Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
Hamka
Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Program Penanganan Nelayan Pelintas Batas Negara di Wilayah Kerja Stasiun Psdkp Belawan Sunaryo Sunaryo; Arifiani Widjayanti; Hamka
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i11.13892

Abstract

Fishermen who cross national borders are an important issue in marine and fisheries development, especially in border areas. To deal with this problem, Minister of Marine and Fisheries Affairs Regulation Number 39/PERMEN-KP/2016 has been stipulated. This research focuses on answering the implementation of the Minister's regulations located at Belawan Marine and Fisheries Surveillance Station, North Sumatra which is not yet optimal, with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and document review. Researcher used purposive sampling techniques to determine informants. The result of the research is that all aspects of the policy implementation model from Van Meter and Van Horn have not been achieved as a measure of the success of implementing Ministerial Decree Number 39/PERMEN-KP/2016, which is due to the fact that policy standards and objectives have not been fully able to resolve problems, limited budged, and the economic, social and political external environment. The recommendations given include revising Marine and Fisheries Ministerial Regulation Number 39/PERMEN-KP/2016, providing assistance with facilities and infrastructure for cross national border fishermen, providing early education to fishermen's children, increasing the budget, synergizing surveillance operations at sea between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Indonesian Republic Police, Indonesian Navy to prevent the occurrence of fishermen crossing state borders, built an integrated location at the location of fishermen crossing borders with the Modern Fisherman's Village model.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROSES BISNIS DALAM PENATAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Khairunisa; Asha Eilena; Hamka
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1798

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengelolaan proses bisnis dalam penataan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Kejaksaan RI. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya volume dokumen SOP AP yang belum terintegrasi dengan peta proses bisnis, adanya tumpang tindih SOP pusat dan daerah, serta belum optimalnya mekanisme reviu dan validasi substansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen terhadap pejabat dan aparatur yang terlibat dalam pengelolaan proses bisnis dan SOP AP di tingkat pusat maupun daerah. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT untuk merumuskan strategi perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Sosialisasi kebijakan belum rutin dan terstandar, kompetensi aparatur belum merata, validasi masih banyak dilakukan secara manual, sistem digital belum terintegrasi, SOP AP masih dipandang sebagai dokumen administratif, dan kewenangan penyusunan serta penetapan SOP AP masih terfragmentasi. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan Pedoman JAMBIN Nomor 01 Tahun 2021 dengan menegaskan SOP AP sebagai proses bisnis level operasional, membentuk Tim Reviewer, mengatur sentralisasi terbatas, melibatkan bidang teknis sebagai pemilik proses, serta mengintegrasikan SOP AP dengan sistem elektronik dan monitoring kinerja.
Co-Authors Arifiani Widjayanti Asha Eilena Khairunisa Sunaryo Sunaryo