Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Begawan Abioso
Zulkarnain Zulkarnain
Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Konflik Hukum di Sektor Pertambangan: Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Zulkarnain Zulkarnain
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i11.13967

Abstract

Sustainable management of natural resources is one of the major challenges faced by Indonesia, one sector that is often a source of conflict is the mining sector. The purpose of this study is to analyze the factors that cause legal conflicts in the mining sector in Indonesia and examine the implications of legal conflicts for sustainable natural resource management. This research uses qualitative research methods. Data collection techniques in this research using literature studies. The data that has been collected is then analyzed using three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that legal conflicts in the mining sector in Indonesia were caused by several factors, including unfair profit sharing, environmental damage, and violations of community rights. Legal conflicts in the mining sector have negative implications for sustainable natural resource management. Legal conflicts can hamper investment, reduce productivity, and damage the environment.
Analisis Akibat Hukum Tindakan Kuretase yang Dilakukan oleh Dokter Umum terhadap Pasien di Rumah Sakit Tipe D Alfiana Rahman; Syamsuddin Baco; Ansar Ansar; Suardi Dg Mallawa; Zulkarnain Zulkarnain
Begawan Abioso Vol. 17 No. 1 (2026): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v17i1.1398

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari tindakan kuretase pada kasus abortus inkomplit yang dilakukan oleh dokter umum di Rumah Sakit Tipe D, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada dokter umum dalam kondisi kegawatdaruratan medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kuretase pada prinsipnya merupakan kewenangan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar profesi kedokteran. Apabila tindakan tersebut dilakukan oleh dokter umum di luar kompetensi dan kewenangannya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum berupa sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pertanggungjawaban pidana dapat timbul apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan pasien mengalami luka berat atau meninggal dunia. Pertanggungjawaban perdata dapat berupa gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, sedangkan pertanggungjawaban administratif dapat berupa teguran, kewajiban mengikuti re-edukasi, pembekuan izin praktik, hingga pencabutan izin praktik. Namun demikian, dalam kondisi kegawatdaruratan medis yang mengancam nyawa pasien dan tidak tersedianya dokter spesialis, tindakan kuretase yang dilakukan oleh dokter umum dapat memperoleh justifikasi hukum berdasarkan prinsip penyelamatan nyawa dan doctrine of necessity, sepanjang dilakukan sesuai dengan indikasi medis, standar profesi, serta didukung oleh dokumentasi dan informed consent yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi tenaga medis maupun pasien.
Co-Authors Alfiana Rahman Ansar Ansar Fattimah Maddusila M. Hatta Roma Tampubolon Suardi Dg Mallawa Suardi Dg. Mallawa Syamsuddin Baco