Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Timoty Yusuf Salama
Kementerian Dalam Negeri
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Aplikasi E-Samsat Dan Sipolin Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Banjar Timoty Yusuf Salama; Irwan Tahir
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v5i1.2874

Abstract

Penelitian ini memfokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Penerapan Aplikasi E-Samsat Dan Sipolin Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Banjar. Dengan beberapa permasalahan minimnya kesadaran masyarakat Kota Banjar dalm membayar pajak kendraan bermotor, belum jelasnya mekanisme E-Samsat dan Sipolin dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang E-Samsat dan Sipolin. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis penerapan aplikasi E-Samsat dan Sipolin Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Banjar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif berdasarkan metode kualitatif. Dalam proses pengumpulan informasi, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan menghimpun dokumen terkait penerapan aplikasi E-Samsat dan Sipolin di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IT Principles berfungsi secara optimal sebagai pendorong dan pengarah (guiding principles) dalam berbagai usaha pemanfaatan IT di organisasi secara umum, khususnya E-Samsat dan Sipolin. Integrasi dan standarisasi dari Sistem aplikasi E-Samsat dan Sipolin Kota Banjar sudah sesuai dengan IT architecture decisions. IT infrastructure meliputi Prasarana dan fasilitas teknologi informasi yang berkaitan dengan jaringan, komputer, perangkat lain, dan perangkat lunak merupakan sekumpulan komponen yang diharapkan dapat mempercepat proses komputasi dan transmisi dalam waktu singkat dalam berbagai media. Proses pendaftaran efisien, aplikasi busseness needs pada sistem E-Samsat dan Sipolin yang dilaksanakan CPDPDP Wilayah Kota Banjar, dalam penerapannya memang membutuhkan kreativitas dan disiplin guna mewujudkan nilai baru bagi organisasi yang berdampak pada pelayanan prima pada masyarakat serta berkaitan dengan IT Investment and prioritization diketahui bahwa dalam penerapan E-Samsat dan Sipolin di CPDPDP Wilayah Kota Banjar, pelaksanaannya sudah menjalankan inisiatif yang perlu diprioritaskan. Kesimpulannya bahwa penerapan aplikasi E-Samsat dan Sipolin Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Banjar sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan dari pusat, namun masih memiliki kendala dalam ketersediaan anggaran. Kata kunci: E-Samsat, Sipolin, Pelayanan Pendapatan Daerah.
Pilkada Provinsi Papua: Menjaga Stabilitas Melalui Politik Hukum dan Keamanan Timoty Yusuf Salama; Karolina R.S. Wenggi; Dedy Pribadi Uang
Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 18 No 2 (2025): Volume 18 Nomor 2: Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jppdp.v18i2.5579

Abstract

The Papua provincial election reflects the complex dynamics of local politics, influenced by legal-political and security factors. This study aims to analyze efforts to safeguard the stability of the Papua election through legal-political approaches and security strategies. Using a qualitative method, the research examines the challenges of implementing national unificatory regulations within Papua’s unique social, cultural, and geographical context. The findings reveal that the misalignment of regulations with local realities generates various issues, such as logistical disparities, weak supervisory systems, clashes between cultural practices and formal democratic principles, low political participation of women, and potential threats to both physical and digital security. Therefore, a reformulation of legal politics that is contextual and inclusive is required, including the drafting of special regulations that accommodate Papua’s socio-cultural particularities, such as the noken system; establishing Minimum Cost Standards (SBM) and adaptive administrative deadlines; strengthening the supervisory authority of Bawaslu to create balance between electoral institutions (Bawaslu and KPU); increasing the number of supervisory personnel; and providing training tailored to the local context. Furthermore, an integrated, adaptive, and participatory security strategy is necessary to realize fair, peaceful, and democratic elections in Papua. This includes enhancing cross-institutional coordination (KPU, Bawaslu, Police, and local government), expediting the distribution of logistics and honoraria for election officials, and strengthening information technology capacity as well as public digital literacy to counter hoaxes. Such strategies must also involve local actors and community leaders in maintaining stability and building public trust in state institutions to ensure peaceful, secure, and democratic elections in Papua.
Co-Authors Dedy Pribadi Uang Irwan Tahir Karolina R.S. Wenggi