Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.44
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Farahdinny Siswajanthy
Universitas Pakuan Bogor
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi Ester Stevany Putri; Illa Fatika Syahda; Rizki Dwi Putra; Tazkia Suhaila Syafa; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.203

Abstract

Pernikahan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pasangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak yang diperoleh anak setelah perceraian serta menyelesaikan sangketa hak asuh anak melaui litigasi. Pendekatan dalam penelitian ini yakni hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian ini diketahui bahwa hak asuh anak dalam konteks perceraian mencakup serangkaian keputusan dan kewajiban yang menentukan bagaimana kedua orang tua akan berpartisipasi dalam pemeliharaan, pengasuhan, dan pembesaran anak-anak mereka setelah perceraian. Untuk itu diperlukan suatu litigasi untuk dapat memberikan Keputusan yang adil bagi kedua belah pihak, dalam memutuskan perkara hak asuh anak peran hakim sangat penting guna mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan keputusan yang baik dan benar, yang berpijak pada prinsip kepentingan terbaik anak.
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan Rizki Dwi Putra; Ester Stevany Putri Sinlae; Tazkia Suhaila Syafa; Illa Fatika Syahda; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.205

Abstract

Bank adalah lembaga keuangan yang keberadaannya bergantung sepenuhnya pada kepercayaan nasabahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU Menurut Samsudin, kewajiban dari bank terhadap nasabah terdiri dari beberapa aspek yang pertama ada kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah penyimpan dana Salah satu kewajiban yang timbul dari hubungan antara bank dan nasabah adalah kewajiban bank untuk merahasiakan segala transaksi yang terjadi antara bank dan nasabah penyimpan dana. Bank berkewajiban untuk mengetahui secara mendalam nasabahnya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti dari diri nasabah yang bertujuan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.
Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata Ardiansyah Aulia; Gilang Rizky Ramadhan; Muhammad Fauzi; Stiven Doorson; Yosaphat Diaz; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.207

Abstract

Setiap orang yang didakwa atau diduga, ditahan, ditangkap, atau dibawa ke  pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menegaskan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan dan pengaturan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui asas-asas hukum, perundang-undangan untuk lebih mempertajam analisis data penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran, sejarah, latar belakang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan korban tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata dihubungkan dengan Kuhaperdata. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai lembaga etik independen yang berperan sebagai lembaga mediasi. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan didalam peradilan hukum acara perdata
Perbandingan Reksa Dana dan Reksadan Syariah Yosaphat Diaz; Gilang Rizky Ramadhan; Stiven Doorson; Ardiansyah Aulia; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.209

Abstract

Reksa dana syariah membatasi investasi mereka pada komoditas yang tidak melanggar syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan reksa dana dan reksadan syariah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan reksa dana berinvestasi di berbagai aset keuangan, baik mengikuti standar investasi syariah maupun tradisional. Standar investasi syariah melarang investasi pada sektor yang dianggap haram dalam Islam, seperti perjudian atau riba. Kriteria investasi tradisional tidak mempunyai batasan seperti itu. Peran dan tanggung jawab manajer investasi dan pemilik modal berbeda antara reksa dana syariah dan tradisional. Dana investasi syariah memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan pembiayaan dan proses produksi syariah, mendorong produksi barang dengan keterampilan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun sistem operasional dana investasi syariah yang ada saat ini belum memadai dan dana investasi syariah belum banyak diketahui masyarakat. Reksa dana syariah dan tradisional memiliki risiko masing-masing, antara lain risiko gagal bayar, risiko likuiditas, penurunan nilai, ketidakpastian imbal hasil, serta tren ekonomi dan politik. Calon investor harus memahami risiko ini dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi. Menyewa penasihat yang ahli di bidang dana investasi syariah dapat membantu mengidentifikasi produk investasi yang sesuai dengan profil risiko investor.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Corporate Social Responsibility (CSR) Aisyah Shakila; Arini Aulia; Dhea Amelia Stiawan; Fatika Karmila; Geryl Ahmad Gibran; Mangatur Untung Sinaga; Farahdinny Siswajanthy
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13004

Abstract

Gerakan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan usaha yang ditempuh oleh perusahaan untuk menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial, sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip etika dalam mencapai kinerja jangka panjang. Keberhasilan pelaksanaan CSR tidak terlepas dari partisipasi aktif pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. CSR tidak hanya mencakup konsep pemberian dukungan keuangan kepada aspek sosial, melainkan juga mencakup perlakuan adil terhadap karyawan tanpa diskriminasi, menjaga hubungan positif dengan pemasok, serta melibatkan program-program yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.
Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia Farahdinny Siswajanthy; Khadizah Aliyah Shiva; Nashwa Salsabila; Salsabila Afifany Susanta Putry; Silvia Maharani Iskandar Putri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13056

Abstract

Negara Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang konsisten secara positif di saat negara-negara maju mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrument untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan ekonomi. Fungsi kebijakan fiskal sebagai instrumen strabilitator dalam memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya atau faktor faktor produksi dan efektifitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan atau kekayaan serta upaya peningkatan kesempatan kerja. Perubahan tingkat dan komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel meliputi permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya dan distribusi pendapatan. Penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah secara agregat.
Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Salisa Dwi Ceysa; Junita Demar Putri; Anya Jibril Ratu Jingga; Maharani Dwi Hapsari; Dinda Aulia Putri; Farahdinny Siswajanthy
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13099

