Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
Muradi Muradi
Universitas Padjadjaran, Indonesia
Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Koordinasi Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Cimahi Bagus Wahyudi; Muradi Muradi; Neneng Yani Yuningsih
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 4 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Mei 202
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i4.886

Abstract

Bencana hidrometeorologi, terutama banjir, berkontribusi 95% dari seluruh bencana di Indonesia. Namun proses penanggulangan banjir di Kota Cimahi kurang memperhatikan peran maksimal dari pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk ikut andil dalam proses perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Permasalahan seperti sistem drainase yang buruk, menumpuknya sampah, padatnya pemukiman dan industri, hingga minimnya kesadaran masyarakat berkontribusi besar pada peristiwa banjir di Kota Cimahi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi menggunakan teori dari G.R Terry dalam mengukur koordinasi dengan tujuh indikator, yaitu Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan dan Komitmen, Penetapan Kesepakatan, Insentif Koordinasi, hingga Feedback. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi pemerintahan di Kota Cimahi terkait penanggulangan bencana banjir kurang maksimal, tidak semua stakeholder diikutsertakan dalam acara koordinasi, koordinasi cenderung hanya berlangsung antar dua OPD saja dan adanya perbedaaan antara regulasi dan realisasi di lapangan ditambah dengan alur birokrasi yang rumit dan kurang memaksimalkan peran FPRB sehingga memperlambat proses penanggulangan bencana banjir, dalam prosesnya cenderung menitikberatkan kepada salah satu OPD saja sehingga kurangnya upaya koordinasi tersebut menjadikan proses penanggulangan bencana banjir kurang maksimal dan memerlukan evaluasi untuk keberlangsungan program kedepannya.
Collaborative Governance Pada Pemanfaatan Infrastruktur Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandung (di Kecamatan Antapani Tahun 2023) Naomi Glori Natalia; Muradi Muradi; Dede Sri Kartini
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2129

Abstract

Bandung city has great potential in the field of youth and sports, which is marked by the first national level youth title given by the Indonesian Ministry of Youth and Sports as well as various achievements in national and international sports. To improve the quality of this sector, more attention from the government is needed, one of which is in terms of infrastructure. One of the sub-districts of Bandung City which has quite a large youth and sports infrastructure is Gasibu Mini, Antapani Sub-district. This research was motivated by collaboration carried out by the Antapani District government with various stakholders in utilizing the Gasibu Mini sports infrastructure and Antapani Youth Space. Researchers use collaborative governance assessment theory which consists of three dimensions. The method used is descriptive with a qualitative approach. The result is that in the stakeholders representation dimension, the Antapani District has made decisions that adequately represent the interests of stakeholders and regularly communicates. In the distribution of authority dimension, there is a formal and informal division of authority, but supervision carried out by the District is not optimal and there is no MoU for implementing collaboration. Dimensions of accountability mechanisms, accountability is carried out by actors but there are still limited resources. The conclusion shows that the implementation of collaborative governance in the use of youth and sports infrastructure in Antapani District has been implemented but is not optimal in several dimensions.
Co-Authors Bagus Wahyudi Dede Sri Kartini Naomi Glori Natalia Neneng Yani Yuningsih