Fahmiron
Universitas Ekasakti

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Legal Protection of Women as Victims of Sexual Harassment Through Electronic Media in Indonesia's Positive Law Nur Tania Bakhti; Neni Vesna Madjid; Fahmiron
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/v2ys5127

Abstract

Sexual harassment through electronic media is one of the human rights violations. The crime of sexual harassment through electronic media is regulated in existing laws and regulations in Indonesia, such as Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. The approach used is Normative Juridical. The position of women as victims of sexual harassment through electronic media is that women are objects or victims who receive sexual harassment through electronic media, because women are always considered weak and easier to get harassment treatment. Legal protection for women as victims of sexual harassment through electronic media according to positive laws in Indonesia, namely, still has shortcomings and can even ensnare victims into perpetrators.
Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pendampingan Anak Pelaku Tindak Pidana Laurensius Arliman S; Dicky Putra SN; Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/qrqk4s31

Abstract

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak berbunyi: “Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang sejak tahun 2022 sampa dengan tahun 2024 terdapat 764 anak yang didampingi pada tingkat pengadilan negeri. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu, Pertama, Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang? Kedua, apa yang menjadi kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada tingkat Pengadilan Negeri oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang sebanyak 764 anak. Dimana anak wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam setiap proses persidangan, apabila tidak didampingi maka putusan anak yang berhadapan dengan hukum batal demi hukum Kedua, Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang menghadapi berbagai kendala yang dapat diklasifikasikan menjadi kendala hukum dan non-hukum.
Efektivitas Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang Terhadap Kesadaran Hukum Klien Tindak Pidana Narkotika Neni Vesna Madjid; Rinaldi; Fahmiron
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/hhn3q274

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bagi klien tindak pidana narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dimulai dari proses asesmen awal. Proses asesmen adalah wawancara, pengumpulan data, observasi perilaku, serta penilaian risiko dan kebutuhan klien. PK menyusun rencana pembimbingan yang memuat bentuk intervensi dan pengawasan yang akan dilakukan selama masa integrasi sosial klien. PK melakukan kunjungan rumah. Pengawasan oleh PK juga mencakup kegiatan konseling individu. Kendala yang ditemui Pembimbing Kemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam pengawasan klien tindak pidana narkotika meliputi kendala internal yaitu rasio tidak seimbang antara jumlah klien dan jumlah petugas, minimnya pelatihan khusus terkait pendekatan terhadap pecandu narkotika. Kendala eksternal adalah sikap klien cenderung menarik diri, menghindari pelaporan rutin, atau mengalami stres yang tinggi. Kerja sama dengan lembaga rehabilitasi, masih sangat terbatas. Efektivitas pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap kesadaran hukum klien tindak pidana narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang menunjukan kesadaran hukum klien masih berada pada tahap pasif atau belum efektif karena klien tindak pidana narkotika mengetahui bahwa tindakannya salah tetapi tidak memahami mengapa tindakan tersebut dilarang dan apa konsekuensinya. Efektivitas pengawasan terhadap kesadaran hukum klien ditentukan oleh dua faktor utama: kualitas hubungan antara pembina dan klien, serta intensitas pembinaan yang dilakukan secara konsisten.