Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan Justice Amnesty Law and Undoing Journal
Fernanda Naulisa Situmorang
Universitas Tarumanagara
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Kasus Hukum Kopi Sianida Mirna Salihin: Implikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia Namira Diffany Nuzan; Gratia Ester Simatupang; Fernanda Naulisa Situmorang; Meiliani; Yustince Burnama
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5587

Abstract

Abstrak Pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini pembunuhan banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Selain dipengaruhi motif, hal ini juga menjadi gambaran kemerosotan moral dan bangsa ini. Begitu mudahnya seseorang mencabut nyawa orang lain, penyebabnya patut diselidiki. Kerasnya hidup dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor mudahnya seseorang mencabut nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan sangat memerlukan peran dan tugas pihak yang berwenang yaitu Kepolisian. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokoknya terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Tindak pidana pembunuhan berencana juga dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah “Barangsiapa dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara seumur hidup. jangka waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dalam kasus ini, terdakwa Jessica Wongso sangat tertekan dan dalam persidangan ini menurut penulis tidak ada bukti yang konkrit dan jelas karena tidak dilakukan otopsi. Sebab, yang jelas harus ada otopsi, bukan sekadar pengambilan sampel organ lambung. Oleh karena itu, kasus ini terasa sangat aneh dan tidak ada kejelasan atau bukti yang jelas sama sekali. Dan pihak keluarga pun menolak dilakukan otopsi karena khawatir akan menyebabkan kerusakan pada jenazah Mirna Salihin. Kata Kunci: Pembunuhan, Berencana, Otopsi
Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Namira Diffany Nuzan; Fernanda Naulisa Situmorang; Kaniko Dyon Geraldi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6418

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas lebih dalam perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan tindakan Wanprestasi dalam Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk memberikan wawasan kepada pembaca mengenai pengertian Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta menjelaskan apa saja aspek yang membedakan antara kedua hal tersebut. Oleh karenanya, untuk memperoleh data yang valid, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan melakukan riset terhadap bahan hukum baik itu bahan pustaka primer maupun sekunder. Adapun rumusan masalah yang kami teliti dalam artikel ini yaitu Apa yang saja unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Apa perbedaan mendasar mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi itu sendiri. Dalam penelitian ini, kami merumuskan bahwa terdapat beberapa unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi yang menjadikan kedua tindakan tersebut menjadi berbeda seperti Kata Kunci: Perbedaan, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi Abstract This article discusses in more depth the differences between Unlawful Acts and Wanprestasi. The reason for this consideration is to provide understanding to readers regarding the meaning of Unlawful Acts and Wanprestasi and to explain what differentiate between the two. Therefore, to obtain valid information, the Creator uses a normative research method where this research is conducted by conducting inquiries about legitimate materials, both primary and secondary library materials. The definition of the issue that we examine in this article is What are the components of Unlawful Acts and Wanprestasi as well as What are the fundamental differences between Unlawful Acts and Wanprestasi themselves. In this research, we define that there are a few components of Unlawful Acts and Wanprestasi that make the two activities different, such as their meaning and actions. Keywords: Different, Unlawful Acts, Wanprestasi
Analisis Kasus Hukum Kopi Sianida Mirna Salihin: Implikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia Namira Diffany Nuzan; Gratia Ester Simatupang; Fernanda Naulisa Situmorang; Meiliani; Yustince Burnama
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5587

Abstract

Abstrak Pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini pembunuhan banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Selain dipengaruhi motif, hal ini juga menjadi gambaran kemerosotan moral dan bangsa ini. Begitu mudahnya seseorang mencabut nyawa orang lain, penyebabnya patut diselidiki. Kerasnya hidup dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor mudahnya seseorang mencabut nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan sangat memerlukan peran dan tugas pihak yang berwenang yaitu Kepolisian. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokoknya terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Tindak pidana pembunuhan berencana juga dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah “Barangsiapa dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara seumur hidup. jangka waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dalam kasus ini, terdakwa Jessica Wongso sangat tertekan dan dalam persidangan ini menurut penulis tidak ada bukti yang konkrit dan jelas karena tidak dilakukan otopsi. Sebab, yang jelas harus ada otopsi, bukan sekadar pengambilan sampel organ lambung. Oleh karena itu, kasus ini terasa sangat aneh dan tidak ada kejelasan atau bukti yang jelas sama sekali. Dan pihak keluarga pun menolak dilakukan otopsi karena khawatir akan menyebabkan kerusakan pada jenazah Mirna Salihin. Kata Kunci: Pembunuhan, Berencana, Otopsi
Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Namira Diffany Nuzan; Fernanda Naulisa Situmorang; Kaniko Dyon Geraldi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6418

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas lebih dalam perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan tindakan Wanprestasi dalam Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk memberikan wawasan kepada pembaca mengenai pengertian Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta menjelaskan apa saja aspek yang membedakan antara kedua hal tersebut. Oleh karenanya, untuk memperoleh data yang valid, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan melakukan riset terhadap bahan hukum baik itu bahan pustaka primer maupun sekunder. Adapun rumusan masalah yang kami teliti dalam artikel ini yaitu Apa yang saja unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Apa perbedaan mendasar mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi itu sendiri. Dalam penelitian ini, kami merumuskan bahwa terdapat beberapa unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi yang menjadikan kedua tindakan tersebut menjadi berbeda seperti Kata Kunci: Perbedaan, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi Abstract This article discusses in more depth the differences between Unlawful Acts and Wanprestasi. The reason for this consideration is to provide understanding to readers regarding the meaning of Unlawful Acts and Wanprestasi and to explain what differentiate between the two. Therefore, to obtain valid information, the Creator uses a normative research method where this research is conducted by conducting inquiries about legitimate materials, both primary and secondary library materials. The definition of the issue that we examine in this article is What are the components of Unlawful Acts and Wanprestasi as well as What are the fundamental differences between Unlawful Acts and Wanprestasi themselves. In this research, we define that there are a few components of Unlawful Acts and Wanprestasi that make the two activities different, such as their meaning and actions. Keywords: Different, Unlawful Acts, Wanprestasi
Efektifitas Pajak Karbon Sebagai Solusi Pencemaran Lingkungan Fernanda Naulisa Situmorang; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8526

Abstract

Dalam melahirkan sebuah kebijakan kerap kali dipengaruhi oleh banyak aspek, diantaranya adanya ancaman yang telah atau akan dihadapi oleh sebuah negara. Kini topik lingkungan menjadi topik utama yang dipertimbangkan oleh Dunia sebagai ancaman, salah satunya adalah Emisi Karbon yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai bentuk penanggulangan, pemerintah telah menetapkan sebuah respon dan solusi berupa diberlakukannya Pajak Karbon di Indonesia pada tahun 2025. Tentunya Pajak Karbon merupakan solusi yang tepat karena merupakan konsep positif dna tujuan yang tepat, namun penerapan Pajak Karbon di Indonesia tidak dapat dikatakan efektif dengan segala aspek yang menghambat penerapan Pajak Karbon.
Co-Authors Gratia Ester Simatupang Gunardi Lie Kaniko Dyon Geraldi Meiliani Namira Diffany Nuzan Yustince Burnama