Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Ragam Praktik Kebijakan Perlindungan Keselamatan Angkutan Sewa Khusus Terkini di Seluruh Dunia Nur Muhamad Iqbal; Reza Fathurrahman
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 12 No. 1 (2024): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v12i1.8612

Abstract

The issuance of Permenhub RI Number 12 of 2019 encourages various two-wheeled special rental transportation companies (also known as online transportation or ride-hailing), to carry out coaching, supervision, and compliance with traffic safety. This article explores the implementation of safety protection policies for specific rental transport users around the world as a benchmark based on a literature review on the Scopus database in the 2015-2023 publication year. The results of the thematic analysis identify five categorization issues: Driver safety, passenger safety, company/operator obligations, transportation policies, and factors causing accidents. The results of the analysis found that the main cause of accidents in special rental transportation is fatigue caused by the absence of a maximum limit of passengers that drivers can serve every day. In addition, special rental transport drivers are considered inadequate due to lack of driving experience, limited participation in traffic safety education, and low awareness of safety education and information.
Analisis Perizinan dan Pengawasan Lingkungan Tambang Nikel di Raja Ampat Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Uswatun Nur Auliya; Intan Dyah Ayu Apriani; Shafa Safitri Salsabila; Hana Fadhilah; Tati; Nur Muhamad Iqbal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3891

Abstract

Perlindungan lingkungan hidup sangat diperlukan dalam aktivitas pertambangan. Kegiatan pertambangan ini berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tinggi, serta dapat mengeksploitasi sumber daya alam. Di wilayah pariwisata alam, kegiatan pertambangan ini dapat mengganggu ekosistem perairannya sehingga sangat diperlukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mencegah kerusakan lingkungan yang mendalam. Dalam UU No. 32 Tahun 2009, praktik pertambangan di Raja Ampat belum sepenuhnya memenuhi prinsip keinginan dalam pengelolaan lingkungan. Adanya kegiatan pertambangan di Raja Ampat telah menimbulkan sedimentasi perairan pesisir dan kerusakan terumbu karang, serta kerugian terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar. Penelitian ini didasari oleh perspektif hukum lingkungan dan teori kebijakan kebijakan Merilee S. Grindle dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pengelolaan lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan AMDAL dan izin lingkungan dalam pertambangan nikel di Raja Ampat belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas institusional, serta masih kuatnya kepentingan ekonomi. Dampaknya signifikan terhadap ekologi berupa sedimentasi pesisir dan kerusakan terumbu karang yang tidak sejalan dengan prinsip kelestariannya. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini, pentingnya penegakan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.