Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT HASIL GALIAN TAMBANG APABILA TERJADI WANPRESTASI RUSTANG, RUSTANG; MADUSILA, SITI FATIMA; NURMAN, ILHAM
Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Angkutan laut merupakan alat pengangkutan yang dewasa ini mengalamii perkembanganÂ yang sangat pesat termasuk di Indonesia, hal ini dapat diketahui dengan munculnya pelaku-pelaku usaha dibidang jasa pengangkutan laut. Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi, meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, Sebagai moda angkutan laut, maka pengangkutan laut mempunyai resiko yang sangat tinggi yang dapat menimpa penumpang dan barang yang akan diangkutnya.Dengan demikian hal ini dapat menjadikan pengangkut mempunyai beban tanggung jawab yang besar sehingga perlu diketahui bentuk tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa seperti kecelakaan atau keterlambatan dalam pengangkutan barang , sehubungan dengan hal ini masalah yang akan dikaji adalah Bagaimana tanggung jawab pengangkutan laut hasil galian tambang batuan kepada konsumen apabila terjadi wanprestasi.

THE RISE OF CHILD MARRIAGE IN PALU CITY Susilawati, Susi; Ridwan, Ashar; Maddusila, Sitti Fatimah
Tadulako Law Review Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Act Number 16 Year 2019 on Marriage stipulates that the minimum age for marriage for a person is 19 years for both men and women. Whereas the previous Act stipulated the age limit of marriage, 19 years for men and 16 years for women. This is considered very burdensome for some religious people who obey traditions and laws as well as other factors. Thus, child marriage in the period before the Marriage Act Amendment was already quite high and it is even higher afterward. This writing aims to determine and analyze how many applications for marriage dispensation after the Amendment of the Marriage Act at the Religious Court of Palu City, using empirical research methods. The results showed that there was a significant increase in applications for marriage dispensation in the Religious Court of Palu City after the amendment.

Manifestations of Gender Injustice in Divorced Marriages: The Kabalutan Tradition Susi Susilawati; Baliana Amir; Muhammad Ikbal; Rafika Nur; Sitti Fatimah Maddusila
Jambura Law Review VOLUME 5 NO. 1 JANUARY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

This research entitled "Manifestations of Gender Injustice in the Tradition of Divorced Marriage in Kabalutan" is motivated by mass media information which states that in that village, there are many widows of various ages. From young to old age. It was also stated that in this village, it was easy to marry and divorce. Therefore, it is crucial to analyze this tradition from a gender perspective. So that it can be known which parties are harmed by this tradition, to be given socialization of what laws are needed there. The method is an empirical research method with primary data sources from traditional leaders and community leaders in the village. The stages are from surveys, observations, and conducting interviews, as well as collecting data for analysis and giving conclusions. The results of his research are that the term "widows' village" is a term that appeared during the population census in the 90s. At that time, there were many widows in Kabalutan Village for various reasons. But now, not anymore. Thus, the conclusion is that the stereotype of "Kampung Widow" towards Kabalutan Village, Talatako District, Tojo Una Una Regency is a manifestation of gender injustice. The people in the village are not comfortable with this labelling. In addition, it is not proven by the many widows there; it is also not the name of their village. Therefore, they asked to give only Kabalutan Village.

Pendataan Masyarakat Miskin Ekstrim Melalui Program Padat Karya di Wilayah Irigasi Kecamatan Toili Barat dan Moilong Kabupaten Banggai Rosdian Rosdian; Sitti Fatimah Maddusila; Nursiah Moh. Yunus; Adfiyanti Adfiyanti
Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Media Publikasi Cendekia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56303/jppmi.v3i1.253

