalah pengungsi dan pencari suaka. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat hukum normatif, dengan melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, serta 4 teori hukum.
URGENSI PEMBENTUKAN MAJELIS HAKIM AD HOC MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA JUDICIAL REVIEW: The Urgency of Forming an Ad Hoc Panel of Judges at the Constitutional Court in Judicial Review Cases Muh Alghifari; Andi Agung Mallongi; Nuraiman Nuraiman
Constitution Journal Vol. 3 No. 1 (2024): June
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v3i1.90

Abstract

This research employs a juridical-normative legal research method with a statutory approach and a case approach to explore the procedure for establishing the Ad Hoc Panel of the Constitutional Court as a response to violations of the principle of nemo judex in causa sua. The aim of this research is to outline the procedure for establishing the Ad Hoc Panel of the Constitutional Court and its implications for maintaining the integrity of the Constitutional Court. The formation of the Ad Hoc Panel of the Constitutional Court is a relevant alternative in this context. Ad Hoc Judges, selected based on their expertise and specialized experience in constitutional law, can assist in handling complex or sensitive cases without conflicts of interest that would compromise the judicial process. These measures are expected to enhance the integrity and credibility of the Constitutional Court, enabling it to fulfill its functions as an upholder of the constitution free from external influence, and strengthen public trust in the constitutional justice system. Despite challenges in implementing this mechanism, such as the proper selection of Ad Hoc Judges and oversight mechanisms, these steps are crucial in ensuring the enforcement of the principle of nemo judex in causa sua Abstrak Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) untuk mengeksplorasi prosedur pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi sebagai respons terhadap pelanggaran asas nemo judex in causa sua. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan prosedur pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi serta implikasinya dalam menjaga integritas Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi menjadi alternatif yang relevan dalam konteks ini. Hakim Ad Hoc, dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman khusus di bidang hukum konstitusi, dapat membantu menangani perkara-perkara kompleks atau sensitif tanpa adanya konflik kepentingan yang merugikan proses peradilan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi, menjalankan fungsi-fungsinya sebagai lembaga penegak konstitusi yang bebas dari pengaruh eksternal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusi. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi mekanisme ini, seperti pemilihan hakim Ad Hoc yang tepat dan mekanisme pengawasannya.