Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Anjas Saputra
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Ratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Pengungsian Sebagai Respon Pemerintah Terhadap Penolakan Pengungsi Korban Perang Di Indonesia Perspektif Pancasila Dan UUD 1945 Andi Agung Mallongi; Anjas Saputra
PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Vol. 3 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Amal Insani Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56721/pledoi.v3i1.306

Abstract

Tujuan penelitian ini menyelidiki pentingnya meratifikasi Konvensi Terkait Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 tentang pengungsi internasional bagi Indonesia perspektif pancasila dan UUD 1945. di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menangani masalah pengungsi secara efektif dan efisien. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memiliki peran sentral dalam mengukuhkan fondasi nilai, prinsip, dan sistem pemerintahan di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, dan UUD 1945, sebagai konstitusi tertinggi, saling melengkapi dan menjadi pijakan utama bagi kemajuan Indonesia. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan prinsip prinsip dasar HAM yang mencakup hak hak individu, dan sangat relavan dalam konteks pengungsi, tetapi di Indonesia sendiri belum meratifikasi Protokol Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 tentang pengungsi internasional, yang merupakan alat hukum pengungsi internasional kontemporer. Selain itu, kedua Konvensi tersebut menunjukkan perhatian global terhadap hak asasi manusia terhadap pengungsi internasional, serta respon pemerintah terhadap fenomena penolakan pengungsian korban perang di Indonesia, jika Indonesia meratifikasi Konvensi maka Indonesia akan lebih mudah dan komprehensif untuk menyelesaikan masalah pengungsi dan pencari suaka. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat hukum normatif, dengan melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, serta 4 teori hukum.
Hukuman Mati : Dilema Antara Maslahat Mursalah dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Anjas Saputra; Nurul Al-fatihah Rahman; Kurniati Kurniati
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i4.974

Abstract

This research focuses on the dilemma of applying the death penalty in Indonesia, taking into account the aspects of maslahat and justice. The research method used is library research with a normative juridical approach. This research analyzes various legal sources, including Islamic law, to understand different perspectives on the death penalty. In the context of Islamic law, the main sources analyzed include the Al-Qur'an, Hadith, and the views of the scholars. The results show that there is a significant debate between social benefits and justice in the application of the death penalty. On the one hand, the death penalty is considered to have a deterrent effect and maintain public order, while on the other hand, there are concerns about potential judicial error and human rights violations. The conclusion of this study is that the application of the death penalty must be considered very carefully, given the complexity and sensitivity of this issue both from the perspective of positive law and Islamic law.
Simbolisme Haji dan Emas dalam Falsafah Haji Bugis : Perspektif Hukum Islam Anjas Saputra; Muhammad Mulyadi; Ferdiansa Putra; Kurniati Kurniati
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v3i2.1232

Abstract

In Bugis society, the Hajj pilgrimage holds deep meaning, symbolizing both spiritual and social status. The symbols of ‘Aji’ and gold are often used to affirm a person's elevated position after completing the Hajj, indicating a rise in their social standing. This study is crucial to understanding how the Hajj influences the social and spiritual structure of Bugis society. This article aims to explore the symbolic meaning of ‘Aji’ and gold in the context of post-Hajj social-spiritual status within the Bugis community. The research utilizes library research methods with Islamic law and social anthropology approaches to analyze the relationship between the Hajj and social status. The findings indicate that the title ‘Aji’ not only symbolizes piety but also enhances the individual’s social status within the community. Gold as a status symbol further reinforces this social influence, creating a new hierarchy based on spiritual and economic achievements. Academically, it is recommended to view this phenomenon as an integration between religious values and local culture, and to deepen cross-disciplinary studies on the role of Hajj in the social structures of Muslim communities.
Co-Authors Andi Agung Mallongi Ferdiansa Putra Kurniati Muhammad Mulyadi Nurul Al-fatihah Rahman