Kemiskinan ekstrim adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan,tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi dan layanan sosial. Program padat karya untuk masyarakat miskin ekstrim melibatkan mayarakat langung diawali dengan menyiapan data masyarakat miskin ekstrim, identifikasi pekerjaan, penyusunan rencana kegiatan, perhitungan komponen tenaga kerja. Pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan meliputi Pengenalan Aplikasi PADUNGKU untuk mendata warga meliputi: Pendataan data diri Masyarakat miskin ekstrim pada kegiatan Padat Karya, Pendataan Masyarakat tentang Jenis Pekerjaan, Pendataan Masyarakat tentang Jenis Pendidikan, Pendataan Masyarakat tentang Jenis Rumah dan Pendataan Masyarakat tentang Jenis Bantuan. Salah satu tujuan dari pendataan ini diharapkan dapat membantu menegetahui warga miskin ekstrim agar nantinya dilibatkan dalam program padat karya agar dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah irigasi Kec. Toili Barat dan daerah irigasi Kec. Moilong Melalui kegiatan pengabdian ini, tim berhasil menyelesaikan pendataan dengan baik dengan prosentase 100%. Harapannya kegiatan pengabdian Masyarakat ini dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Aliran Irigasi Kec. Toili Barat dan masyarakat Aliran Irigasi Kec.Moilong Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yakni dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim

PERAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MENDUKUNG INDUSTRI PRODUK KOPI UNTUK MENDUKUNG EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN Citra Dewi, Marini; Fatimah Maddisila, Sitti; Ratna Korompot, Ratu
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i2.18119

Hadirnya peraturan merek dan indikasi geografis yang terbaru yang perubahannya lebih luas lagi dengan disebutkannya Indikasi Geografis dalam penamaannya, namun sejak diundangkannya peraturan tersebut masih ada yang belum menjadi perhatian dari para pelaku usaha dan juga instansi terkait, apalagi pada wilayah Kabupaten, Kota yang masih kurang kesadaran betapa pentingnya perlindungan akan merek barang atapun merek jasa tersebut bagi pelaku usaha. Bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang perlu pembinaan dan bantuan untuk mendaftarkan merek, diuntungkan dengan dukungan instansi yang lebih mudah dan murah biaya pendaftarannya. Metode yang digunakan adalah empiris . Mengingat Kopi adalah pilihan peneliti saat ini karena disemua daerah memiliki tanaman kopi dan menghasilkan cita rasa kopi yang khas ditiap daerah. Hasil ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan perlindungan terhadap produk dan kemasan yang perlu dilabel dan terdaftar perlindungan Dirjen Hukum dan Ham demi menjaga dari peniruan merek serta pemboncengan merek yang dapat merugikan pelaku usaha itu sendiri, sehingga Masyarakat dimudahkan mendapatkan informasi dan fasilitas. Karena mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh negara tidak hanya sebatas pemilik merek tetapi kepada konsumen yang menginginkan aman, nyaman, terjamin dalam mendapatkan merek yang asli, dan tidak tertipu dengan barang palsu atau tiruan. Perlindungan hukum hanya diberlakukan terhadap merek yang telah terdaftar. Pendaftaran merek memberikan perlindungan yang lebih kuat khususnya merek identik atau yang mirip. Peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong permohonan pendaftaran merek dan indikasi geografis bagi produk kopi untuk kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini telah terwujud dengan telah dijalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan akademisi untuk penyusunan dokumen deskripsi persiapan pendaftaran indikasi geografis.

Pendataan Masyarakat Miskin Ekstrim Melalui Program Padat Karya di Wilayah Irigasi Kecamatan Toili Barat dan Moilong Kabupaten Banggai Rosdian, Rosdian; Maddusila, Sitti Fatimah; Yunus, Nursiah Moh.; Adfiyanti, Adfiyanti
Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Media Publikasi Cendekia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56303/jppmi.v3i1.253

