Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Journal on Education
Hepy Krisman Laia
Universitas Pembangunan Panca Budi
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Pidana Adat Nias Dalam Menyelesaikan Kasus Pencurian Hepy Krisman Laia
Journal on Education Vol 6 No 1 (2023): Journal On Education: Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The emergence of customary law and customary sanctions is inseparable from the consequences of a violation or crime, which, according to customary law, is seen as an offense that can disrupt the sense of comfort, tranquility, and peace in communal life. Therefore, the perpetrator of such a violation is subjected to customary sanctions, serving as retribution or a lesson to deter them from repeating the offense. Customary law was implemented by the Dutch on the indigenous people of Indonesia, under the assumption that it was in line with the spiritual atmosphere of the Indonesian society at that time. One component of customary law is customary criminal law, which still exists among communities today, even though the formal Criminal Code has been in place as positive law.
Analisis Implikasi Putusan MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi Dan Independensi Mahkamah Konstitusi Wida Azlina; Hepy Krisman Laia; Tamaulina Br Sembiring
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1131-1140

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden memunculkan dinamika dan perdebatan luas di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap sistem demokrasi Indonesia, dengan fokus utama pada aspek independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi (the guardian of the constitution). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan terkait, disertai tinjauan teoritis mengenai independensi peradilan dan prinsip judicial restraint. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK 90/2023 berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai melemahnya independensi Mahkamah akibat dugaan konflik kepentingan, inkonsistensi dengan putusan-putusan sebelumnya, serta ekspansi tafsir yang dinilai melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy). Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga yudisial yang seharusnya bebas dari intervensi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara hukum Putusan MK bersifat final dan mengikat, secara sosiologis ia menimbulkan implikasi signifikan terhadap persepsi independensi Mahkamah dan stabilitas sistem demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme etik, transparansi putusan, serta konsistensi penalaran hukum untuk menjaga legitimasi dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.
Co-Authors Tamaulina Br Sembiring Wida Azlina