Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Transportasi Umum Bus Rapid Ransit (BRT) Mamminasata Di Kota Makassar Arya Muhammad Habibilah; Syamsuddin Maldun; Nurkaidah Nurkaidah
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 1 No. 2 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v1i2.1534

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Angkutan Umum BRT Mamminasata di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas Angkutan Umum BRT Mamminasata di Kota Makassar. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan mengambil data pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan Perum Damri Makassar melalui dua metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data, yaitu metode kepustakaan dan metode penelitian lapangan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas Angkutan Umum BRT Mamminasata di Kota Makassar ditinjau dari dua teori, yaitu teori pengembangan kelembagaan (Esman dan Uphoff 1984) dan teori sikap pelaksana (Gerungan 2000). Pada teori pertama peneliti menemukan bahwa BRT Mamminasata belum memiliki lembaga khusus untuk memberikan pelayanan penuh kepada BRT Mamminasata, sedangkan lembaga UPT Transportasi Mamminasata hanya sebatas mengawasi operasional BRT Mamminasata. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel itu memberikan informasi pada saat peluncurannya tahun 2014 dengan Tribun Timur dan Berita Satu. Indikator teoritis kedua, peneliti menemukan bahwa Unit Transportasi Mamminasata telah mengevaluasi pengadaan institusi yang khusus menangani BRT Mamminasata. Hasil penelitian lainnya adalah BTS Makassar sebagai wujud dari hasil evaluasi BRT Mamminasata. Teori kedua menjadi fokus penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sikap aktor pelaksana dilihat dari komponen kognitif yaitu Standar Operasional Prosedur dari Dinas Perhubungan yang berisi Time Table yang mengatur jadwal jalan dan halte di setiap halte, sedangkan Standar Operasional Prosedur yang dimiliki Perum Damri Makassar, digunakan oleh aktor pelaksana. Untuk memberikan pelayanan kepada penumpang BRT Mamminasata, berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, seluruh SOP telah dilaksanakan dengan baik. Adapun hasil kajian pada indikator kedua yaitu komponen sikap konatif, peneliti menemukan bahwa, masyarakat menanggapi BRT Mamminasata melalui apa yang mereka lihat di jalan dan bukan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhungan melalui media massa, tingkat kepuasan masyarakat pengguna BRT Mamminasata cukup memuaskan. , hal ini berdasarkan hasil dokumentasi survey yang diadakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, hasil observasi dan wawancara juga didapatkan bahwa masyarakat puas dengan pelayanan dan fasilitas yang mereka dapatkan di dalam bus. Kendalanya adalah jarak halte dari pemukiman masyarakat This study aims to determine the Effectiveness of the Mamminasata BRT Public Transportation Policy in Makassar City and the factors that hinder the effectiveness of Mamminasata BRT Public Transportation in Makassar City. This research is descriptive and qualitative by taking data from the Department of Transportation of South Sulawesi Province and Perum Damri Makassar through two methods used in data collection techniques, namely the library method and field research methods by conducting interviews. The results of this study reveal that the effectiveness of the Mamminasata BRT Public Transportation in Makassar City is viewed from two theories, namely the theory of institutional development (Esman and Uphoff 1984) and the theory of attitude of implementers (Gerungan 2000). In the first theory, the researcher found that BRT Mamminasata does not yet have a special institution to provide full service to BRT Mamminasata, while the UPT Transport Mamminasata institution is only limited to supervising the operation of BRT Mamminasata. The socialization carried out by the South Sulawesi Provincial Transportation Service was providing information at the time of its launch in 2014 with the East Tribune and Berita Satu. The second theoretical indicator, the researcher found that the Mamminasata Transportation Unit had evaluated the procurement of institutions specifically to handle the Mamminsata BRT. The other research results are the Makassar BTS as a manifestation of the results of the Mamminasata BRT evaluation. The second theory is the focus of this research. The results of this study found that the attitude of the implementing actor was seen from the cognitive component, namely the Standard Operational Procedure from the Department of Transportation containing a Time Table that regulates the road schedule and bus stops at each stop, while the Standard Operating Procedure owned by Perum Damri Makassar, was used by the implementing actor. To provide services to the passengers of the Mamminasata BRT, based on the results of observations, interviews, and documentation, all SOP has been implemented properly. As for the results of the study on the second indicator, namely the conative attitude component, the researcher found that, the community responded to the Mamminasata BRT through what they saw on the street and not from the socialization carried out by the Office through the mass media, the level of satisfaction of the Mamminasata BRT user community was quite satisfactory. , this is based on the results of the documentation of a survey held by the Department of Transportation of South Sulawesi Province, the results of observations and interviews also found that people were satisfied with the services and facilities they got on the bus. The obstacle is the distance of the bus stop from community settlements

Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Di Kelurahan Tamamung Kecamatan Panakukkang Kota Makassar Sesilia Claudya G. Kelen; Syamsuddin Maldun; Nurkaidah Nurkaidah
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 1 No. 2 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v1i2.1537

Virus Corona atau Corona Virus Disease (Covid-19) Ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) sebagai wabah pandemik global yang menyebabkan seluruh masyarakat menjadi takut dan resah. Laju penyebaran virus ini terbila ng sangat cepat serta masif sehingga membuat pemerintah, baik dari pemerintah pusat hingga pada tingkat terendah seperti kelurahan harus benar-benar sigap melakukan berbagai upaya dalam pencegahan serta penanggulangan terhadap virus tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu mengeluarkan kebijakan terkait penanganan wabah covid-19. Peneliti merasa penting untuk mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi covid-19 di tingkat kelurahan serta terkait dengan respon dari masyarakat dalam menanggapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yang mengkaji fenomena secara umum untuk menemukan hasil secara spesifik. Dalam penelitian kualitatif analisis data menggunakan cara induktif yakni dari umum ke khusus. Data dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara dan juga dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini ialah pemerintah kelurahan tetap menjalankan kebijakan berdasarkan prosedur yang ada. Masih kurangnya sosialisasi yang belum berjalan dengan maksimal diperlihatkan dengan beberapa masyarakat yang masih belum memahami beberapa kebijakan yang ada. Terjadi perubahan sikap pada masyarakat terkait respon dalam bentuk kognitif, afektif, dan konatif atau tindakan sejak hadirnya wabah covid-19 Corona Virus or Corona Virus Disease (Covid-19) is Defined by the World Health Organization (WHO) as a global pandemic that causes the whole community to be afraid and anxious. The rate of spread of this virus is quite fast and massive, so the government, both from the central government to the lowest level such as the sub-district, must be alert to make various efforts in the prevention and control of the virus. Efforts made by the government are to issue policies related to handling covid-19 outbreaks. Researchers feel it is essential to examine the efforts made by the government in tackling covid-19 at the sub-district level and related to the response from the community in response to policies issued by the government. This study uses a qualitative approach using deductive methods that examine the phenomenon, in general, to find results. In qualitative research, data analysis uses inductive methods, from available to specific. Data in this study were obtained from interviews and documentation. The conclusion of this study is that the village government still runs the policy based on existing procedures. There is still a lack of socialization that has not worked to the maximum, as is shown by some people who still do not understand some of the existing policies. There have been changes in attitudes in society related to responses in the form of cognitive, affective, and conative actions since the presence of the covid-19 outbreak

Implementasi Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Syiltia Pranatalia; Nurkaidah Nurkaidah; Natsir Tompo
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.2891

Permasalahan yang ditemukan pada Kantor Kecamatan Sumarorong yaitu pelayanan masih kurang Responsif, terbukti masih ditemukan masyarakat yang mengeluh karena keterlambatan pelayanan yang diberikan dan juga masih kurang tanggap akan perosalan-persoalan yang dialami masyarakat. Selain itu, pelayanan yang diberikan juga masih belum Efektif dan Efisien, hal ini terbukti dengan adanya permohonan yang diajukan oleh masyarakat yang mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan masih berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan mengevaluasi sejauh mana implementasi Good governance telah dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yaitu desain penelitian deskriptif untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan gambaran yang detail mengenai permasalahan yang dihadapi di Kantor Kecamatan Sumarorong yang terletak di Kabupaten Mamasa. Strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merangkum metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu beberapa pegawai Kantor Kecamatan Sumarorong dan masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Good governance belum berjalan secara efektif, terbukti dengan masih adanya berbagai indikator yang belum dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sumarorong. Kurangnya responsif dalam memberikan layanan yang cepat dan sesuai terlihat jelas. File layanan tidak segera diproses, mengakibatkan keterlambatan beberapa hari dan ada pegawai gagal memenuhi tugas dan tanggung jawab yang ditugaskan. Penerapan efektivitas dan efisiensi, khususnya dalam hal disiplin dan pemberian kemudahan pelayanan, belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya pegawai yang kurang tepat waktu, datang terlambat ke Kantor dan pulang sebelum waktu yang ditentukan. The problem found at the Sumarorong District Office was that the service was still less responsive, it was proven that people were still complaining about delays in the services provided and they were also still less responsive to the problems experienced by the community. Apart from that, the services provided are still not effective and efficient, this is proven by the existence of requests submitted by the public which indicate that the services provided are still complicated and take quite a long time. The aim of this research is to investigate and evaluate the extent to which where the implementation of good governance has been carried out effectively. This research uses a qualitative methodology, namely a descriptive research design to provide a comprehensive explanation and detailed description of the problems faced at the Sumarorong District Office located in Mamasa Regency. The data collection strategy used in this research summarizes observation, interviews and documentation methods. The informants in this research were several employees of the Sumarorong District Office and the community. The findings of this research indicate that the implementation of good governance has not been effective, as evidenced by the existence of various indicators that have not been implemented at the Sumarorong District Office. The lack of responsiveness in providing prompt and appropriate service is clearly visible. Service files are not processed immediately, resulting in delays of several days and some employees failing to fulfill their assigned duties and responsibilities. The implementation of effectiveness and efficiency, especially in terms of discipline and providing easy services, has not been implemented well. This can be seen from the number of employees who are not punctual, arrive late at the office and leave before the appointed time.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhada Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Toraja Utara Janwar Putrawira Pabisa; Nurkaidah Nurkaidah; Juharni Juharni
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.3426

