Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTICE: Journal of Social and Political Science
Wihda Maulani
Universitas Selamat Sri
Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENERAPAN SMART GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA Wihda Maulani
JUSTICE: Journal of Social and Political Science Vol 2 No 1 (2023): JUSTICE: Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1029/justice.v2i1.38

Abstract

  Kota Surabaya adalah salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan smart city pada tata kelola pemerintahannya dan pertama kali mengembangkan potensi utamanya yaitu penguatan Smart Governance melalui bidang pengurusan pelayanan publik. Pada masa pandemi penyelenggaraan pelayanan publik menjadi tantangan bagi pemerintah karena harus menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus covid-19. Pada penelitian ini kita akan melihat bagaimana penerapan Smart Governance dalam pelayanan publik di masa pandemi covid-19 di Dinas  Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya di tengah berbagai macam kebijakan dan aturan pencegahan penyebaran covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian study pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan Smart Governance pada bidang pelayanan publik yang di terapkan oleh  Dinas Dukcapil kota Surabaya adalah penerapan KLAMPID. Penerapan KLAMPID ini dapat mempermudah pelayanan administrasi di Dinas  Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan tetap mengikuti dan menyesuaikan dengan aturan atau kebijakan berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.  
DAMPAK IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2017 KOTA SEMARANG TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PERSEBARAN WANITA PEKERJA SEKS DI PANUNDAN KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 Muhammad Afif; Wihda Maulani; Luth
JUSTICE: Journal of Social and Political Science Vol 2 No 2 (2023): JUSTICE: Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1029/justice.v2i2.52

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat Dampak Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2017 Kota Semarang tentang Ketertiban Umum Terhadap persebaran Wanita Pekerja seks di Panundan Kecamatan banyuputih Kabupaten Batang Tahun 2020. Metoe yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Adapun metode deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada, dimana data yang digunakan merupakan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian data tersebut akan di proses, setelah di proses akan ditarik kesimpulan. Instrument pengumpulan data, peneliti menggunakan langkah wawancara langsung dengan para stakeholder lokasi dan ppara pihak dari LSM penjangkau tentang observasi yang sedang diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari penutupan lokalisasi meliputi dampak ekonomi dan dampak sosial bagi para pelaku usaha di wilayah Resos Argorejo antara lain pengusaha karoke, pedagang asongan, laundry, dan juga dampak terhadap peningkatan populasi WPS di Resos Panundan Kecamatan banyuputih Kabupaten Batang. Oleh karena itu Pemerintah memberikan pekerjaan yang layak bagi eks mucikari sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan secara layak, dalam hal ini Pemerintah Desa panundan hendaknya juga terus melakukan pemntauan khusus terhadap kos-kosan yang selama ini dijadikan sebagai tempat praktek prostitusi.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN BATANG Nurrohman; Wihda Maulani; Meriwijaya
JUSTICE: Journal of Social and Political Science Vol 3 No 1 (2024): JUSTICE: Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/justice.v3i2.69

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam mengatasi tingkat pengangguran di Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam menganalisis merujuk teori dari Iyas Yusuf yaitu peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Hasil penelitian yaitu peran pemerintah sebagai regulator adalah pemerintah Kabupaten Batang mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2021 Tentang Layanan Penempatan Kerja melalui System Informasi di Kabupaten Batang. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah  pemerintah Kabupaten Batang memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait adanya Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Industrial Park yang mana dari kedua kawasan tersebut akan membutuhkan tenaga kerja 20.613 orang. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batang melakukan berbagai jenis pelatihan kepada masyarakat yang dilakukan di gedung Balai Latihan Kerja yang tersebar di berbagai Kecamatan di Kabupaten Batang. Ketiga peran pemerintah tersebut ditujukan untuk mengatasi pengangguran di kabupaten Batang.
Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Money Politik di Desa Kepuh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Vina Rustiana; Hendy Setiawan; Wihda Maulani
JUSTICE: Journal of Social and Political Science Vol 4 No 2 (2025): JUSTICE: Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/fem64630

Abstract

Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang, jasa ataupun barang agar prefensi suara pemiih dapat diberikan kepada penyuap. Dengan mencegah adanya politik uang yang terjadi di masyarakat desa, Bawaslu kabupaten Batang membentuk Desa Anti Politik Uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana keterlibatan tokoh masyarakat di Desa Kepuh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dalam mewujudkan Desa Anti Politik Uang pada Pilkades 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder dan data primer. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman (1992) yaitu dengan Reduksi data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, Tokoh masyarakat Desa Kepuh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dalam mewujudkan Desa Anti Politik U ang dengan memberikan edukasi, sosialisasi dan pemahaman politik tentang politik ang kepada masyarakat. Dalam menyampaikan pemahaman tersebut disampaikan pada kegiatan atau forum masyarakat baik dilingkungan RT maupun di Desa. Dengan adanya penolakan politik uang Pada Pilkades 2019 masyarakat Desa Kepuh merespon positif dan antusias. Masyarakat bisa menolak adanya politik uang pada Pilkades 2019 karena masyarakat sudah mengetahui pemimpin yang dibutuhkan saat itu, karena salah satu kandidat calon kepala desa pada saat itu sudah memimpin selama 2 periode. Maka, dengan kepemimpinannya yang amanah, bijaksana dan dapat dipercaya secara tidak langsung masyarakat bias menolak adanya politik uang pada Pilkades 2019
Co-Authors Hendy Setiawan Luth Meriwijaya Muhammad Afif Nurrohman Vina Rustiana