Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan
Khairunnisa Fitrah Umi Kaltsum
Universitas Mulawarman
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Konsep Umum Evaluasi Kebijakan Warman Warman; Laili Komariyah; Khairunnisa Fitrah Umi Kaltsum
Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan Vol. 3 (2023): Special Edition: Seminar Nasional Program Studi Magister Manajemen Pendidikan 2023
Publisher : Magister Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jimpian.v3iSE.2912

Abstract

Evaluasi kebijakan harus dilakukan karena tidak semua kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sebelum melakukan evaluasi evaluator perlu memahami konsep umum mengenai evaluasi kebijakan sehingga penyusunan artikel ini bertujuan sebagai kerangka awal atau kajian teoritis untuk mendukung penelitian lainnya yang sejenis. Penyusunan artikel dilakukan melalui metode studi pustaka (library research) yaitu dengan mengumpulkan sumber data yang relevan dengan evaluasi kebijakan, kemudian dilengkapi dengan pemikiran penulis tentang topik yang di sajikan. Hasil pembahasan menjelaskan pengertian evaluasi kebijakan adalah suatu usaha menganalisis guna mencari kebenaran terhadap program yang berasal dari pihak berwenang melalui substansi/isi program, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut sehingga mampu menyediakan informasi yang objektif dan valid mengenai pencapaian suatu program dalam kebijakan. Tujuan evaluasi kebijakan adalah untuk: mengantisipasi perubahan, mengukur tingkat kesesuaian, efektivitas, mengetahui dampak, sebagai kontrol, rekomendasi, eksplanasi, pengembangan staf, kepatuhan, akreditasi, akuntabilitas, memberikan balikan, posisi politik, mengembangkan teori. Ditinjau dari segi waktu dan kronologi evaluasi terdiri atas: pre-program, on-going dan ex-post Pendekatan-pendekatan evaluasi terdiri atas: evaluasi formal, evaluasi semu dan evaluasi keputusan. Model-model evaluasi di antaranya: berorientasi tujuan, bebas tujuan, Sumatif, countenance, responsif, CIPP, CSE-UCLA, DEM.
Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri Kota Sangatta dan Solusi untuk Mengatasinya. Khairunnisa Fitrah Umi Kaltsum; Warman; Laili Komariyah
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Februari - Maret 2024)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v5i2.1874

Abstract

Kebijakan pendidikan inklusif adalah suatu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang sistem pendidikan yang mengikutserakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan siswa reguler pada sekolah umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SMP Negeri Kota Sangatta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sangatta Utara, SMP Negeri 2 Sangatta Utara dan SMP Negeri 1 Sangatta Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijkan pendidikan inklusif di SMP Negeri Kota Sangatta adalah tidak tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK), tidak terpenuhinya sarana prasaraana yang accessible  tidak dan tidak ada penetapan kuota bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Solusi untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah dengan dukungan pihak pemerintah dan kepala sekolah untuk: 1) menyediakan formasi GPK dalam penerimaan aparatur sipil negara sesuai kebutuhan, 2) menyiapkan anggaran yang bersumber dari pendapatan belanja daerah, 3) menetapkan kuota khusus bagi PDBK dan melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk pemenuhan nya.
Co-Authors Laili Komariyah, Laili Warman Warman Warman