Akhyar Al Khoir
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pidana Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Indonesia Rahmansyah Fadlul Alkarim Rambe; Akhyar Al Khoir; Hamdan Sudirman Marpaung
Journal on Education Vol 6 No 2 (2024): Journal on Education: Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v6i2.5255

Abstract

Law is the totality of rules that regulate human actions and determine the punishment imposed on the perpetrator. This article aims to analyze the imposition of the death penalty from the perspective of human rights and criminal law. Historically, the death penalty has existed since the time of King Hammurabi in the 18th century BC. William the Conqueror did not give permission for anyone to be executed for any crime. The United States has used the death penalty law since colonial times. Human Rights are rights that every human being has because he is a human being. In view of the Universal Declaration of Human Rights, the death penalty is prohibited. The first comprehensive confirmation of the death penalty in Indonesia occurred in 1808. After Indonesia became independent, Indonesian criminal law began to be enforced based on the principle of concordance. When determining the death penalty, it must meet the criteria and must also be fair.
Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Akhyar Al Khoir
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 September 2024: Jurnal Sahabat ISNU SU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i2.122

Abstract

Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang menimbulkan sengketa, baik antara individu atau badan hukum dengan instansi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitian library research merupakan jenis penelitian kualitatif yang obyek kajian penelitiannya menggunakan data pustaka dari berbagai macam literatur. Dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN), subjek, kepentingan, objek, dan penyelesaian sengketa merupakan elemen kunci yang saling berhubungan. Subjek sengketa mencakup individu atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan administrasi pemerintah, sedangkan unsur kepentingan harus bersifat nyata dan relevan untuk mendukung legitimasi gugatan. Objek sengketa terkait langsung dengan keputusan administratif yang berdampak merugikan, sementara penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui upaya administrasi, gugatan, atau perdamaian. Pemahaman yang mendalam tentang elemen-elemen ini penting untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam sistem hukum.