Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hubungan Internasional Jurnal Independent Frequency of International Relations (FETRIAN)
Fatimatuzzahra, Amelia
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Indonesia’s Interpretation of the Convention on the Rights of Child Fatimatuzzahra, Amelia
Jurnal Independent Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v11i2.240

Abstract

AbstractThere are lots of children violence such as victims of sexual violence, victims of physical violence, and psychological disorders. Besides it can damage the growth and development of children both physically and psychologically, and the loss of their rights can lead them to acts that are against the law. In Indonesia, violations of children's rights occurred in all regions creating very alarming situations and conditions. That is why Indonesia ratified the Convention on the Rights of Child on August 25, 1990. This research used qualitative research methods with a descriptive approach. The data analysis method used by the researcher is a documentation study method where the data used are primary and secondary data. The researchers would like to analyze the legal and political interpretation of Indonesia to the Convention on the Rights of Child. The result of this research showed that Indonesia interprets the international agreement as a law that needs to be obeyed in the form of ‘Presidential Decree Number 36 of 1990’ which is felt to be effective in Indonesia rather than the form of enactment. It is evidenced by the existence of various state policies and programs in fulfilling the obligations contained in this convention. 
Erosi Kedaulatan Gambia: Intervensi Militer ECOWAS Pada Tahun 2017 dan Implikasinya Fatimatuzzahra, Amelia
Jurnal Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2025): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jhi.v18i2.81680

Abstract

Globalisasi politik menghadirkan manfaat integrasi regional sekaligus risiki melemahnya kedaulatan negara. Dalam konteks Gambia, keanggotaanya dalam Economic Community of West African States (ECOWAS) justru berkontribusi pada penggerysan kedaulatan, terumatan memlaui intervensi militer tahun 2017. Peneliti berargumen bahwa intervensi militer ECOWAS ke Gambia pada tahun 2017menyebabkan melemahnya kedaulatan Gambia secara berkelanjutan sebab hilangnya kekuatan Gambia untuk mengontrol keamanan di dalam wilayah yurisdiksinya secara independen. Temuan menunjukkan bahwa penggerusan berkelanjutan kedaulatan Gambia melalui ECOWAS berasal dari tiga faktor utama. Pertama, Gambia secara sadar memberikan sebagian kedaulatan melalui protokol keamanan ECOWAS tahun 1999 yang mengizinkan intervensi demi stabilitas regional. Kedua, Intervensi militer melalui ECOMIG menjadi alat penegakan ECOWAS yang efektif, dimana legitimasi tindakan tersebut dibangun atas dasar perlindungan prinsip demokraso, sehingga otoritas keamanan Gambia terlampaui. Ketiga, lahirnya ketergantungan berkelanjutan Gambia pada kekuatan ECOMIG pasca intervensi dalam menjalankan fungsi keamanan nasional yang membatasi tindakan dan memperlambat reformasi sektor keamanan Gambia. Kehadiran ECOMIG yang berkepanjangan menyebabkan melemahnya kedaulatan Gambia secara berkelanjutan dikarenakan hilangnya kekuatan Gambia untuk mengontrol keamanan di dalam wilayah yurisdiksinya secara independen. Hingga kini, implikasinya menuntut adanya reklamasi kedaulatan keamanannya melalui agenda strategi penarikan pasukan ECOMIG secara bertahap. Kata Kunci: Kedaulatan; Gambia; ECOWAS; Intervensi; Globalisasi.
Analisis Atribut Independensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Black Sea Grain Initiative (BSGI) Tahun 2022-2023 Devanto, Muhammad Iqbal; Fatimatuzzahra, Amelia; Sang Putri, Zamharirah
Frequency of International Relations (FETRIAN) Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Andalas Institute of International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/fetrian.7.2.156-189.2025

Abstract

Berlangsungnya konflik Rusia-Ukraina menyebabkan hambatan pada pasokan komoditas pangan global. Situasi ini mendorong berbagai upaya diplomatik dari negara-negara dan organisasi internasional kepada pihak yang berkonflik, namun tidak ada yang berhasil. Di tengah kebuntuan diplomatik ini, PBB justru dapat mencapai terobosan kesepakatan di antara kedua pihak melalui Black Sea Grain Initiative (BSGI) pada tahun 2022. Akan tetapi, kesepakatan BSGI hanya bertahan sampai tahun 2023 dengan penangguhan sepihak dari Rusia. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif-eksplanatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menerapkan teori Abbott dan Snidal, yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana atribut independensi PBB memengaruhi keberhasilan dan keterbatasan pelaksanaan Black Sea Grain Initiative (BSGI) antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022–2023. Penelitian menemukan bahwa atribut independensi PBB pada kesepakatan BSGI lebih mudah diterima karena mampu mengalihkan fokus dari isu politik-militer yang sensitif ke isu kemanusiaan dan ketahanan pangan global. Skema ini berhasil menyeimbangkan kepentingan Ukraina untuk membuka blokade pelabuhan dengan kepentingan Rusia terkait akses ekspor pertanian dan pupuk. Namun, keterbatasan struktural seperti tarik-menarik kepentingan negara dan ketiadaan mandat supra-nasional absolut untuk mengintervensi kebijakan domestik yang menghambat ekspor Rusia membuat janji fasilitasi pasar bagi Rusia tidak mudah dieksekusi, yang pada akhirnya menggerus persepsi netralitas PBB dan memicu krisis kepercayaan.
Co-Authors Devanto, Muhammad Iqbal Sang Putri, Zamharirah