Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan
novran harisa
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN MENGGUNAKAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 (STUDI PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) KOTA BENGKULU) novran harisa
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) Vol. 1 No. 2 (2021): JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak                        Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 (studi pada PT. Federal International Finance (FIF) kota Bengkulu). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian normatif terapan dengan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif yang mengacu pada norma-norma hukum,  asas  hukum,  falsafah  hukum,  doktrin  hukum  maupun  prinsip  hukum dalam bahan-bahan kepustakaan yang terdapat dalam Perundang-Undangan.                        Hasil penelitian tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia yaitu dengan syarat dan prosedur pendaftaran jaminan fidusia antara lain identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta jaminan fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan; dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan akibat hukum bagi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, yaitu a. Melanggar ketentuan yang tertulis pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. b. Tidak bisa dilakukannya eksekusi, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. c. Debitor tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang dalam mengambil objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan. Apabila terjadi perlakuan yang melanggar Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengakibatkan kerugian terhadap debitor maka jalan keluarnya debitor dapat mengajukan gugatan di Pengadilan.Kata kunci: Perjanjian, Jaminan Fidusia
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK ANTARA CV. UJUNG TANJUNG DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BENGKULU novran harisa
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan UUD 1945). Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis empiris berupa penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran dan pemahaman terhadap bagaimana mekanisme penerapan asas kebebasan berkontrak antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada perjanjian antara CV. Ujung Tanjung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengandung Asas Kebebasan Berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk menentukan atau memilih clausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, bebas untuk menentukan objek perjanjian, bebas untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. Bentuk perlindungan hukum dalam penerapan asas kebebasan berkontrak berdasarkan syarat-syarat umum Surat Perintah Kerja yang tercantum sebagai dokumen kontrak. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia dan sesuai dengan Pasal 1339 KUH Perdata. Kata kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian
PENYELESAIAN KASUS ASUSILA MELALUI MEKANISME ADAT MASYARAKAT SUKU PEKAL Lung Gayu Partisia; Novran Harisa
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jupank.v3i1.4923

Abstract

ABSTRAK - Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam melimpah serta keberagaman budayanya. Ragam budaya tersebut kemudian memberikan warna atau corak tersendiri sebagai identitas bangsa. Indonesia merupakan negara hukum yang mana setiap warganya harus mematuhi aturan yang berlaku dengan berpedoman pada suatu sistem hukum yang berlaku. Setiap warga negara harus menaati hukum yang ada di Indonesia, negara indonesia memiliki sistem Hukum Nasional (Undang-Undang), hukum islam, dan hukum adat. Adat atau tradisi yang berlaku di setiap daerah merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun, kemudian kebiasaan tersebut dan atas kesepakatan masyarakat hukum adat maka terciptalah hukum adat di daerah tersebut yang sampai saat ini masih dilestarikan. Acara adat untuk penyelesaian kasus asusila di desa Pulai Payung dilakukan dengan cara Ritual Cuci Kampung, yang harus dilaksanakan oleh warga masyarakat suku Pekal untuk menghindari bala yang akan terjadi, karena kesalahan sepasang kekasih yang bertindak asusila di desa tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di desa Pulai Payung kecamatan Ipuh, kabupaten Muko-Muko. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif, dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini tentang faktor penyebab kasus asusila di desa Pulai Payung dan bagaimana mekanisme penyelesaian kasus asusila melalui adat masyarakat suku Pekal. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab kasus asusila dan mekanisme penyelesaian kasus asusila melalui adat masyarakat suku Pekal sebagai berikut : Faktor penyebab kasus asusila di desa Pulai Payung adalah : a. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, b. Pergaulan anak c. Film pornografi d. Kurangnya pengetahuan agama. Mekanisme ritual cuci kampung yang dilakukan dalam penyelesaian kasus asusila, karena sepasang kekasih yang ketahuan melakukan perzinahan sebelum menikah, maka sepasang kekasih dibawa kepada orang tuanya, lalu diproses untuk sepasang kekasih membayar denda membeli satu ekor kambing, lalu sepasang kekasih dinikahkan, lalu baru dilaksanakan diwaktu siang hari tujuannya agar sepasang kekasih malu dan jera, ritual cuci kampung dilakukan penyembelihan hewan, lalu darah hewan tersebut ditampung dan dipercikkan digunakan daun sedingin, darah tersebut dipercikkan di keliling pohon pinang dam sekeliling desa Pulai Payung, setelah dilakukan ritual ini dilakukan do’a bersama, maka daging dari seekor kambing ini dimasakkan untuk menjamu tamu. Acara ritual adat cuci kampung ini dilaksanakan di kediaman Perempuan. Lalu setelah pelaksanaan acara adat ini masyarakat bergotong royong untuk bersih-bersih lingkungan kediaman perempuan. Kata Kunci : Asusila, Adat, Masyarakat Suku Pekal
ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK KRIMINAL MELALUI HUKUM ADAT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA KARANG DAPO LAMA KECAMATAN SIKAP DALAM KABUPATEN EMPAT LAWANG): ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK KRIMINAL MELALUI HUKUM ADAT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA KARANG DAPO LAMA KECAMATAN SIKAP DALAM KABUPATEN EMPAT LAWANG) Natia Rezki Natia; Rusnita Hainun; Novran Harisa
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jupank.v3i2.5117

Abstract

ABSTRAK Natia Reski. 2023. Analisis Penyelesaian Tindak Kriminal Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Karang Dapo Lama Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang). Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pembimbing: Dr. Rusnita Hainun, M. Pd. Kata Kunci: penyelesaian, tindak kriminal, hukum adat
STRENGTHENING LEGAL CERTAINTY IN PUBLIC SERVICES: AN ANALYSIS OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN GOVERNMENT ADMINISTRATION Novran Harisa; Tao Wang
Irpia : Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan Vol 11 No 2 (2026): IRPIA: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan
Publisher : Institut Riset dan Pengembangan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71040/jirp.v11i2.325

Abstract

This study aims to analyze the strengthening of legal certainty in public services through the implementation of good governance principles in government administration in Bengkulu. Legal certainty is important because public services must be delivered through clear procedures, transparent standards, accountable decisions, and equal treatment for all citizens. This study uses a normative-empirical legal research method with a qualitative descriptive approach. Normative analysis is applied to examine laws and regulations related to public services and government administration, while empirical analysis is used to understand public service practices, complaint mechanisms, and administrative supervision in Bengkulu. The findings show that good governance principles have contributed to strengthening legal certainty through service standards, transparency, accountability, responsiveness, public participation, complaint handling, and supervision by relevant institutions, including the Ombudsman. However, legal certainty has not been fully optimized because public service practices still face challenges such as procedural inconsistency, service delays, limited transparency, and uneven complaint resolution. This study concludes that legal certainty in public services depends not only on formal regulations, but also on consistent administrative implementation, professional public officials, effective supervision, and active public participation. Strengthening good governance in Bengkulu is therefore necessary to create public services that are fair, predictable, accountable, and responsive to citizens’ rights.
Co-Authors Lung Gayu Partisia Natia Rezki Natia Rusnita Hainun Tao Wang