Kemiskinan ekstrim adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan,tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi dan layanan sosial. Program padat karya untuk masyarakat miskin ekstrim melibatkan mayarakat langung diawali dengan menyiapan data masyarakat miskin ekstrim, identifikasi pekerjaan, penyusunan rencana kegiatan, perhitungan komponen tenaga kerja. Pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan meliputi Pengenalan Aplikasi PADUNGKU untuk mendata warga meliputi: Pendataan data diri Masyarakat miskin ekstrim pada kegiatan Padat Karya, Pendataan Masyarakat tentang Jenis Pekerjaan, Pendataan Masyarakat tentang Jenis Pendidikan, Pendataan Masyarakat tentang Jenis Rumah dan Pendataan Masyarakat tentang Jenis Bantuan. Salah satu tujuan dari pendataan ini diharapkan dapat membantu menegetahui warga miskin ekstrim agar nantinya dilibatkan dalam program padat karya agar dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah irigasi Kec. Toili Barat dan daerah irigasi Kec. Moilong Melalui kegiatan pengabdian ini, tim berhasil menyelesaikan pendataan dengan baik dengan prosentase 100%. Harapannya kegiatan pengabdian Masyarakat ini dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Aliran Irigasi Kec. Toili Barat dan masyarakat Aliran Irigasi Kec.Moilong Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yakni dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim

Royalty as a Way to Protect Creator: Current Conditions in Indonesia: Royalti Sebagai Cara Melindungi Pencipta: Kondisi Saat Ini di Indonesia Maddusila, Sitti Fatimah
Rechtsidee Vol. 10 No. 1 (2022): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v10i0.780

One of the legal rights that must be protected is intellectual property rights. This study analyzes intellectual property legal protection aspects based on a royalty system. This research is the normative legal research to produce legal arguments, usually called legal prescriptions. This study uses primary legal materials, which include: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Patent Law, the Copyright Law, the Government Regulation on Song and/or Music Royalties, also the Plant Variety Royalties Act. Secondary legal materials include the results of studies and research on aspects of royalties in intellectual property rights. Non-legal material includes various non-legal studies of the royalty system in intellectual property. The approach in this research is a conceptual approach and a statutory approach. The results of the study confirm that the implication of the implementation of the royalty system in intellectual property rights requires the state to realize three fundamental legal values related to royalty policies, such as guarantees of legal certainty over the rules regarding royalties, guarantees of benefit from the distribution of royalties, as well as guarantees of fair distribution of royalties based on the principle of proportionality. In addition, legal protection with a royalty system in intellectual property rights needs to be carried out externally and internally. Highlights: Royalty system needs legal certainty, benefits, and fair distribution. Fair distribution based on proportionality is important. External and internal legal protection is necessary. Keywords: Royalty, Intellectual Property Rights, Legal Value

AI Revolution: The Legal Battle Between Indonesia and the European Union to Protect Copyright from Artificial Intelligence Maddusila, Sitti Fatimah; Lanini, Agus; Purnamasari, Andi Intan
Hasanuddin Law Review VOLUME 11 ISSUE 3, DECEMBER 2025
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v11i3.6499

The global surge in generative Artificial Intelligence (AI) has triggered unprecedented legal complexities in copyright protection. This article examines how Indonesia and the European Union (EU) approach the challenges posed by AI driven content creation and potential copyright infringement. Through doctrinal and comparative legal analysis, this study explores regulatory frameworks, liability questions, and enforcement mechanisms in both jurisdictions. The analysis reveals that Indonesia's Copyright Law No. 28 of 2014 remains anthropocentric, lacking recognition of AI generated works and mechanisms for regulating AI training using copyrighted materials. By contrast, the EU has developed a more comprehensive approach through the EU Copyright Directive and the AI Act, which incorporates risk-based AI governance and explicit opt out rights for copyright holders. The study identifies significant regulatory asymmetries between the two jurisdictions and examines potential areas for legal development. Drawing on international frameworks such as the OECD AI Guidelines, this research suggests that Indonesia could benefit from adopting more anticipatory regulatory approaches similar to the EU's principle-based strategy. The findings indicate that proactive legal reforms are necessary to address emerging AI copyright challenges in developing legal systems. This study contributes to the growing body of comparative legal scholarship on AI governance and offers insights for policymakers navigating the intersection of artificial intelligence and intellectual property law.

