Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Hukum Kontrak dan Itikad Baik dalam Kerjasama Endorsement Antara Online Shop dan Selebritas Instagram Jesica Septi Leony Simanungkalit; Cindy Eleonora Sitohang; Jesika Jesika; Dwie Belcha Nanda; Bonaraja Purba
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 3 No. 5: Juli 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v3i5.3986

Abstract

This research aims to examine the application of contract law and good faith in endorsement collaborations between online shops and Instagram celebrities. This research was conducted using a research method in the form of normative legal research. Normative legal research, also known as doctrinal research, involves the use of primary and secondary legal materials. These legal materials are systematically organized, analyzed, and then conclusions are drawn relating to the problems studied. Based on the research results, it is known that the endorsement agreement between a celebgram and an online shop is a form of service agreement that binds both parties under Indonesian civil law, as regulated in the Civil Code. In this agreement, the celebgram provides promotional services, while the online shop provides financial compensation. Endorsement agreements must comply with the same civil law principles as conventional agreements. Electronic messages that include the agreement are considered valid as written evidence. The principle of good faith (Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code) is important in implementing agreements. Both parties must be honest and not hide information that could harm the other party. The application of this principle starts from the pre-agreement stage to the implementation of the agreement. Endorsement agreements made online via social media such as Instagram still have valid legal force if they fulfill the terms of the agreement according to applicable law.
PENGARUH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP, NILAI EKSPOR PERIKANAN, DAN JUMLAH NELAYAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI SEPULUH PROVINSI UTAMA MARITIM INDONESIA Cindy Eleonora sitohang; Indra Maipita
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produksi perikanan tangkap, nilai ekspor perikanan, dan jumlah nelayan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sepuluh provinsi utama maritim Indonesia, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara besarnya potensi sumber daya kelautan Indonesia dengan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah yang masih bervariasi antarprovinsi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data panel yang mencakup sepuluh provinsi maritim selama periode 2019–2024. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pemilihan model terbaik melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, serta didukung oleh uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Secara parsial, produksi perikanan tangkap tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, sedangkan nilai ekspor perikanan dan jumlah nelayan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kinerja ekspor perikanan dan penguatan kapasitas tenaga kerja nelayan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah maritim Indonesia. Sementara itu, peningkatan volume produksi perikanan tangkap perlu diiringi dengan pengembangan industri pengolahan, peningkatan nilai tambah, dan penguatan rantai distribusi agar dapat memberikan kontribusi ekonomi yang lebih optimal terhadap PDRB.