Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Independent Action Research Literate (ARL)
Kholim, Nur
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR THE CRIMINAL ACTION OF FRAUD AGAINST CONSUMERS RELATED TO THE SALE SYSTEM BASED ON LAW NO. 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION Kholim, Nur; Lestari, Helsi Febri
Jurnal Independent Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v11i1.190

Abstract

This research was conducted to find out the criminal sanctions for the crime of selling sales and to find out the responsibilities of business actors and the efforts of consumers who are harmed by sale and purchase transactions that are deceptive and misleading in terms of Law no. 8 of 1999. which is associated with the Bandung District Court Decision Number 930/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. This study uses a normative juridical research method, namely the legal research method of literature which is carried out by examining library materials or secondary materials. The results of the study show that the application of law and criminal sanctions is in accordance with the provisions of Article 62 paragraph (2) in conjunction with Article 11 letter b of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection by imposing criminal sanctions on the defendant in the form of imprisonment for 8 (eight) months. Sentence is carried out as a preventive and repressive effort that is educative, constructive and motivational so that the defendant does not commit the act again in the future. Meanwhile, the responsibility of business actors in fraud cases can be in the form of liability for criminal sanctions in the form of imprisonment or fines and can also be in the form of civil matters such as replacement of compensation.
Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia Faradila, Firda; Kholim, Nur
Action Research Literate Vol. 8 No. 11 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i11.2349

Abstract

Perkembangan korporasi di Indonesia yang pesat, baik dalam jumlah maupun sektor usaha, membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, korporasi berperan penting dalam perekonomian, namun di sisi lain sering kali terlibat dalam berbagai tindak pidana, terutama terkait pencemaran lingkungan hidup. Kasus-kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan lingkungan. Namun, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sering kali tidak memberikan efek jera yang cukup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dan untuk memahami dampak dari penerapan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Dalam KUHP baru, korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana, dan sanksi pidana tambahan menjadi bagian penting untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan yang konsisten dan efektif. Namun, dengan adanya KUHP baru, diharapkan penegakan hukum terhadap korporasi dapat lebih ditingkatkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan hidup dan masyarakat.
Penerapan Sanksi Terhadap Anak yang Turut Serta Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin dihubungkan dengan Putusuan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 03/PID.SUS-ANAK/2021/PN BGR Salsabila, Aprilia; Kholim, Nur; Suharna, Moh. Asep
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13245

Abstract

Kenakalan remaja adalah masalah yang banyak dialami oleh remaja pada masa sekarang ini.Kenakalan remaja bukan hanya menjadi masalah bagi remaja itu sendiri, tetapi juga menjadi masalah bagi masyarakat. Beberapa contoh perilaku kenakalan remaja meliputi merokok, meminum alkohol, narkoba dan turut serta dalam tawuran. Kenakalan remaja sangat kompleks dan memiliki penyebab yang beragam, seperti pengaruh lingkungan, pergaulan, dan masalah keluarga. Dalam pasal 20 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Peran orangtua dan negara memegang peranan vital untuk melindungi anak berkonflik dengan hukum secara fisik, psikis dan sosial.
THE CRIMINAL ACT OF IMPORTING GOODS IN A NOT NEW CONDITION IS LINKED TO THE THE CRIMINAL ACT OF IMPORTING GOODS IN A NOT NEW CONDITION IS LINKED TO THE DECISION OF THE NUNUKAN DISTRICT COURT NUMBER 332/PID.SUS/2022/PN.NNK Nazhara, Shafira Nazhara Saefuloh; Kholim, Nur
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON DJUANDA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (DICSS) 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was grounded by the discovery that the crime of importing goods that were not new was connected to the decision of the Nunukan District Court Number 332/PID.SUS/2022/PN NNK in Nunukan. Trade in imported second-hand goods where import and trade activities are prohibited by statutory regulations. Aim of this research is to answer how does the law enforcement conducted by the trade and industry agency District of Nunukan to the existence of import used secondhanding trade and problems in overcoming them. The approach method used in this research is juridical sociology and data analysis technique is descriptive qualitative. Results of the research indicate that the law enforcement conducted District of Nunukan doesn’t go optimally. This is because District of Nunukan haven’t supervised the trade of import used secondhanding so that there are many merchants who sell the import used secondhanding. Beside the agency haven’t socialized the danger of the import used secondhanding to the healt of human. Problem faced by the agency consist of internal and external problems. The internal problems of the limited human resources and infrastructure, the external problems of the less of awareness of merchants and consumer to obey a rule or legislation.
Co-Authors Faradila, Firda Lestari, Helsi Febri Nazhara, Shafira Nazhara Saefuloh Salsabila, Aprilia Suharna, Moh. Asep