fadillah mursid
Fakultas Syariah dan Hukum

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM natasya khoirurizka; M Tamudin; fadillah mursid
Tazir Vol 6 No 1 (2022): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (730.875 KB) | DOI: 10.19109/tazir.v6i1.12901

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera selatan dalam pencegahan kekerasan seksual anak di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Sumber data yang digunakan sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta studi pustaka. Teknik Analisis data ditempuh dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Pertama, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak belum berjalan optimal disebabkan adanya hambatan yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia, terbatasnya anggaran dan wilayah geografis provinsi Sumatera Selatan yang luas. Kedua, Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sesuai dengan tujuan Hukum Pidana Islam yaitu ḥifzh ad-dīn, ḥifzh an-nafs, ḥifzh al-‘aql, ḥifzh an-nasb, ḥifzh al-māl, ḥifzh an-nasl, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa mencegah mafsadat lebih utama daripada mengambil manfaat serta termasuk kategori kajian Siyāsah Syar’iyyah. Kata Kunci : DPPA, Pencegahan, Kekerasan Seksual ABSTRACT The purpose of this paper is to describe the role of the women's empowerment and child protection service in the province of South Sumatra in preventing child sexual violence during the Covid-19 pandemic in terms of Islamic criminal law. The research method used is normative empirical. The data sources used are primary and secondary legal sources. Data collection techniques were carried out by interview, observation and literature study. Techniques Data analysis was carried out with qualitative descriptive techniques. The results of this study indicate: First, the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in South Sumatra Province in preventing sexual violence against children is running optimally due to obstacles, namely the lack of Human Resources, limited budget and the wide geographical area of ​​the province of South Sumatra. Second, the view of Islamic Criminal Law on the Role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in South Sumatra Province in preventing sexual violence against children in accordance with the objectives of Islamic Criminal Law, namely ifzh ad-dīn, ifzh an-nafs, ifzh al-'aql, ifzh an-nasb, ifzh al-māl, ifzh an-nasl, in accordance with the rules of fiqh which state that preventing mafsadat is more important than taking advantage and belongs to the category of Siyāsah Syar'iyyah studies.Keywords : DPPA, Prevention, Sexual Violence
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DEBT COLLECTOR PENGAIHAN HUTANG DALAM PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM m iqbal saputra; M Rizal; Fadillah Mursid
Tazir Vol 6 No 2 (2022): Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.787 KB) | DOI: 10.19109/tazir.v6i2.14528

Abstract

ABSTRAK Pesatnya perkembangan teknologi menimbulkan banyak manfaat diberbagai bidang, terutama bidang ekonomi yaitu ditandai dengan timbulnya layanan keuangan berbasis teknologi, diantaranya yaitu pinjaman online. Munculnya pinjaman online menimbulkan banyak manfaat dan juga ada permasalahan yang ditimbulkan ketika kredit bermasalah dimana perusahaan pinjaman online mempekerjakan pihak ketiga debt collector dalam melakukan penagihan hutang yang macet. Penagihan hutang yang dilakukan oleh debt collector dengan cara melanggar aturan tindak pidana seperti mengintimidasi, memfintah, mengancam dan pencurian data pribadi. Memang belum ada aturan khusus terkait pinjaman online atau tata cara penagihan hutang, namun penagihan hutang harusnya dilakukan dengan tidak melakukan cara kekerasan atau tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan library research (studi kepustakaan). Kesimpulan dari penelitian ini Perbuatan debt collector telah melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik, pertanggung jawaban pidana perilaku debt collector dalam penagihan hutang pada pinjaman online (PINJOL) menurut hukum positif dibebankan kepada debt collector itu sendiri (natuurlijke person). dan kemudian yang kedua Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertanggung jawaban pidana perilaku debt collector dalam penagihan hutang pada pinjaman online secara umum dimintai pertanggung jawaban pidana dalam jarimah Ta’zir karena belum ada aturan khusus baik dalam qisas dan had yang mengatur tentang kejahatan cyber. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pinjaman Online, Debt collector