Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Law and Justice Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Rahayu Hartini
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PENGAKUAN PENYAKIT KRONIS SEBAGAI DISABILITAS DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG PASCA PUTUSAN MK NOMOR 130/PUU-XXIII/2025 Aden Mahardika; Tinuk Dwi Cahyani; Rahayu Hartini
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.987

Abstract

ABSTRAKPutusan Putusan MK Nomor 130/PUU-XXIII/2025 menandai perubahan penting dalam sistem hukum Indonesia dengan mengakui bahwa penyakit kronis dapat dikategorikan sebagai disabilitas fisik sepanjang memenuhi kriteria keterbatasan fungsional berdasarkan asesmen medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan kebijakan dari putusan tersebut, mengkaji perspektif medis dalam penanganan penyakit kronis sebagai disabilitas, serta membandingkan implementasinya dengan praktik di Australia, Kanada, dan Inggris. Pendekatan ini merupakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan, yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperluas definisi disabilitas dari pendekatan berbasis diagnosis menuju pendekatan berbasis fungsi, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penyandang penyakit kronis untuk memperoleh hak-haknya. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan akses layanan kesehatan, belum adanya standar asesmen yang seragam, serta masih kuatnya stigma sosial. Dari perspektif medis, diperlukan penyesuaian dalam praktik klinis yang mencakup asesmen fungsional, pendekatan patient-centered care, dan penguatan layanan rehabilitasi. Sementara itu, studi komparatif menunjukkan bahwa negara lain telah memiliki sistem yang lebih terintegrasi, meskipun tetap menghadapi kendala dalam koordinasi layanan dan pembiayaan. Dengan demikian, implementasi pengakuan penyakit kronis sebagai disabilitas di Indonesia memerlukan penguatan regulasi turunan, standardisasi asesmen nasional, peningkatan kapasitas tenaga profesional, serta koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.Kata kunci: penyakit kronis, disabilitas, Mahkamah Konstitusi, kebijakan kesehatan, asesmen fungsional
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN KESEHATAN ANAK DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN AKIBAT PNEUMONIA Nur Endah Sri Ningsih; Tinuk Dwi Cahyani; Rahayu Hartini
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1957

Abstract

Pneumonia masih menjadi penyebab utama kematian anak balita sehingga diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memperkuat perlindungan kesehatan anak dan meningkatkan efektivitas layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh harmonisasi regulasi terhadap akses dan efektivitas pencegahan serta penanganan pneumonia pada anak di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan mixed-method legal research melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Populasi penelitian meliputi peraturan perundang-undangan terkait kesehatan anak dan pneumonia, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta pemangku kebijakan kesehatan. Sampel dipilih secara purposive untuk dokumen dan informan kunci serta stratified random sampling untuk fasilitas kesehatan. Instrumen penelitian terdiri atas analisis dokumen, kuesioner, lembar observasi, dan wawancara semi terstruktur. Analisis data dilakukan melalui content analysis, analisis komparatif hukum, analisis statistik deskriptif dan inferensial, serta analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi berhubungan dengan peningkatan akses imunisasi, percepatan layanan pengobatan pneumonia, dan penurunan disparitas kesehatan anak. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa sinkronisasi regulasi nasional dan daerah serta integrasi pedoman klinis internasional diperlukan untuk memperkuat perlindungan kesehatan anak dan menurunkan mortalitas pneumonia secara berkelanjutan.
Unlawful Acts Related to Non-Compatibility Between Advertising Promises and Product Reality Bintang Galih Yusuf Mahardika Putra; Rahayu Hartini
Law and Justice Vol. 11 No. 1 (2026): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v11i1.11723

Abstract

Perkembangan ekonomi di sektor industri dan perdagangan membawa dampak signifikan terhadap meningkatnya jumlah barang maupun jasa yang di tawarkan di pasar. Globalisasi sampai kemajuan teknologi informasi turut mendorong kompetisi yang semakin intens di kalangan pelaku usaha, yang salah satunya diwujudkan melalui media periklanan. Iklan berperan penting sebagai alat komunikasi pemasaran yang bertujuan menarik perhatian dan memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit iklan yang mengandung informasi yang tidak jujur, berlebihan, atau bahkan menyesatkan, sehingga merugikan konsumen secara langsung. Ketidaksesuaian antara janji yang disampaikan dalam iklan dan kenyataan produk yang diterima oleh konsumen menjadikan tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum (oncrechtmatige daad) sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPer. Selain itu, tindakan ini juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 8 ayat (1) huruf f yang secara tegas melarang pelaku usaha menyampaikan informasi palsu atau menyesatkan dalam bentuk iklan. Dalam konteks ini, mengingat posisi konsumen yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, kehadiran negara sangat diperlukan untuk menyediakan perlindungan hukum yang layak. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan hukum normatif melalui analisis menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta pendekatan empiris untuk memahami praktik di lapangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen bukan hanya merupakan bentuk pengakuan terhadap hak-hak dasar konsumen, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial dari pelaku usaha. Penegakan hukum yang tegas, edukasi konsumen, serta integritas dalam praktik periklanan menjadi elemen penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.   Economic developments in the industrial and trade sectors have had a significant impact on the increasing number of goods and services.offeredin the market. Globalization and advances in information technology have also driven increasingly intense competition among business actors, one of which is manifested through advertising media. Advertising plays an important role as a marketing communication tool aimed at attracting attention influencing consumer purchasing decisions. However, in practice, many advertisements contain dishonest, exaggerated, or even misleading information, thus directly harming consumers. The discrepancy between the promises made in the advertisement and the reality of the product received by the consumer makes this action an unlawful act (unlawful act) as regulated in Article 1365 of the Civil Code. In addition, this action also violates the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, especially Article 8 paragraph (1) letter f which expressly prohibits business actors from conveying false or misleading information in the form of advertisements. In this context, considering the weaker position of consumers compared to business actors, the presence of the state is very necessary to provide proper legal protection. This research applies a normative legal approach through a comprehensive analysis of legislation and legal doctrine, as well as an empirical approach to understand practices in the field. Legal protection for consumers not only recognizes basic consumer rights but also reflects the moral and social responsibility of business actors. Strict law enforcement, consumer education, and integrity in advertising practices are essential elements in creating a healthy and equitable business climate.
Co-Authors Aden Mahardika Bintang Galih Yusuf Mahardika Putra Nur Endah Sri Ningsih Tinuk Dwi Cahyani