Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

METODE GURU PKN DALA MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI PANCASILA DILINKUNGAN SEKOLAH DI SMP NEGRI 2 TEBAT KARAI TAHUN AJARAN 2021/2022 Sonia Marantika; Syarkati
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jupank.v3i1.4924

Abstract

Abstrak Nilai-Nilai Pancasila yaitu Pancasila pada dasarnya merupakan rumpun pendidikan kewarganegaraan yang mengkhususkan diri pada penanaman ideologi Pancasila ke dalam pribadi peserta didik sebagai warga Negara Indonesia yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Metode guru Pkn dalam mengembangkan nilai-nilai pancasila di lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Tebat Karai. 2. Kendala guru Pkn dalam mengembangkan nilai-nilai pancasila di lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Tebat Karai. Jenis penelitian adalah Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif karena data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata- kata, gambar, dan kebanyakan bukan angka- angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data primer adalah data mentah yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian melalui wawancara kepada responden kemudian data diolah oleh peneliti untuk di analisa. Data skunder adalah data yang diperoleh dalam keadaan sudah jadi untuk mendukung data primer yang bersumber dari literatur-literatur, informasi serta dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian. 1. Metode guru Pkn dalam mengembangkan nilai-nilai pancasila di lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Tebat Karai yang digunakan sesuai dengan kompetensi apa yang akan dikembangkan. metode guru Pkn dalam mengembangkan nilai-nilai pancasila di lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Tebat Karai melalui metode problem based learning, demonstrasi, ceramah, Tanya jawab dan diskusi. 2. Kendala guru Pkn dalam mengembangkan nilai-nilai pancasila di lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Tebat Karai adalah kurangnya minat peserta didik yang mau belajar patuh terhadap nilai-nilai yang sudah diajarkan. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas peserta didik yang dimana meskipun praktek dari nilai-nilai demokrasi Pancasila sudah lumayan dilakukan akan tetapi masih kurang efektif. Masih banyak siswa yang melanggar dan membentah guru dalam mengembangkan nilai-nilai pancasila di lingkungan sekolah, masih ada beberapa siswa yang masih melanggar tata tertib yang ada disekolah bahkan tidak mendengar nasihat yang diberikan oleh guru di sekolah. Kata Kunci: Metode, Nilai Pancasila, Lingkungan Sekolah
Penerapan Pacasila Dalam Pedidikan Karakter Di Sma Negeri 13 Rejang Lebong Alga Oktario Alga Oktario; Elfahmi Lubis; Syarkati
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRA CENDIKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif. Tujuan dalam Pengabdian ini, terutama di desa Balai Buntar kecamatan Sindang Silir kabupaten Rejang Lebong, melakukan sosialisasi penerapan Pancasila dalam Pendidikan karakter dengan menjelaskan kepada siswa siswi SMA Negeri 13 Rejang Lebong bahwa pentingnya karakter yang mencerminkan Pancasila di lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal.
Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 oleh BAWASLU Kota Bengkulu Al-Hafiz, Muhammad Iqbal; Syarkati
SiRad: Pelita Wawasan October (Vol. 1 No. 3, 2025)
Publisher : Yayasan Nurul Musthafa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64728/sirad.v1i3.art4

Abstract

This research is motivated by the persistent occurrence of election violations, particularly electoral criminal offenses, many of which cannot be fully followed up by the Bengkulu City Election Supervisory Agency (Bawaslu). The aim of this study is to identify the forms of violations, the process of law enforcement, obstacles encountered, and the challenges faced by Bawaslu in carrying out its duties. This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews with three informants from Bawaslu Bengkulu City and one reporting citizen, as well as through documentation and observation. The findings indicate that out of 41 alleged violations, 39 were officially registered, but only one was classified as a criminal offense and had to be discontinued at the Gakkumdu stage. The identified obstacles include weak evidence, low public participation, and a lack of synchronization among institutions within the Gakkumdu Center. In conclusion, law enforcement for electoral criminal offenses has not been running optimally due to unresolved issues in coordination, technical procedures, and public participation. [Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya pelanggaran pemilu, khususnya tindak pidana pemilu, yang tidak seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pelanggaran, proses penegakan hukum, hambatan, serta problematika yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan dari Bawaslu Kota Bengkulu dan satu masyarakat pelapor, serta dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 41 dugaan pelanggaran dengan 39 pelanggaran yang terigestrasi, hanya satu yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan harus terhenti di tahap Gakkumdu. Hambatan yang ditemukan antara lain lemahnya alat bukti, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya sinkronisasi antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu belum berjalan optimal akibat problem koordinasi, teknis, dan partisipatif yang belum teratasi secara menyeluruh]