Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Rechtsnormen Jurnal Indonesia Sosial Sains J-CEKI
Suharna, Moh. Asep
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Penggandaan Fonograf Lagu Skj.88. Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomer 35/ Perdata Sus-Hak Cipta/2021/Pn-Jakarta Pusat Putri, Suci Ananda Mulyadi; Suharna, Moh. Asep; Herawati, Tuti
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i1.1159

Abstract

Lagu atau musik merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya Cipta lagu atau musik yang merupakan hak milik dari seorang pencipta. Tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan, karena hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun hak cipta dimilikik penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian ini yang dapat menjawab rumusan maslah yang pertama yaitu bentuk perlindungan hukum yang di berikan bagi pemegang hak cipta atau pencipta lagu atau musik atas perbuatan melawan hukum ada dua yaitu perlindungan preventif dimana pemerintah bekerjasama dengan menteri telekomunikasi dan informasi untuk memberikan pencegahan sebelum terjadi nya sengkete yaitu penutupan situs atau pemblokiran situs yang di anggap telah terjadinya perbuatan melawan hukum selama 14 hari sesuai dengan ketentuan pasal 54 sampai dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Rumusan kedua mekanisme penyelesaian sengketa perdata terhadap pelanggaran hak cipta yaitu bagi pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi di pengadilan Niaga yang sesuai dengan pasal 95 sampai dengan pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.  
Penerapan Sanksi Terhadap Anak yang Turut Serta Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin dihubungkan dengan Putusuan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 03/PID.SUS-ANAK/2021/PN BGR Salsabila, Aprilia; Kholim, Nur; Suharna, Moh. Asep
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13245

Abstract

Kenakalan remaja adalah masalah yang banyak dialami oleh remaja pada masa sekarang ini.Kenakalan remaja bukan hanya menjadi masalah bagi remaja itu sendiri, tetapi juga menjadi masalah bagi masyarakat. Beberapa contoh perilaku kenakalan remaja meliputi merokok, meminum alkohol, narkoba dan turut serta dalam tawuran. Kenakalan remaja sangat kompleks dan memiliki penyebab yang beragam, seperti pengaruh lingkungan, pergaulan, dan masalah keluarga. Dalam pasal 20 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Peran orangtua dan negara memegang peranan vital untuk melindungi anak berkonflik dengan hukum secara fisik, psikis dan sosial.
Unilateral Beach Reclamation Land in Relation to the Decision of the DKI Jakarta High Court Number 129/PDT/2022/PT DKI Melani, Silvia Indah; Suharna, Moh. Asep; Herawati, Tuti
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i2.1610

Abstract

Coastal reclamation is a land management strategy aimed at increasing the socio-economic and environmental benefits of coastal areas. However, it often leads to legal conflicts concerning land ownership, particularly when such reclamations are carried out without appropriate permits. This research aims to analyze the legal status of land rights for parties who carry out coastal reclamation by reviewing the DKI Jakarta High Court Decision Number 129/PDT/2022/PT DKI. The method used is a normative juridical approach by analyzing relevant laws and court decisions. The results show that reclaimed land is state land whose management is subject to strict regulations. In the case studied, PT Pelayaran Menaratama Samudra Indah was proven to have carried out reclamation without a valid permit, so it was declared unlawful by the DKI Jakarta High Court. In conclusion, any form of reclamation must comply with applicable regulations so as not to cause legal implications for the perpetrators and the surrounding community.
Perlindungan Hukum Terhadap Alat Musik Tradisional Toleat Dalam Perspektif Warisan Budaya Takbenda Dan Indikasi Geografis Nugraha, Angga; Suharna, Moh. Asep; Herawati, Tuti
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12247

Abstract

Toleat merupakan alat musik tradisional khas Kabupaten Subang yang memiliki nilai historis, sosial, dan estetis, namun saat ini menghadapi ancaman kepunahan akibat minimnya regenerasi, keterbatasan dokumentasi, dan lemahnya regulasi pelestarian. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Toleat sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) serta menelaah urgensi penerapan skema Indikasi Geografis (IG) sebagai instrument perlindungan tambahan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung data sekunder berupa pereaturan, literatur akademik, serta wawancara dengan pelestari budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan Toleat sebagai WBTB melalui SK Dirjen Kebudayaan No. 372/M/2021 hanya memberikan legitimasi administratif, tanpa jaminan perlindungan substantif. Instrumen hukum yang ada belum mampu mencegah eksploitasi, menjamin keberlanjutan pelestarian, ataupun memberikan perlindungan komunal secara menyeluruh. Skema IG dinilai relevan karena Toleat memiliki keterkaitan erat dengan faktor geografis, bahan baku lokal bambu tamiang, serta teknik pembuatan khas Subang. Dengan demikian, diperlukan regulasi daerah dan pendaftaran IG untuk memastikan perlindungan hukum yang konkret, mencegah klaim pihak luar, serta memperkuat identitas budaya dan keberlanjutan Toleat.
Co-Authors Angga Nugraha Kholim, Nur Melani, Silvia Indah Putri, Suci Ananda Mulyadi Salsabila, Aprilia Tuti Herawati