Joshua Raymond Saputra
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembegalan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang) Joshua Raymond Saputra
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 2: Februari 2024
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v4i2.6473

Abstract

Penelitian ini mengenai fenomena kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang. Negara yang dalam hal ini kepolisian perlu melakukan upaya penanggulangan untuk meminimalisir kejahatan tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pembegalan dan untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanganinya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik kepolisian Polrestabes Semarang dan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Semarang. Data sekunder diperoleh dengan melakukan tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang adalah faktor pergaulan, faktor pencarian identitas diri, dan faktor orang tua. Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani pembegalan terdiri atas upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif.
Analisis Yuridis Pengaturan (BPHTB) Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Joshua Raymond Saputra; Johan Erwin Isharyanto
Notary Law Research Vol. 6 No. 2 (2025): Juni: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/t1jyem85

Abstract

Penelitian ini bertitik tolak dari gagasan bahwa hukum merupakan sebuah sistem, yang berarti tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang berdiri lepas tanpa memiliki keterhubungan dengan peraturan perundangan yang lain. Konsistensi dan koherensi antar peraturan perundang-undangan menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu sistem hukum telah berjalan baik. Pada penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada tiga permasalahan, yaitu Pengaturan BPHTB dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Penyebab inkonsistensi pengaturan BPHTB dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pengaturan ideal BPHTB dalam tinjauan sistem hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji norma hukum tertulis dari aspek sistem hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Pengaturan BPHTB dalam perundang-undangan Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB hingga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yang menjadi fokus bahasan penelitian ini. 2). Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tidak konsisten dengan UUPA, Undang-Undang Hak Tanggungan, Peraturan Pemerintah tentang Pendataran Tanah, dan Peraturan Jabatan PPAT. 3). Pengaturan ideal BPHTB merupakan sintesis dari tiga aspek sebagaimana dicetuskan R.Mansury, yaitu Revenue Productivity, Equality/Equity, Ease of Administration. Maka, BPHTB untuk jual beli idealnya ditetapkan pada saat pembuatan PPJB Lunas di hadapan PPAT.