The Role of General Criminal Investigation in Tackling Human Trafficking Sitti Fatimah Maddusila
Indonesian Research Journal in Legal Studies Vol. 4 No. 2: September 2025 - Indonesian Research Journal in Legal Studies (IRJILS)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/irjils.v4i2.8725

This study aims to: (1) To find out the efforts made by the General Criminal Investigation Unit of the Central Sulawesi Regional Police in tackling the crime of trafficking in persons (2) To find out the obstacles faced by the General Criminal Investigation Unit of the Central Sulawesi Regional Police in tackling the crime of trafficking in persons. The method used in writing this is to use an empirical juridical research approach. The results of this research are (1) The Police as law enforcers, protectors and protectors of the community are obliged to maintain the uphold of the law, justice and protection of human dignity as well as order and legal certainty in order to realize the duties and functions of the police, there are several efforts made by the Central Sulawesi Police, especially the criminal investigation unit in overcoming the prevention of human trafficking crimes, namely through the efforts of the Central Sulawesi Police. Pre-emptive, through preventive efforts and through repressive efforts. (2) The prevention of trafficking in persons carried out by the General Criminal Investigation of the Central Sulawesi Regional Police has several obstacles, including victims of trafficking in persons who do not want to report, and the lack of budget for the prevention of trafficking crimes, when this is an obstacle to the general criminal investigation of the Central Sulawesi Regional Police in preventing the crime of trafficking in persons. The Research Suggestions are (1) There is a need for special attention and support from various institutions and the community is also needed to handle trafficking cases. Information and news from trafficking cases need to be reported more to increase public attention so that cases about Human Trafficking do not occur again (2) The government should form a special task force to tackle the crime of trafficking in persons consisting of the police, the Ministry of Manpower and the Protection of Indonesian Workers.

FULFILLMENT OF PRISONERS SEXUAL RIGHTS AND NEEDS: AN INTEGRATIVE ANALYSIS FROM A HUMAN RIGHTS AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE Yusran; Abdul Wahid; Sitti Fatimah Maddusila; Kartini Malarangan
Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam Vol. 4 No. 1 (2026): February
Publisher : Academic Bright Collaboration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66053/ri.v4i2.1038

This study examines the fulfillment of the sexual needs of married prisoners through an integrative framework combining Human Rights principles and maqāṣid al-syarī‘ah. Using Class IIA Palu Penitentiary as a case study, it analyzes the legal, institutional, and socio-cultural factors contributing to the absence of policies regulating the maintenance of lawful marital relationships within the Indonesian correctional system. This research employed a qualitative socio-legal approach. Empirical data were collected through in-depth interviews with married prisoners and correctional officers, field observations, and analysis of relevant legal documents and correctional regulations. The empirical findings were integrated with normative legal analysis based on Human Rights principles and the maqāṣid al-syarī‘ah framework. The study reveals that neither Indonesian correctional regulations nor Class IIA Palu Penitentiary provides explicit legal or institutional mechanisms for fulfilling the sexual needs of married prisoners. This regulatory gap is shaped by the absence of specific legal provisions, institutional constraints, security considerations, and prevailing socio-cultural perspectives. The findings further demonstrate that maintaining lawful marital relationships contributes to protecting human dignity, preserving family integrity, and supporting prisoners' psychological well-being, provided that any future policy is implemented proportionately and remains consistent with correctional objectives, institutional security, and applicable legal principles. This study is limited to a single correctional institution; therefore, its findings cannot be generalized to all Indonesian prisons. Nevertheless, it provides a conceptual foundation for developing correctional policies that accommodate family relationship maintenance while balancing prisoners' fundamental rights, rehabilitation, institutional security, and public interests. This study contributes to the literature by integrating Human Rights principles and maqāṣid al-syarī‘ah within a socio-legal framework to examine the fulfillment of married prisoners' sexual needs in Indonesia. It proposes an Integrated Family Relationship Maintenance Framework to strengthen family preservation, human dignity, and rehabilitation within the Indonesian correctional system.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search