Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Hukum Lex Generalis Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Vita Cita Emia Tarigan
Universitas Sumatera Utara
Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Pelayanan Pembuatan Paspor Same Day Service pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Putri Angginamora; Mahmul Siregar; Vita Cita Emia Tarigan
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 7, No 1 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v7i1.2310

Abstract

Paspor merupakan dokumen identitas penting yang digunakan saat bepergian ke luar negeri. Di Indonesia, penerbitan paspor diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas equality before the law dalam pelayanan pembuatan paspor same day service di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pejabat terkait serta masyarakat pemohon paspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas dalam penerbitan paspor, pelaksanaan layanan same day service menimbulkan beberapa tantangan, terutama terkait ketidaksetaraan akses akibat biaya tambahan yang cukup tinggi. Rekomendasi perbaikan mencakup pemberian subsidi atau tarif berjenjang, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
STATE FINANCIAL LOSSES PREVENTION POLICY DUE TO CORRUPTION IN GOODS AND SERVICE PROCUREMENT DURING THE PANDEMIC (Study of Decision Number 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn and Decision Number 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb) Namira Harahap; M. Ekaputra; Vita Cita Emia Tarigan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The COVID-19 pandemic is very risky and requires quick action and policy-making for the safety of all. For this reason, the government has taken a policy related to using specific budget allocations by facilitating the procurement process of goods and services to prevent and handle COVID-19. Still, in the process, many acts have occurred that are detrimental to state finances. The method used in this thesis is the normative legal research method, which refers to legal norms with data sources obtained by examining library materials to obtain secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary materials. The study results found that in the two decisions studied, the judges had carefully considered the legal facts in the trial but still had different interpretations regarding the element of "Unlawfully" in the Corruption Law. Several factors cause the provisions of Article 2 paragraph 2 of the Corruption Law not to be applied to perpetrators of corruption during the pandemic, namely from the Public Prosecutor, Panel of Examining Judges, and the applicable regulations. Criminal policy in overcoming corruption in the relationship between business actors and procurement officials is carried out in two ways: non-penal policy by increasing supervision. In contrast, penal policy has been carried out by making changes to the Corruption Crime Law. It is hoped that the Examining Judge can have uniformity in interpreting Article 2 and Article 3 of the Corruption Crime Law so that there is no disparity in punishment for corruption convicts so that no parties feel disappointed by the decisions made.
LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS INVOLVED BY DOMESTIC VIOLENCE IN THE RESTORATIVE JUSTICE IMPLEMENTATION (CASE STUDY AT PUBLIC PROSECUTION SERVICE OF LABUHAN BATU DISTRICT IN 2023) Elisa Yuliana Lumban Batu; Mahmud Mulyadi; Vita Cita Emia Tarigan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cases of domestic violence that occur in Indonesia not only result in women as victims, but can also occur in children. The problem formulation in this thesis is: What is the role of the Labuhan Batu District Prosecutor's Office in providing legal protection towards child victims of domestic violence through a Restorative Justice approach; What are the obstacles for the Labuhan Batu District Prosecutor's Office in providing legal protection for child victims of domestic violence through a Restorative Justice approach? The research method used in this journal is the sociological juridical research method. The results of this research can be concluded that restorative justice can be implemented with the following requirements: the threat of a sentence of no more than 5 (five) years, the perpetrator is not a recidivist, there is the victim's consent or desire to make peace, there is good faith from the suspect to fulfill the obligations agreed between the victim and the suspect , and there must be an agreement between the victim, the suspect and other parties
Dualisme Pengelolaan Sovereign Wealth Fund di Indonesia: Analisis Kritis Dalam Perspektif Perbandingan Internasional Vita Cita Emia Tarigan; Devi Yulida; Ganda Wiatmaja
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.833

Abstract

Indonesia menerapkan dualisme pengelolaan Sovereign Wealth Fund (SWF) melalui Indonesia Investment Authority (INA) dan Danantara yang memiliki mandat serupa namun orientasi dan struktur kelembagaan berbeda. INA berfungsi sebagai katalis investasi global berbasis skema co-investment, sedangkan Danantara difokuskan pada pengelolaan dan konsolidasi aset strategis nasional. Penelitian ini menganalisis implikasi dualisme SWF di Indonesia, membandingkan tata kelolanya dengan model SWF di Singapura, Norwegia, Uni Emirat Arab, dan Malaysia, serta merumuskan strategi penguatan sinergi kelembagaan. Dengan metode kualitatif melalui studi literatur dan perbandingan kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme SWF dapat bersifat sinergis apabila didukung pembagian mandat yang jelas, transparansi, dan independensi kelembagaan sebagaimana praktik Temasek Holdings dan GIC di Singapura. Sebaliknya, tata kelola yang lemah berpotensi menimbulkan inefisiensi dan tumpang tindih kebijakan. Oleh karena itu, penguatan prinsip good governance, integrasi nilai ESG, serta akuntabilitas publik menjadi kunci keberhasilan pengelolaan SWF di Indonesia.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Judi Online dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Keluarga Devi Yulida; Vita Cita Emia Tarigan; Boy Laksamana; Nita Nilan Sry Rezki Pulungan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.834

Abstract

praktik perjudian, dari yang awalnya perjudian konvensioal menjadi perjudian online. Indonesia telah berupaya mengatur larangan serta sanksi bagi pelaku perjudian. Akan tetapi, penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama karena karakter kejahatan judi online yang masuk ke kategori kejahatan cyber lintas negara. Penulisan ini menganalisis pertanggungjawaban pelaku judi online serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga dengan memadukan pendekatan yuridis normatif dan perspektif sosiologi hukum. Temuan menunjukkan bahwa judi online tidak hanya melanggar ketentuan Hukum Pidana, tetapi bertentangan dengan Undang-Undang ITE. Adapun dampak dari perjudian online juga dapat melemahkan kondisi ekonomi, psikologis, dan sosial keluarga. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan yang lebih komprehensif melalui penguatan pengaturan, literasi digital, dan upaya rehabilitatif bagi korban kecanduan. Kajian ini diharapkan menjadi dasar penguatan kebijakan hukum yang responsif terhadap kejahatan digital.
Co-Authors Devi Yulida Elisa Yuliana Lumban Batu Ganda Wiatmaja Laksamana, Boy M. Ekaputra Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Namira Harahap Nita Nilan Sry Rezki Pulungan Putri Angginamora