Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Insaf - Jurnal Ahwal Al Syakhshiyyah
Machrus Ali Syifa'
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22Puu-Xv2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Teori Maslahah Muhammad Saʻîd Ramaḏân Al-Bȗṯî Dan Kesetaraan Gender Dalam Islam Machrus Ali Syifa'
Al-Inṣāf Vol 1 No 2 (2022): Al-Insaf - Jurnal Ahwal Al Syakhshiyyah
Publisher : Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah STAI Imam Syafi'i Cianjur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61610/ash.v1i2.9

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan ?, 2) Bagaimanakah Putusan MK tersebut ditinjau dari teori maslaẖah Muẖammad Saʻîd Ramaḏân al-Bûṯî ?, 3) Bagaimanakah Putusan MK tersebut ditinjau dari teori kesetaraan gender dalam Islam ?. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan: Pertama, Pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan batas minimal usia menikah pada putusan No 22/PUU-XV/2017 didasarkan pada: a) Terkait tindak diskriminasi; b) Aspek kesehatan; c) Aspek pendidikan; d) Terkait eksploitasi anak; e) Ketentuan minimal usia perkawinan di berbagai Negara; f) Tuntutan kebijakan terkait usia perkawinan. Kedua, ditinjau dari teori maslaẖah al-Bûṯî, maka putusan MK tentang penyamarataan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan bukan merupakan suatu kemaslahatan, karena tidak memenuhi lima kriteria sesuatu dapat disebut maslaẖah. Ketiga, ditinjau dari teori kesetaraan gender dalam Islam maka dapat disimpulkan bahwa putusan MK juga tidak sesuai dengan teori tersebut, karena arti kesetaraan dalam Islam tidak harus sama rata akan tetapi lebih kepada pemenuhan hak-hak sesuai kadar kebutuhanya. Kata Kunci: Putusan MK, Pertimbangan Hukum Hakim, Maslaẖah, Gender.
Co-Authors