<![CDATA[Penelitian ini mengkaji fenomena dilema etik yang dihadapi tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Batuyang, Lombok Timur, dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketegangan antara tuntutan profesionalisme medis, kewajiban hukum, serta realitas sosial-budaya yang memengaruhi proses pengambilan keputusan klinis. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dilema etik yang muncul, menganalisis faktor penyebabnya, serta mengevaluasi implikasinya dalam perspektif hukum kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan socio-legal, melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilema etik yang dominan meliputi konflik antara prinsip otonomi pasien dan kewajiban beneficence tenaga kesehatan, keterbatasan pelaksanaan informed consent terutama dalam kondisi darurat, tekanan sosial-budaya dalam pengambilan keputusan medis, serta keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan. Dari sudut pandang hukum, kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, yang berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi tenaga kesehatan apabila tidak dikelola secara tepat. Berbeda dari kajian-kajian terdahulu yang umumnya mengkaji dilema etik secara normatif atau dalam konteks pelayanan spesialistik, penelitian ini mengisi kesenjangan literasi dengan menghadirkan analisis berbasis data empiris lapangan dari fasilitas kesehatan primer di wilayah berkembang. Novelty penelitian ini terletak pada pengintegrasian perspektif socio-legal dengan realitas kontekstual puskesmas, sehingga menghasilkan temuan yang tidak sekadar bersifat deskriptif-normatif melainkan juga analitis-reflektif. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara prinsip etika medis dan kepatuhan hukum melalui penguatan kapasitas tenaga kesehatan, penyusunan pedoman operasional yang kontekstual, serta dukungan kelembagaan yang memadai. Dengan demikian, upaya penyelesaian dilema etik tidak hanya bergantung pada individu tenaga kesehatan, tetapi juga memerlukan intervensi sistemik dalam kebijakan pelayanan kesehatan dasar.Abstract: This study examines the ethical dilemmas faced by healthcare workers in providing primary health services at Batuyang Community Health Center, East Lombok, using an empirical legal approach. The background of this study is based on the tension between demands for medical professionalism, legal obligations, and socio-cultural realities that influence clinical decision-making processes. The objectives of this study are to identify the forms of ethical dilemmas that arise, analyze their underlying causes, and evaluate their implications from the perspective of health law. The method used is qualitative research with a socio-legal approach, employing in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that the dominant ethical dilemmas include conflicts between patient autonomy and the healthcare workers’ obligation of beneficence, limitations in the implementation of informed consent, especially in emergency situations, socio-cultural pressures in medical decision-making, and limited facilities and infrastructure. From a legal perspective, these conditions reflect a gap between applicable legal norms and practices in the field, which potentially expose healthcare workers to legal risks if not managed appropriately. Unlike previous studies that generally examine ethical dilemmas normatively or in the context of specialist care, this research fills a literature gap by presenting an analysis based on empirical field data from primary health care facilities in developing areas. The novelty of this study lies in integrating a socio-legal perspective with the contextual realities of community health centers, thus producing findings that are not merely descriptive-normative but also analytical-reflective. This study emphasizes the importance of integrating medical ethical principles with legal compliance through strengthening healthcare workers’ capacity, developing contextual operational guidelines, and ensuring adequate institutional support. Accordingly, resolving ethical dilemmas does not solely depend on individual healthcare workers, but also requires systemic intervention in primary health care policies.]]>
