Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak (KUA Kecamatan Medan Tembung) Donita Simanungkalit; Riska Marpaung; Wulan Ayu Trisna; Syuratti A Rahayu Manalu
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 4 (2023): Desember : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v3i4.2457

Abstract

Annulment of a marriage is an action that states that the marriage bond that has been entered into is invalid according to the court's decision. The result is that the marriage is considered to have never existed. A marriage can be annulled if it does not meet the legal requirements. The research method used is qualitative descriptive with an empirical normative approach. The purpose of this paper is to understand the factors that cause marriage annulment and the legal consequences of marriage annulment on the status of children. The results of this research are that the effect of marriage annulment on the status of the child resulting from the marriage is called "my status" meaning that the child is not decided by the father and not decided by the mother, but remains a legitimate child. In child care, if the child is under 12 years old, the mother will care for him, whereas if the child is over 12 years old, the child can decide to go with his father or mother. So the child's status is called "my status".
Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak (KUA Kecamatan Medan Tembung) Donita Simanungkalit; Riska Marpaung; Wulan Ayu Trisna; Syuratti A Rahayu Manalu
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 4 (2023): Desember : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v3i4.2457

Abstract

Annulment of a marriage is an action that states that the marriage bond that has been entered into is invalid according to the court's decision. The result is that the marriage is considered to have never existed. A marriage can be annulled if it does not meet the legal requirements. The research method used is qualitative descriptive with an empirical normative approach. The purpose of this paper is to understand the factors that cause marriage annulment and the legal consequences of marriage annulment on the status of children. The results of this research are that the effect of marriage annulment on the status of the child resulting from the marriage is called "my status" meaning that the child is not decided by the father and not decided by the mother, but remains a legitimate child. In child care, if the child is under 12 years old, the mother will care for him, whereas if the child is over 12 years old, the child can decide to go with his father or mother. So the child's status is called "my status".
Analisis Hubungan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Warga Negara (Studi Kasus di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan) Saparutdin Brutu; Johana Adriani Nainggolan; Gelora Rehliasta Sembiring; Wulan Ayu Trisna; Geby Nainggolan; Putri Andini; Prayetno Prayetno
Indonesian Journal of Education and Development Research Vol. 2 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/ijedr.v2i1.1588

Abstract

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi tercapainya suatu pemerintahan yang demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah status ekonomi. Dengan demikian, tinggi rendahnya tingkat ekonomi akan mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Penelitian ini mengambil objek penelitian pada masyarakat di Dusun I Desa Bandar Klippa Kecamatan percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan status ekonomi terhadap partisipasi politik warga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi partisipasi politiknya, masyarakat yang cenderung memiliki ekonomi yang tidak stabil akan lebih rentan untuk menerima money politik sehingga dibutuhkan peran serta pemerintah untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini status ekonomi yang cenderung menengah ke bawah memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat partisipasi politik.
Environmental Law Strategy to Overcome the Waste Accumulation Crisis: Mandala By Pass Case Study Berliana Grace Devali Sianturi; Agtha Sofia Simajuntak; Al Firman; Yana Sebha Pasaribu; Gaby Agustina Nainggolan; Jekson Saragih; Wulan Ayu Trisna; Yunita Tri Carnova Manurung; Taufiq Ramadhan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2367

Abstract

Waste is one of the problems faced by society. The existence of waste is undesirable if it is related to factors of cleanliness, health, comfort and beauty (aesthetics). Factors that influence the environment are the problem of waste disposal and management. Currently, humans don't really care about the environment, there are many people around them who care enough about the state of the environment to create a large accumulation of rubbish in the mandala by pass area. In the accumulation of waste that occurs in the Mandala By Pass area, organic and inorganic waste is often found. The Mandala By Pass community is a densely populated settlement and inevitably produces a lot of waste. The purpose of this research is to find out Environmental Law Strategies for Overcoming the Waste Accumulation Crisis: Mandala By Pass Case Study. Minister of Home Affairs Regulation Number 33 of 2010 concerning Waste Management Guidelines (Permendagri No. 33/2010) is the main legal basis for dealing with waste problems in Indonesia. This Minister of Home Affairs Regulation contains various strategies and policies that can be implemented to overcome the waste accumulation crisis on the Mandala Bypass. The waste accumulation crisis on the Mandala Bypass is a serious environmental issue.
Menganalisis Pertumbuhan Pajak Pendapatan Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara Tiur Malasari; Lidia Rumapea; Rahma Dhani Fitria Sinaga; Roselli Anjelina Lumbansiantar; Wulan Ayu Trisna; Linton Naibaho
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol. 2 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v2i1.1834

Abstract

Saat ini otonomi daerah menjadi tantangan disetiap daerah untuk menggali potensi yang dimiliki, guna mendukung keuangan daerah sebagai modal, pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah didaerah. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Perbedaan ekonomi dan sosial antar-daerah akan mempengaruhi analisis pertumbuhan pajak. Selain itu, persoalan kelalaian berdampak pada seberapa sadar masyarakat luas akan tanggung jawabnya membayar pajak kendaraan bermotor. Akan sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunannya karena banyak masyarakat yang enggan atau tidak mau belajar tentang pentingnya membayar pajak. Guna mendekati masalah ini digunakan metode penelitian melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hal ini akan membantu dalam mengumpulkan data tentang pertumbuhan pajak pendapatan kendaaraan bermotor di Sumut. Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan utama pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Penerimaan pajak yang optimal membuat perkembangan pembangunan nasional menjadi cepat dan pesat. Perkembangan pembangunan yang semakin cepat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.