Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Fatimah Asyari
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
LGBT DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Fatimah Asyari
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v2i2.3385

Abstract

 In Indonesia alone LGBT is a taboo and classified as still things that have not fully understood by the people of Indonesia. The Indonesian Laws Act only specifies two genders: men and women. This can be interpreted from the strict inclusion of men and women in the Marriage Act (UU No. 1/1974) and similar provisions concerning the contents of citizen cards stipulated in the Population Administration Act (UU No. 23/2006). In Indonesia's positive law especially the Criminal Code (Criminal Code) LGBT legality itself does not exist. However, in terms of homosexual status there are arrangements in Indonesia, there are criminal rules related to same-sex relationships contained in Article 292 of the Criminal Code. This type of punishment, in the Criminal Code Article 292 with the threat of imprisonment of 5 years in prison. There is no legal rule in the Criminal Code that regulates LGBT more explicitly. The need for a thorough change in the Criminal Code Article 292 and a clearer explanation for sanctions for homosexuals in criminal law. Law enforcement officers must take concrete action in tackling the homosexual case in the community.
Perspektif Hukum Tentang Pasar Malam Di Kota Samarinda Fatimah Asyari
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v1i2.2856

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.          Penelitian        ini                    bertujuan     untuk                 mengetahui                cara    mengatasi    bebagai permasalahan yang disebabkan berkembang pesatnya pasar malam yang berada di Kota Samarinda. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sosio-legal. Metode sosio-legal digunakan dengan membandingkan prilaku yang terjadi pada masyarakat dengan data literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sukunder.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penataan Pasar Malam adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang yang diperjualbelikan dengan kesepakatan harga berdasarkan tawar menawar, di suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan pasar malam di Kota  Samarinda,  maka  harus  dibentuk  peraturan  daerah  kota  Samarinda  tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, yang diharapakan dapat menjadi jawaban terhadap semua permasalahan terkait penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, dan akan menciptakan Pasar Malam Rekreasional dan menjadi salah satu tujuan wisata kerakyatan di kota Samarinda dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar. Dengan dasar pertimbangan utama bahwa Peraturan Daerah adalah suatu produk hukum daerah yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa dengan ancaman sanksi dan atau ancaman pidana, sehingga lebih mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, serta power yang cukup untuk menata Pasar Malam di Kota Samarinda.
OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) DI PUSAT DAN DAERAH UNTUK MERAIH WTP TERKAIT MASALAH PELANGGARAN HUKUM Fatimah Asyari
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v2i1.2846

Abstract

The obyective of this research is to know the handle of the handcatch operation (OTT) not only in the central governent but also in the regional ones.The method of this is qualitative by library research and taking the news from  either magazine or regional , national daily news papers and other mass media .The results of the research are (1). The capture of the BPK auditor and staff are surprise;(2).The OTT distruction of the reputation of BPK;(3).This incident in this department is the first one.(4).The activity of will largely efect to the regional;(5).The result of OTT will bigger and bigger in the future,(6).The involved becomes more and more until to the regional;(7).Generally the heads of the Department from Political parties it is, therefore , they are not experts and controlled by the political party concerned. (8).The getting of the WTP in the regions have to be ditected ; The suggestions are (1).The OTT action has to be minimalizd by working honestly;(2).The OTT acion should be the last one                                                                                            for BPK;(3).The OTT action will not be happened in other institutions;(4). The OTT action by KPK KPK  will be the red notice.
UPAYA ANTISIPASI PENCEGAHAN PAHAM ANTI PANCASILA MASUK SEKOLAH Fatimah Asyari
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v3i1.3675

Abstract

This research is willing to research about how to prevent the anti -Pancasia enter the school of Indonesia especially in Balikpapan.Pancasila as the way of life for the people in Indonesia in any cases has tobe defended forever. Pancasila is absolutely existed forever in Indonesia.The research is hold in Balikpapan for one month. The method isqualitative by taking the bews frm the local daily news paper andobservtion the society among the different people of their religions, socialstatus, skin, language, originality, richness, rank, heritage and educationlevels.The conclusion of this study is : (1) Understanding the four pillarsof the life of the nation and state is very important. Therefore we mustpractice it, including the four pillars of national and state life, namelyPancasila, the 1945 Constitution, the Unitary Republic of Indonesia, andBhinneka Tunggal Ika; (2) All parties continue to maintain unity andunity in diversity;(3) Foster cooperation and tolerance with eachother;(4)Giving direction to anyone who has symptoms and anti-Pancasila;and (5)Continuous supervision at school
PEMBAHARUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN CYBERBULLYING SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA Rosania Paradiaz; Fatimah Asyari; Dewi Noor Alida
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i1.11704

Abstract

One of the phenomena of crime in Indonesia today is cyberbullying. This legal journal aims to find out and analyze criminal law policies in tackling cyberbullying based on current positive law; and regarding the renewal of criminal law policies in an effort to overcome cyberbullying as an effort to protect children in the future. Based on the results and discussion in the current positive law, the formulation is incomplete and clear about cyberbullying if it is done repeatedly, attacks and there is an imbalance of power. Therefore we need a new arrangement that can be used to tackle cyberbullying in Indonesia. Criminal law policy as an effort to overcome cyberbullying in the context of criminal law reform is carried out by reviewing the Criminal Code Bill. The Criminal Code Bill does not clearly formulate actions and elements related to cyberbullying but the Criminal Code Bill already recognizes the existence of electronic media as a means of committing crimes. In an effort to reform criminal law in the future, it can also be done with comparative studies with other countries.Salah satu fenomena kejahatan di Indonesia saat ini adalah cyberbullying. Jurnal hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi cyberbullying berdasarkan hukum positif saat ini; dan mengenai pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyberbullying sebagai upaya perlindungan anak yang akan datang. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam hukum positif saat ini, perumusan yang tidak lengkap dan jelas mengenai cyberbullying apabila dilakukan secara berulang-ulang, menyerang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu dibutuhkannya suatu pengaturan baru yang dapat digunakan untuk menanggulangi cyberbullying di Indonesia. Kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan cyberbullying dalam rangka pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan kajian RUU KUHP. RUU KUHP tidak merumuskan secara jelas mengenai perbuatan dan unsur-unsur yang berkaitan dengan cyberbullying tetapi RUU KUHP sudah mengenal adanya media elektronik sebagai suatu sarana melakukan kejahatan. Dalam usaha pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang dapat dilakukan juga dengan kajian perbandingan dengan negara lain.
Co-Authors Dewi Noor Alida Rosania Paradiaz