Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020) Arnetta Riska Ratnasari; Johan Erwin Isharyanto
Notary Law Research Vol. 5 No. 1 (2023): Desember: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v5i1.1179

Adanya putusan pengadilan dari tingkat Pertama (Nomor 159/Pdt.G/Pn.Smr), Banding (Nomor 169/PDT/2018/PT.SMR), dan Kasasi (Nomor 1293 K/Pdt/2020) hingga saat ini belum ada eksekusi dari putusan tersebut yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat. Pembangunan Stadion Palaran bertujuan untuk kepentingan umum namun hak normatif transmigran juga harus dipenuhi sesuai aturan hukum dengan mengingat tenggang waktu dan nilai kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum. Perlu penyelesaian dari masalah tersebut yang berjudul: Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020). Permasalahan yaitu 1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. 3. Bagaimana pelaksanaan atau eksekusi penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tipe penelitian hukum normatif. Hasil Dari penelitian ini adalah proses pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 dimulai dari permohonan persetujuan atau izin hingga terbit Sertipikat Hak Milik transmigran. Dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 yakni belum terpenuhinya hak Para Penggugat (Dwi Nurani dkk) yang masih menjadi tanggung jawab Para Tergugat sesuai dengan fakta yang ada. Pelaksanaan atau eksekusi penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 hingga saat ini belum dilaksanakan terkendala tidak adanya lahan dan belum tersedianya uang ganti kerugian.

ANALISIS HUKUM PERDATA PADA KASUS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Putusan Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN Jkt.Pst) Qorin Annida Salma; Johan Erwin Isharyanto; Abdul Kholiq
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i2.5245

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup adalah adanya kebakaran lahan gambut. Seperti kasus kebakaran lahan gambut di Kalimantan milik PT Agri Bumi Sentosa dalam Putusan Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN Jkt.Pst. Adanya kebakaran lahan gambut ini menyebabkan kerugian baik materiil maupun non materiil dan memberikan banyak dampak pada lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan adanya karakteristik yang unik pada lahan gambut menyebabkan lahan gambut yang sudah terbakar tidak dapat pulih seperti sedia kala. Oleh karena itu dalam mengatasi hal tersebut perlu adanya etika lingkungan hidup sebagai solusi kerusakan lingkungan hidup. Penulisan kajian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajianh kepustakaan (library research). Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research yang merupakan pengumpula data penunjang berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen, dan media online. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan sumber-sumber kajian yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen, dan media online yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan kajian ini.

Analisis Yuridis Pengaturan (BPHTB) Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Joshua Raymond Saputra; Johan Erwin Isharyanto
Notary Law Research Vol. 6 No. 2 (2025): Juni: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/t1jyem85

Penelitian ini bertitik tolak dari gagasan bahwa hukum merupakan sebuah sistem, yang berarti tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang berdiri lepas tanpa memiliki keterhubungan dengan peraturan perundangan yang lain. Konsistensi dan koherensi antar peraturan perundang-undangan menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu sistem hukum telah berjalan baik. Pada penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada tiga permasalahan, yaitu Pengaturan BPHTB dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Penyebab inkonsistensi pengaturan BPHTB dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pengaturan ideal BPHTB dalam tinjauan sistem hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji norma hukum tertulis dari aspek sistem hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Pengaturan BPHTB dalam perundang-undangan Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB hingga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yang menjadi fokus bahasan penelitian ini. 2). Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tidak konsisten dengan UUPA, Undang-Undang Hak Tanggungan, Peraturan Pemerintah tentang Pendataran Tanah, dan Peraturan Jabatan PPAT. 3). Pengaturan ideal BPHTB merupakan sintesis dari tiga aspek sebagaimana dicetuskan R.Mansury, yaitu Revenue Productivity, Equality/Equity, Ease of Administration. Maka, BPHTB untuk jual beli idealnya ditetapkan pada saat pembuatan PPJB Lunas di hadapan PPAT.