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kebijakan pemerintah terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten Toraja Utara dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kebijakan pemerintah daerah di kabupaten Toraja Utara. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi wawancara dan dokumentasi bersama informan-informan yang terpilih yang berisi jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa, Implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten Toraja Utara belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa pertanyaan dan jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan terjadi dilapangan. Banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat salah satunya pedagang kaki lima tidak memperhatikan himbauan-himbuan yang di berikan oleh satuan pamong praja (Satpol PP) sehingga menjadi fator yang dapat membuat kebijakan pemerintah tidak terlaksana dengan baik dan pemerintah nelumterlalu memaksimalkan kinerja yang telah mereka program. This study aims to determine (1) government policy towards street vendrors (PKL) in North Toraja district ans (2) to determine the factors inhibiting regional government policy in North Toraja district. In this research, a qualitative descriptive approach was used. The data collection technique used the result of interview observations and documentation with selected informants which contained answers to several question asked. Based on the result of the research conducted by the research, the research concludel that, implementation of regional government policies towards street vendors (PKL) in North Toraja distric are not running well because some of the question and answer given do not match what happen in the field. Thera are many factors the become obstacls, one which is that street vendors do not pay attention to the appeals given by the civil service unit (Satpol PP) so that it becomes a factor that can cause government policies to not be implemented well and the government not yet maximing the performance that they have programmed.

Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan Kota Di Kabupaten Maros Syarifa Ratu Fatimah; Nurkaidah Nurkaidah; Natsir Tompo
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.3427

Konsep yang digunakan dalam peneitian ini yaitu menurut Handoko: 2015, dan pokok masalah dalam Penelitian ini adalah Peranan Dinas Perhubungan dalam aspek Pengawasan dan faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Angkutan Kota di Kabupaten Maros. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Adapun sumber data penelitian ini adalah Data Primer yaitu, subyek atau para perangkat Dinas Perhubungan dan informan yang tediri dari Sopir Angkutan Kota dan masyarakat Maros. Data Sekunder adalah data dan informasi mengenai objek yang menjadi sasaran penelitian berupa teori-teori, metode, konsep dan lain-lain. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, observasi pustaka dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini, diketahui bahwa Peran Dinas Perhubungan dalam aspek Pengawasan Angkutan Kota di Kabupaten Maros seperti Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Pengawasan Preventif pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya seperti pada izin trayek dan sosialisinya. Di dalam upaya meningkatkan pelayanan, usaha tersebut membawa respon positif dan negatif dari masyarakat yang diimbangi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya tersebut seperti Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dan Meningkatnya Pengguna Kendaraan Pribadi yang saat ini sudah terlaksana dengan efektif dan efisien. Namun alangkah baiknya jika Dinas Perhubungan dapat konsisten dengan pengawasan yang dilakukan sehingga para sopir angkutan kota juga akan konsisten dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan pelayanan seperti yang diharapkan. The concept used in this research is according to Handoko: 2015, and the main problem in this research is the role of the Transportation Service in the supervision aspect and factors that influence improving the quality of city transportation services in Maros Regency. This research uses qualitative research methods. Qualitative research aims to reveal qualitative information so that it places more emphasis on process issues and meaning by describing a problem. The data source for this research is Primary Data, namely, subjects or officials from the Transportation Service and informants consisting of City Transport Drivers and the people of Maros. Secondary Data is data and information regarding the object that is the target of research in the form of theories, methods, concepts and so on. The data processing techniques in this research are observation, interviews, library observation and drawing conclusions. As a result of this research, it is known that the role of the Transportation Service in aspects of City Transport Supervision in Maros Regency, such as Internal Supervision, External Supervision and Preventive Supervision, has generally been implemented well, but there are still several indicators that are not appropriate in its implementation, such as route permits and socialization. In efforts to improve services, these efforts bring positive and negative responses from the community which are balanced by factors that influence these efforts such as Human Resources, Facilities and Infrastructure and the Increase in Private Vehicle Users which have now been implemented effectively and efficiently. However, it would be good if the Transportation Department could be consistent with the supervision carried out so that city transport drivers would also be consistent with the applicable regulations so that the public gets service satisfaction as expected.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search