Abstract

Asuransi atau dalam bahasa Belanda (verzekering) berarti ketahanan dan memiliki pengertian yaitu lembaga yang untuk pengalihan risiko yang amat penting bagi masyarakat dan dunia usaha. Perlindungan hukum lebih memberikan beban pada pemegang polis dibandingkan pada perusahaan asuransi sesuai ketentuan undang-undang. Peraturan PerUndang-Undangan Perasuransian Tahun 2014 Nomor 40 sebagaimana diatur di dalam Pasal 26. Bentuk penyelesaian sengketa klaim asuransi mengatur tentang apabila pengusaha tidak menanggapi atau menolak atau tidak menyerahkan ganti rugi atas klaim konsumen yang timbul melalui klaim asuransi, maka konsumen dapat dengan ketentuan bahwa Anda mempunyai hak untuk menuntut dan menyelesaikan perselisihan.
Permohonan dan Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur; Antara Hak Anak dan Kepentingan Orang Tua Dhea Amelia Stiawan; Geryl Ahmad Gibran; Aisyah Shakila; Anggita Werdhi Utami; Farahdinny Siswajanthy
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i2.15075

Abstract

Dispensasi pernikahan dini merupakan isu kontroversial dalam hukum perkawinan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Pernikahan dini terkadang melibatkan individu yang belum mencapai usia dewasa yang sah, yang dapat menimbulkan berbagai masalah termasuk hak asasi manusia, perawatan anak, dan standar masyarakat. Dispensasi pernikahan dini seringkali dikaitkan dengan alasan seperti kehamilan di luar nikah, kendala ekonomi, dan ekspektasi masyarakat. Pengaturan ini dapat menimbulkan konsekuensi yang rumit, termasuk kemungkinan bahaya terhadap kesejahteraan anak, ketidaksetaraan gender, dan masalah psikologis bagi mereka yang terlibat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci pemberian dispensasi pernikahan dini, seperti alasan memperoleh dispensasi, dampaknya terhadap pihak yang terlibat, dan implikasi sosialnya. Analisis dokumen hukum, studi kasus, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait merupakan beberapa metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk pembentukan aturan yang lebih baik di masa depan.
Analisis Prosedur Hukum Acara Perdata dalam Sistem Peradilan Pascal Aria Novarossi; Muhamad Alifh; I Gusti Bagas Satria Darma; Diafa Zati Khulwani; Farahdinny Siswajanthy
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis prosedur hukum acara perdata dalam sistem peradilan Indonesia. Pentingnya topik ini terletak pada pemahaman mendalam mengenai langkah-langkah hukum yang harus diikuti dalam mengajukan dan menyelesaikan perkara perdata. Penelitian bertujuan untuk menguraikan tahapan-tahapan utama dalam proses perdata, mulai dari pengajuan gugatan, proses mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, hingga penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tahapan-tahapan tersebut meliputi pengajuan surat gugatan, kompetensi relatif pengadilan, pramediasi, mediasi, dan proses perlawanan terhadap putusan verstek. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman dan penerapan prosedur hukum acara perdata yang tepat adalah kunci untuk mencapai keadilan dan efisiensi dalam sistem peradilan.
Analisis Upaya Bank Indonesia dan Hukum Perbankan Indonesia dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Bank Mega Megha Ayu Lestari; Karina Permata; Karunia Karunia; Serla Yolanda Azahra; Farahdinny Siswajanthy
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum perbankan merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur segala aspek terkait lembaga keuangan, terutama bank, dalam konteks ekonomi modern. Pencucian uang atau money laundry merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkankan asal usul uang atau kekayaan yang diperoleh dari kegiatan pidana melalui transaksi keuangan, sehingga uang atau kekayaan tersebut terlihat berasal dari kegiatan yang sah. Studi ini mengekaji upaya yang diambil oleh Bank Indonesia dan hukum perbankan dalam menangani kasus pencucian uang yang melibatkan bank mega. Upaya yang digunakan untuk menanggulangi pencucian uang adalah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebuah unit intelijen keuangan yang bertugas untuk menerima, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan kepada lembaga penegak hukum. PPATK memiliki peran dan fungsi dalam mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang dengan melakukan analisis dan penyelidikan terhadap laporan serta informasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
Co-Authors Aisyah Shakila Anggita Werdhi Utami Anya Jibril Ratu Jingga Ardiansyah Aulia Arini Aulia Dhea Amelia Stiawan Diafa Zati Khulwani Dinda Aulia Putri Ester Stevany Putri Ester Stevany Putri Sinlae Fatika Karmila Geryl Ahmad Gibran Gilang Rizky Ramadhan I Gusti Bagas Satria Darma Illa Fatika Syahda Junita Demar Putri Karina Permata Karunia Karunia Khadizah Aliyah Shiva Maharani Dwi Hapsari Mangatur Untung Sinaga Megha Ayu Lestari Muhamad Alifh Muhammad Fauzi Nashwa Salsabila Pascal Aria Novarossi Rizki Dwi Putra Salisa Dwi Ceysa Salsabila Afifany Susanta Putry Serla Yolanda Azahra Silvia Maharani Iskandar Putri Stiven Doorson Tazkia Suhaila Syafa Yosaphat Diaz