Validity Of Statement Of Sale and Purchase Of Land Above a Seal In Transfer Of Land Rights Koedho Mahan Yirangkat; Johan Erwin Isharyanto
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): December : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i4.310

Problems arise when the seller and buyer have died while the land that is the object of the sale and purchase is controlled by a third party. The formulation of the problem is as follows: 1) How is the validity of a land sale and purchase statement above the seal in the transfer of land rights? 2) What are the legal considerations of the panel of judges in the Pati District Court Decision Case Number 7 /Pdt.G/2023/PN. Pti.? 3) What are the legal consequences for the parties to the Pati District Court Decision Case Number 7/Pdt.G/2023/PN. Pti ? This study used a normative legal research approach. The data analysis used was a qualitative approach to secondary data as the main and primary data as supporting data. The results of the study show that the validity of the land sale and purchase statement letter above the seal in the transfer of land rights can be seen from the fulfillment of two requirements; general and special requirements. The legal consideration of the panel of judges in the Pati District Court Decision Case Number 7/Pdt.G/2023/PN.Pti. is that the Defendant's actions in controlling a plot of land recorded in the Village Book C Number 870, Plot Number 24 Class D1 covering an area of 270 M2 located in RT 002 RW 005 Tunjungrejo Village, Margoyoso Sub-District, Pati Regency are against the law. The legal consequences for the parties to the Pati District Court Decision Case Number 7/Pdt.G/2023/PN.Pti is that the Plaintiff has the right to control a plot of land as recorded in the Village Record Number 870, Plot Number 24 Class DI Area 270 M2, located in Rt 002 Rw 005 Tunjungrejo Village, Margoyoso Sub-District, Pati Regency, and the Defendant and the third party were ordered to vacate the land belonging to Ah Djumadi or his heirs which was the object of the dispute.

Peran dan Tanggungjawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Hibah (Studi Atas Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr) Merly Markhamatul Izzah; Johan Erwin Isharyanto; Junaidi
Notary Law Research Vol. 7 No. 1 (2025): Desember: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v7i1.3373

Penelitian ini membahas peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta hibah, dengan fokus pada implikasi sengketa hukum yang terlihat pada Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya jumlah sengketa terkait akta hibah di Indonesia yang menunjukkan belum optimalnya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin keabsahan dan legalitas dokumen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana regulasi mengatur peran dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah, serta bagaimana permasalahan hukum yang muncul dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara sengketa akta hibah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan literatur hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab utama PPAT dalam pembuatan akta hibah mencakup syarat formil dan materiil sesuai PP No. 37/1998, KUH Perdata, dan KHI, termasuk verifikasi dokumen, identitas, status tanah, serta persetujuan ahli waris. Sengketa dalam Putusan No. 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr, timbul akibat dugaan hibah fiktif dan kurangnya kehati-hatian PPAT, namun penggugat PPAT tidak dapat dibuktikan dan akta hibah secara administratif telah memenui syarat.Hakim menyatakan gugatan tidak diterima karena cacat formil Penelitian ini menyarankan agar PPAT lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan lebih proaktif dalam mencegah potensi sengketa hukum terkait hibah tanah.

Tinjauan Yuridis Terhadap Disharmonisasi Norma Antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Dalam Validasi Pajak Penghasilan atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) (Studi Kasus pada BPR RAY) Mutiara Yusdhiana; Johan Erwin Isharyanto
Jurnal Akta Notaris Vol. 4 No. 2 (2025): Desember: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v4i2.3416

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya persoalan yuridis dalam pelaksanaan mekanisme Agunan yang Diambil Alih (AYDA) oleh perbankan, terutama terkait validasi Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPh TB). Kasus BPR RAY memperlihatkan kebuntuan administratif akibat penolakan validasi pajak oleh DJP, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelamatan kredit bermasalah. Rumusan masalah mencakup: (1) bentuk pertentangan norma antara POJK 33/2018 dan PMK 261/2016; (2) penyebab disharmonisasi norma; dan (3) akibat hukumnya terhadap pelaksanaan AYDA. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk, penyebab, dan akibat hukum dari disharmonisasi tersebut. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pertentangan antara PMK 261/2016 yang mengedepankan pendekatan formal kepemilikan dan POJK 33/2018 yang menekankan substansi penguasaan aset. Disharmonisasi ini disebabkan oleh pengambilalihan AYDA secara sukarela, penafsiran subjek pajak penghasilan, serta ketiadaan regulasi penghubung antarregulator. Akibat hukum disharmonisasi ini terjadi di sektor perbankan, perpajakan dan pertanahan. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum, teori hukum responsif dan teori keadilan distributif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan disharmonisasi norma menimbulkan hambatan dalam praktik AYDA dan menimbulkan akibat hukum di berbagai sektor. Di akhir, peneliti memberikan saran akademik mendorong penelitian AYDA yang multi kasus dengan teori hukum yang lebih variative. Untuk saran praktis penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antar regulator sehingga pengaturan AYDA tidak saling bertentangan. Beban pajak sebaiknya disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kemampuan membayar. BPR maupun masyarakat dapat menempuh judicial review ke Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman tafsir regulasi

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search