Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qonun Iqtishad EL Madani Journal
Laila Afni Rambe
Sekolah Tinggi Agama Islam Rokan
Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Maqashid Syariah Approach on The PMD in PT BTPN Syariah Rantau Prapat Nort Sumatera Laila Afni Rambe
Qonun Iqtishad EL Madani Journal Vol. 1 No. 1 (2021): Desember
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jqim.v1i1.2

Abstract

1 (satu) tahun Indonesia menghadapi Covid-19 memberikan dampak yang begitu signifikan pada sektor ekonomi. Keadaan Covid-19 yang belum terselesaikan hingga saat ini memperparah kondisi ketidakmerataan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Rantau Prapat. Kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat mendorong PT BTPN Syariah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk fitur pembiayaan bagi ibu rumah tangga tanpa adanya agunan. Pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BTPN Syariah dinamai dengan PMD. Program PMD merupakan pembiayaan bantuan modal usaha yang perlu untuk dikaji lebih jauh dalam konsep Maqāṣid al-syarī‘ah Jaser Auda. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa program PMD berbeda dari program pembiayaan lainnya yang mengharuskan adanya agunan. Selain itu, program PMD juga diinisiasi oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah sehingga perlu untuk diketahui apakah program yang ditawarkan sesuai dengan tujuan syariah atau tidak. Penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan filosofis-empiris. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PMD yang ditawarkan oleh PT BTPN Syariah sesuai dengan konsep Maqāṣid al-syarī‘ah Jaser Auda. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tujuan syariah tercapai.
Dualisme Wewenang dan Kompetensi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Analisis Terhadap BMPPVI dengan BPSK) Laila Afni Rambe
Qonun Iqtishad EL Madani Journal Vol. 3 No. 1 (2023): Desember
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jqim.v3i1.93

Abstract

Lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia mengalami tumpang tindih kewenangan. Terdapat 2 (dua) lembaga yang memiliki kompetensi yang sama yaitu BMPPVI dan BPSK. Terdapat dualisme kewenangan lembaga dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Tumpang tindih kewenangan ini melahirkan kebingungan bagi pelaksana usaha serta konsumen untuk memilih lembaga yang harus ditempuh ketika mengalami sengketa. Di lain sisi regulasi yang berlaku juga tidak memberikan kepastian hukum sehingga tidak diketahui lembaga yang berhak menyelesaikan sengketa konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan teknik analisis descriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMPPVI dan BPSK saling memiliki kewenangan sehingga dapat saling mengisi kekosongan hukum di Indonesia. BMPPVI hanya berada pada tingkat pusat yang berkantor di Jakarta sehingga konsumen yang berada di luar Jakarta kesulitan menjangkau akses. Sementara BPSK telah memiliki kantor perwakilan ditingkat provinsi dan kabupaten, dengan demikian lebih mudah untuk diakses konsumen. Adanya dualisme penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia perlu untuk ditegaskan kembali melalui peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat tumpang tindih wewenang dan kompetensi
Co-Authors