Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Universitas Karyaa Husada Semarang Smart Law Journal
Anggi Aulia Sari
Universitas Karya Husada Semarang
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Akibat Tidak Terpenuhinya Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Transaksi Belanja Online Rielia Darma Bachriani; Anggi Aulia Sari
Smart Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i1.10

Abstract

One type of buying and selling that takes advantage of advances in internet technology is online buying and selling. Even though there are many advantages, it turns out that online buying and selling can cause problems because many traders make mistakes or break agreements. Because buyers are basically in a weak bargaining position and vulnerable to losses in online transactions, legal protection is very important for buyers. The purpose of this research is to determine the extent of legal protection available to buyers if the seller fails to keep his promises when carrying out online transactions. The methods used in this normative legal research include conceptual approaches and statutory approaches which are correlated with current problems in accordance with legal standards, supported by secondary data in the form of literature from journals, books, the internet and other relevant sources. Based on the research results, it can be said that online buying and selling does not always provide mutually beneficial results for all parties involved, for example the seller may make a mistake or fail to deliver the promised goods. It is important for buyers to understand the regulations governing sales and purchase agreements, especially those relating to online buying and selling or e-commerce, because sellers who fail to carry out or fulfill their responsibilities can be very detrimental to buyers. Mistakes in online purchases are usually resolved amicably or without going to court, and businesses usually accept full responsibility for any negligence, whether intentional or not.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Akibat Tidak Terpenuhinya Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Transaksi Belanja Online Rielia Darma Bachriani; Anggi Aulia Sari
Smart Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One type of buying and selling that takes advantage of advances in internet technology is online buying and selling. Even though there are many advantages, it turns out that online buying and selling can cause problems because many traders make mistakes or break agreements. Because buyers are basically in a weak bargaining position and vulnerable to losses in online transactions, legal protection is very important for buyers. The purpose of this research is to determine the extent of legal protection available to buyers if the seller fails to keep his promises when carrying out online transactions. The methods used in this normative legal research include conceptual approaches and statutory approaches which are correlated with current problems in accordance with legal standards, supported by secondary data in the form of literature from journals, books, the internet and other relevant sources. Based on the research results, it can be said that online buying and selling does not always provide mutually beneficial results for all parties involved, for example the seller may make a mistake or fail to deliver the promised goods. It is important for buyers to understand the regulations governing sales and purchase agreements, especially those relating to online buying and selling or e-commerce, because sellers who fail to carry out or fulfill their responsibilities can be very detrimental to buyers. Mistakes in online purchases are usually resolved amicably or without going to court, and businesses usually accept full responsibility for any negligence, whether intentional or not.
KAJIAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI MALPRAKTIK KESEHATAN : LEGAL REVIEW OF MEDICAL RECORDS AS EVIDENCE OF HEALTH MALPRACTICE Siti Nur Umariyah Febriyanti; Anggi Aulia Sari
Smart Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v4i1.100

Abstract

ABSTRAK   Dokumen berupa informasi identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan layanan lain yang telah diberikan disebut rekam medis, dibuat menggunakan sistem elektronik yang dirancang untuk aplikasi rekam medis. Profesional kesehatan mempunyai kewajiban untuk membuat dan segera melengkapi rekam medis dengan menandatangani, mencatat nama pasien, waktu, dan detail terkait lainnya. Tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan atas penyimpanan dokumen rekam medis, yang merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Setiap pasien berhak untuk melihat data rekam medis mereka. Fasyankes wajib melindungi kerahasiaan, ketersediaan, integritas, dan keamanan data rekam medis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap rekam medis sebagai bukti kesalahan medis. Data sekunder digunakan dengan mengumpulkan hasil investigasi dokumen dan literatur, desain penelitian berupa yuridis normatif deskriptif. Metode yang dipakai adalah analisis kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain mengumpulkan, mengkatalogisasi data sekunder dari kepustakaan, menganalisis bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, dan tersier. Langkah terakhir adalah menyusun laporan deskriptif yang mencakup analisis dan kajian sebagai hasil dari penelitian mengenai rekam medis sebagai alat bukti malpraktik kesehatan. Kesimpulan penelitian ini adalah jika terjadi tindak pidana, termasuk malpraktik medis, rekam medis berupa RME dapat digunakan sebagai alat pembuktian.
LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN VICTIMS OF PARENTAL DIVORCE IN INDONESIA (CASE STUDY IN SEMARANG RELIGIOUS COURT): PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERCERAIAN ORANG TUA DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG) Anggi Aulia Sari; Rielia Darma Bachriani; Pandu Dwi Nugroho
Smart Law Journal Vol. 5 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i2.162

Abstract

Perceraian orang tua merupakan fenomena sosial yang terus meningkat dan menimbulkan dampak signifikan terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Meskipun secara normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin perlindungan terhadap anak pasca perceraian, dalam praktiknya pelaksanaan hak anak, khususnya terkait nafkah, pengasuhan, dan kepentingan terbaik bagi anak, masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas empiris di lapangan, sehingga diperlukan kajian untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian melalui praktik peradilan.Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan desain penelitian deskriptif-analitis. Hasil Penelitian: Penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Semarang secara normatif telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hak asuh dan kewajiban nafkah pasca perceraian. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan optimal karena lemahnya mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan, rendahnya kepatuhan orang tua, serta keterbatasan kewenangan pengadilan dalam memastikan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.Simpulan: Perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua di Pengadilan Agama Kota Semarang masih bersifat dominan normatif dan belum efektif secara empiris, karena belum didukung oleh mekanisme pengawasan dan penegakan putusan yang memadai untuk menjamin pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.   Kata Kunci : Hukum, Perlindungan Hukum, Anak Korban Perceraian
Co-Authors Pandu Dwi Nugroho Rielia Darma Bachriani Siti Nur Umariyah Febriyanti, Siti Nur Umariyah