<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Sorong, serta tantangan dan hambatan bagi pemerintah Kota Sorong dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Sorong. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Kota Sorong dengan cara mewawancarai Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kota Sorong, dan mendokumentasikan wawancara tersebut. Selain wawancara, juga dilakukan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Belum ada peraturan daerah khusus yang mengatur terkait penyandang disabilitas di Kota Sorong. upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dilakukan pemerintah meliputi pendataan kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan khusus, pemberdayaan dalam pekerjaan, dan penyediaan fasilitas aksesibilitas. Namun pemenuhan hak tersebut belum maksimal karena tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah, kebijakan daerah yang tidak memadai, dan keterbatasan koordinasi, serta karena hambatan seperti anggaran yang tidak mencukupi dan keterbatasan tenaga kerja. Pemerintah Kota Sorong sebaiknya menyusun dan mengesahkan peraturan daerah khusus yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan implementasi yang lebih baik]]>
