Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Universitas Karyaa Husada Semarang Smart Law Journal
Wasiul Maghfiroh
Universitas Karya Husada Semarang
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KESEPAKATAN PERDAMAIAN OLEH MEDIATOR DI LUAR PENGADILAN Pandu Nugroho; Wasiul Maghfiroh
Smart Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i1.20

Abstract

The formation of a Peace Agreement between the parties shows that the mediation process was successful in resolving the conflict outside of court, but its position is not the same as a Peace Deed produced through mediation and implemented in court. To find out the legal basis for the difference in legal position between a Peace Agreement and a Peace Deed, thus this essay will undertake a legal study and analysis to determine how to guarantee that the two peace products have equal legal standing—that is, a position of evaluation of permanent legal norms. This study was conducted utilizing descriptive analysis techniques with a normative legal approach, based on statutory regulations. The study's findings demonstrate that the Peace Agreement's legal standing is on par with those of comparable peace accords. The opposite party may file a lawsuit in order to obtain legal recompense if the other party breaches the agreement. In the meantime, the Deed of Peace is fully enforceable, meaning that whichever party loses just needs to ask the court for execution. There are legal actions to improve the legal status of the Peace Agreement to a Peace Deed through litigation, based on legal provisions in Law No. 30 of 1999 and Perma No. 1 of 2016, although in reality raising the legal status can be accomplished utilizing a hybrid Arb-Med
KESEPAKATAN PERDAMAIAN OLEH MEDIATOR DI LUAR PENGADILAN Pandu Nugroho; Wasiul Maghfiroh
Smart Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The formation of a Peace Agreement between the parties shows that the mediation process was successful in resolving the conflict outside of court, but its position is not the same as a Peace Deed produced through mediation and implemented in court. To find out the legal basis for the difference in legal position between a Peace Agreement and a Peace Deed, thus this essay will undertake a legal study and analysis to determine how to guarantee that the two peace products have equal legal standing—that is, a position of evaluation of permanent legal norms. This study was conducted utilizing descriptive analysis techniques with a normative legal approach, based on statutory regulations. The study's findings demonstrate that the Peace Agreement's legal standing is on par with those of comparable peace accords. The opposite party may file a lawsuit in order to obtain legal recompense if the other party breaches the agreement. In the meantime, the Deed of Peace is fully enforceable, meaning that whichever party loses just needs to ask the court for execution. There are legal actions to improve the legal status of the Peace Agreement to a Peace Deed through litigation, based on legal provisions in Law No. 30 of 1999 and Perma No. 1 of 2016, although in reality raising the legal status can be accomplished utilizing a hybrid Arb-Med
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRANIKAH DENGAN WARGANEGARA ASING Pandu Nugroho; Wasiul Maghfiroh
Smart Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian pranikah adalah kontrak sangat diperlukan oleh kedua pasangan yang akan menjadi mempelai baik calon suami dan calon istri, prenuptial agreement (perjanjian pranikah) ini sangat bermanfaat dan merupakan perlindungan diri dari kedua pasangan calon mempelai. Hukum perkawinan mengizinkan pernikahan antara sesama warga negara Indonesia. Namun, ketika partner berkewarganegaraan asing yang menikah dengan WNI dan memiliki anak, perkawinan ganda tersebut memiliki konsekuensi hukum. Studi ini bertujuan untuk mengetahui (1) betapa pentingnya perjanjian pranikah yang dilakukan oleh Warganegara Indonesia dan Warganegara Asing lainnya dan (2) bagaimana perjanjian pranikah diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perkawinan untuk warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Penelitian Ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mencakup deskripsi dan analisis Selain itu, data dikumpulkan melalui studi pustaka atau penelitian pustakawan, dan data dievaluasi melalui analisis kualitatif.  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PEMBERIAN OBAT YANG SUDAH KADALUWARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PEMBERIAN OBAT YANG SUDAH KADALUARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Wasiul Maghfiroh; Siti Nur Umariyah Febriyanti
Smart Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i1.140

Abstract

Pemberian obat kadaluarsa dalam pelayanan kesehatan di Indonesia menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan pasien, bahkan berpotensi membahayakan nyawa pasiennya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pasien terkait pemberian obat kadaluarsa dalam pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang di dalamnya mengandalkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas melarang peredaran obat kadaluarsa dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dapat merugikan pasien. Sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang terbukti lalai meliputi sanksi administratif, pidana, dan perdata. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya pengawasan yang ketat terhadap fasilitas kesehatan dan pengelolaan obat, terutama dalam memastikan obat yang diberikan tidak melebihi tanggal kadaluarsa dan tetap aman untuk dikonsumsi pasien. Selain itu, hak-hak pasien sebagai konsumen harus dilindungi dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif. Dalam konteks ini, tenaga medis dan tenaga kesehatan berperan penting dalam menjaga mutu obat dan keselamatan pasien. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan fasilitas kesehatan lebih giat meningkatkan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta edukasi kepada tenaga medisan kesehatan serta masyarakat mengenai pentingnya kesadaran terhadap obat kadaluarsa. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap pasien terkait obat kadaluarsa memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memastikan keselamatan dan keadilan dalam pelayanan kesehatan.  
Co-Authors Pandu Nugroho Siti Nur Umariyah Febriyanti, Siti Nur Umariyah