Yulisza Adeliya Maharani
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

FORMULASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA DI DESA NGUMPAKDALEM KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO Yulisza Adeliya Maharani; M. Miftahul Huda; Ida Swasanti
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 12 No. 1 (2024): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v12i1.7992

Abstract

Karena kurangnya perhatian, proses perumusan kebijakan menjadi sangat sulit. Terakhir, opini publik seringkali diabaikan saat membuat kebijakan. Formulasi kebijakan adalah proses pembuatan dan pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan pemekaran wilayah diatur oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Desa. Kebijakan ini mencakup empatdesa di empat kecamatan yang tersebar di kabupaten Bojonegoro yaitu desa Napis kecamatan Tambakrejo, desa Leran Kecamatan Kalitidu, desa Ngumpakdalem kecamatan Dander, dan desa Sukorejo kecamatan Bojonegoro Kota. Namun, hingga saat ini pemekaran wilayah ini masih belum terjadi dan memerlukan banyak proses. Penelitian ini hanya berfokus pada pembuatan kebijakan pemekaran desa di desa Ngumpakdalem, yang memiliki populasi lebih dari sepuluh ribu orang di kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat selama proses pemekaran desa yang belum selesai. Teori formulasi William N. Dunn yang mencakup indikator pengenalan, spesifikasi, pendefinisian, dan pencarian masalah digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan metode kualitatif.
FORMULASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA DI DESA NGUMPAKDALEM KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO Yulisza Adeliya Maharani; M. Miftahul Huda; Ida Swasanti
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 12 No. 1 (2024): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v12i1.7992

Abstract

Karena kurangnya perhatian, proses perumusan kebijakan menjadi sangat sulit. Terakhir, opini publik seringkali diabaikan saat membuat kebijakan. Formulasi kebijakan adalah proses pembuatan dan pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan pemekaran wilayah diatur oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Desa. Kebijakan ini mencakup empatdesa di empat kecamatan yang tersebar di kabupaten Bojonegoro yaitu desa Napis kecamatan Tambakrejo, desa Leran Kecamatan Kalitidu, desa Ngumpakdalem kecamatan Dander, dan desa Sukorejo kecamatan Bojonegoro Kota. Namun, hingga saat ini pemekaran wilayah ini masih belum terjadi dan memerlukan banyak proses. Penelitian ini hanya berfokus pada pembuatan kebijakan pemekaran desa di desa Ngumpakdalem, yang memiliki populasi lebih dari sepuluh ribu orang di kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat selama proses pemekaran desa yang belum selesai. Teori formulasi William N. Dunn yang mencakup indikator pengenalan, spesifikasi, pendefinisian, dan pencarian masalah digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan metode kualitatif.