Yaoma Tertibi
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Studi Hukum: Optimalisasi Peran Jaksa Jaga Desa Dalam Mencegah Korupsi Dana Desa Yaoma Tertibi; Arum Ayu Lestari
USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 9 No. 2 (2026): USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Prodi  Ahwal al-Syakhsiyah STAI Darussalam Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65356/usratuna.v9i2.960

Abstract

This research aims to explore the role of “Jaksa Jaga Desa” (Village Supervising Prosecutors) in the effort to prevent village fund corruption. Corruption and abuse of authority in the management of village funds are serious problems that impact community development. Through a qualitative approach, this study identifies the strategies and best practices implemented by the "Jaksa Jaga Desa" in monitoring the use of village funds. Data were collected through in-depth interviews with "Jaksa Jaga Desa," village officials, and local communities. The results of the study show that assertiveness, transparency, and community education are key factors in corruption prevention. The "Jaksa Jaga Desa" serves as both a supervisor and a mediator between the government and the community to ensure the accountability of village fund management. This research suggests improving training and inter-agency collaboration to strengthen the capacity of the "Jaksa Jaga Desa" in carrying out their duties. Thus, it is expected that the role of the "Jaksa Jaga Desa" can be optimized to create more transparent and accountable village fund management.
Efektivitas Restorative Justice Dalam Undang-Undang TPKS: Tinjauan Kritis Atas Kegagalan Pemulihan Korban Yaoma Tertibi; Arum Ayu Lestari; Moh. Komarudin
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Desember 2025
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/sinda.v5i3.2518

Abstract

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai tonggak penting dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti adalah restorative justice (keadilan restoratif), yang idealnya bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban, bukan sekadar menghukum pelaku. Namun, dalam praktik perundang-undangan dan pelaksanaannya, terdapat celah normatif yang menyebabkan pendekatan ini tidak mampu memenuhi tujuan pemulihan secara menyeluruh. Kegagalan pemulihan korban bukan hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh kelemahan dalam konstruksi hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum mengenai restorative justice dalam UU TPKS secara normative sehingga dapat menilai sejauh mana norma-norma hukum tersebut mampu menjamin hak-hak korban untuk dipulihkan secara utuh. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian bahan hukum primer dan sekunder. Pengaturan hukum belum secara eksplisit memberikan ruang bagi partisipasi aktif korban dalam menentukan bentuk pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Ketiadaan peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri) menghambat efektivitas implementasi keadilan restoratif secara normatif. Jadi Secara normatif, pengaturan restorative justice dalam UU TPKS belum cukup kuat untuk menjamin pemulihan korban secara menyeluruh.