Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publika : Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik
Triyuni Soemartono
(Scopus ID: 57191992833) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KOMISI IRIGASI (SIKOMIR) DALAM KELEMBAGAAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jefri Fernando; Triyuni Soemartono; Abdul Samad
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i2.4347

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan, hambatan, dan upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) dalam kelembagaan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan, hambatan, dan upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) dalam kelembagaan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan postpositivisme yaitu modifikasi dari pendekatan positivisme. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum - Sumber Daya Air Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, Komisi Irigasi Kabupaten Lombok Tengah dan Anggota Kelompok Tani dan pihak-pihak terkait. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah sesuai dengan panduan SIKOMIR yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, walaupun masih ditemukan kendala-kendala dari segi sarana dan prasarana serta SDM yang ada. (2) Hambatan dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung kebijakan yang masih terbatas. (3) Upaya yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendukung kebijakan, memberikan pelatihan bagi para petani yang mengikuti program SIKOMIR dan memperluas keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan SIKOMIR.
ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN PERSURATAN PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Aulia Malesta Andani; Triyuni Soemartono; Gatot Herry Djatmika
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i2.4344

Abstract

Fokus yang menjadi pokok pemikiran dalam penelitian ini adalah penerapan pengelolaan persuratan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pengelolaan persuratan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Penerapan pengelolaan persuratan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas. Meski dalam pelaksanaannya masih secara manual dan belum digital. Surat masuk diterima dan diagendakan dalam google spreadsheet files surat masuk, kemudian dilaporkan kepada pimpinan untuk disetujui dan diberi lembar disposisi yang berisi atensi dari pimpinan. Apabila pimpinan sedang tidak berada di tempat baru dilakukan Tanda Tangan Elektronik. (2) Hambatan yang ditemui dalam pengelolaan persuratan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, karena pengelolaan surat masih manual dan belum sepenuhnya berbasis digital, kurang pelatihan tentang persuratan bagi pegawai dan tempat penyimpanan surat yang masih kurang memadai. (3) Upaya yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan pengelolaan persuratan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, antara lain dengan menerapkan sistem pengelolaan surat secara digital untuk menggantikan sistem manual yang kurang efektif dan efisien, mengadakan pelatihan bagi arsiparis untuk meningkatkan kompetensinya, perlu adanya pengembangan teknologi persuratan, dan menyediakan tempat yang memadai untuk menaruh surat-surat penting.
PENERBITAN PERIZINAN DALAM MASA PANDEMI COVID19 (Studi Kasus di UP PMPTSP Kecamatan Jagakarsa Kota Adm. Jakarta Selatan) Ari Triyono; Triyuni Soemartono; Ferid Nugroho
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i1.4354

Abstract

Kajian ini bertujuan mengetahui Implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan sehubungan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangkitkan usaha mikro kecil yang terpuruk akibat Pandemi Covid19. Subyek penelitian adalah UP PMPTSP Kecamatan Jagakarsa dalam proses penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), dengan informan adalah petugas UP PMPTSP Kecamatan Jagakarsa dan UP PMPTSP Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Jagakarsa sejumlah 10 orang dipilih secara purposive. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan panduan wawancara yang diharapkan dapat melengkapi data yang dibutuhkan untuk menguji implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan pada masa covid-19 belum optimal karena belum memenuhi semua dimensi yang disyaratkan oleh George Edward III, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dalam pelaksanaanya juga terdapat beberapa hambatan terutama terkait situasi pandemi Covid-19.
Co-Authors Abdul Samad Ari Triyono Aulia Malesta Andani Ferid Nugroho Gatot Herry Djatmika Jefri Fernando