Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
irwan santosa
Universitas yarsi, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Notaris Terhadap Pengesahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas yang Menyebabkan Pelaporan Terhadap Notaris: (Studi Kasus Putusan Nomor 41 PK/Pid/2021) Eka Novita Supono; Chandra yusuf; irwan santosa
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i3.1381

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban notaris dalam pengesahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) No.103, berdasarkan putusan nomor 41 PK/Pid/2021, dan kedudukan akta tersebut yang dibuat berdasarkan putusan nomor 635 PK/Pdt/2020. Studi ini bertujuan untuk memahami peran notaris dalam kasus-kasus pemalsuan yang melibatkan RUPS, mengingat seringnya notaris terjerat dalam masalah hukum terkait pemalsuan dalam akta. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Notaris tidak dapat dimintakan pertangung jawaban hukum secara pidana atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BRM No.103, karena pembuatan akta PKR Luar Biasa, yang dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bali Rich Mandiri (PT.BRM) , dibawah tangan dan dilakukan secara sirkuler (Circuler Resolution) sah dan mengikat hasilnya menurut pasal 91 UUPT No. 40 tahun 2007. 2) RUPS di bawah tangan atau Pengambilan Keputusan di Luar RUPS adalah prosedur yang banyak terjadi di perseroan-perseroan. Prosedur tersebut dianggap sah dan mengikat serta dilindungi oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas selama memenuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku
Pertanggungjawaban Pengembang Properti dalam Pembuatan Perjanjian Jual Beli Bawah Tangan dan Notariil Pratikto Pratikto; Iskandar Muda; Irwan Santosa
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i3.1406

Abstract

Tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar harus dipenuhi, penyelenggaraan serta pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara sehingga masyarakat mempunyai tempat tinggal dan mempunyai rumah yang layak serta terjangkau. Namun dengan adanya keterbatasan dari pemerintah maka kemudian pemerintah menyerahkan kepada pihak swasta atau masyarakat umum untuk menyediakan atau membangun perumahan bagi masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Salah satu perbuatan hukum yang berhubungan dengan program kepemilikan perumahan adalah adanya perjanjian jual beli perumahan. Dalam praktiknya, perjanjian jual beli perumahan dilakukan di bawah tangan dan secara notariil. Ketika terjadi wanprestasi maka ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pengembang dan perlindungan hukum kepada pihak pembeli. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggungjawab pengembang dalam pembuatan perjanjian jual beli di bawah tangan dan secara notariil serta perlindungan hukum terhadap pihak pembeli jika terjadi wanprestasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tanggung jawab pengembang dan perlindungan hukum terhadap pihak pembeli harus dilaksanakan walaupun perjanjian jual beli dilakukan secara di bawah tangan maupun secara notariil.
Moral Hukum Pembatasan Akses Pekerjaan Bagi Mantan Narapidana dalam Bidang Notaris Irbad Aldo Sari; Irwan Santosa; Mohammad Ryan Bakry
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i3.7290

Abstract

Legal protection for a former convict is very much needed to obtain a job and a decent livelihood.Penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimanakah konsep hak atas akses pekerjaan bagi mantan narapidana di Indonesia dan Bagaimanakah moral hukum pembatasan akses pekerjaan dalam bidang notaris.The purpose of this research is to analyze and examine the protection of the rights of former convicts and to analyze societal stigma towards the lives of former convicts regarding access to employment in the notary field. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. The focus of this research is to analyze the protection of the rights of former convicts and the societal stigma towards the lives of former convicts regarding access to jobs in the notary field. Hasil penelitian ini Because a prisoner who has served a sentence means he has atoned for his crime by sacrificing his freedom for a certain period for the crime he committed. If the person has been released, then they have completed serving their sentence, and when they return to society, they should not The existence of Article 3 letter (h) of the UUJN-P actually protects the human rights of prospective notaries who have a good track record. Sehingga dengan adanya pasal 3 huruf (h) UUJN-P ini juga sebagai filter untuk menyaring orang-orang yang berkompeten demi mewujudkan sosok notaris yang terhormat, berintegritas dan juga berkredibilitas tinggi. there is an exception for him in obtaining his legal rights.
Co-Authors Chandra yusuf Eka Novita Supono Irbad Aldo Sari Iskandar Muda Mohammad Ryan Bakry Pratikto Pratikto