Fazrul Rahman Mukhsin
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum dan Pelestarian Budaya Indonesia Fazrul Rahman Mukhsin; Muhamad Iqbal Hasbi
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.842

Abstract

Sistem kewarisan kolektif hukum adat merupakan sistem perwarisan yang mewariskan harta peninggalan kepada ahli waris secara bersama-sama dan melarang dilakukannya pembagian terhadap harta peninggalan secara pribadi. Salah satu masyarakat adat Indonesia yang menganut sistem kewarisan kolektif adalah masyarakat adat Minangkabau. Masyarakat adat Minangkabau menerapkan sistem kewarisan kolektif terhadap pewarisan harta pusaka tinggi salah satunya yaitu Rumah Gadang. Selain sebagai harta pusako tinggi, Rumah Gadang milik masyarakat adat Minangkabau juga merupakan warisan budaya Indoneisa yang wajib dilestarikan. Oleh karenanya, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sistem kewarisan kolektif masyarakat adat Minangkabau melalui pandangan hukum waris adat Minangkabau dan mengetahui implikasi sistem kewarisan kolektif masyarakat adat Minangkabau terhadap pelestarian budaya di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode yuridis normatif sehingga bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti doktrin, dan bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Matode yang digunakan penulis dalam melakukan pengumpulan dan pengelolaan bahan adalah metode library research.
E-Commerce dan Legalitas Kratom: Implikasi Hukum bagi Pelaku Usaha di Pasar Domestik dan Internasional Firza Fikri Rabbani; Mohamad Danang Imam Danu Arta; Achmad Rofiq; Fazrul Rahman Mukhsin
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regulasi mengenai kratom bervariasi secara signifikan di berbagai negara, dengan beberapa negara seperti Thailand yang melegalkan penggunaannya untuk tujuan medis, sementara negara lain seperti Malaysia dan Latvia menerapkan larangan ketat. Perbedaan ini menciptakan tantangan bagi negara pengekspor, termasuk Indonesia, yang memiliki potensi ekonomi besar dari perdagangan kratom. Meskipun Indonesia telah mengeluarkan regulasi baru untuk meningkatkan kualitas produk, ketidakpastian hukum dan perbedaan standar di berbagai negara tetap menjadi hambatan, terutama dalam perdagangan e-commerce. Regulasi yang ada juga mencakup aspek legalitas, standar kualitas produk, dan perlindungan konsumen, yang memerlukan penyesuaian oleh pelaku usaha. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan harmonisasi regulasi di tingkat internasional yang dapat memberikan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan industri secara berkelanjutan. Kerja sama antara negara penghasil dan negara konsumen sangat penting untuk memastikan standar keamanan produk dan perlindungan konsumen yang memadai. Pendekatan berbasis bukti ilmiah yang mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat dan ekonomi harus menjadi landasan dalam pengembangan kerangka regulasi yang efektif untuk perdagangan kratom.