<![CDATA[Abstract Kebocoran data pribadi pengguna e-commerce Bhineka berpotensi merugikan dan melanggar hak pemilik data pribadi/ pengguna, terlebih jika data tersebut jatuh kepada seseorang yang menyalahgunakannya untuk tujuan yang buruk. Belum ada tindakan pemberian sanksi dan belum ada tindakan pertanggungjawaban dari e-commerce Bhineka terhadap pengguna aplikasi yang datanya telah dicuri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah tanggung jawab hukum e-commerce Bhineka terhadap kebocoran data tersebut. Penelitian ini berjenis normatif dengan sifat deskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder tang terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dikelolah dengan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menguraikan bahwa E-commerce Bhineka sebagai penyelenggara sistem elektronik seharusnya bertanggung jawab secara hukum terhadap kebocoran data pribadi penggunanya dengan memohon maaf atas kelalaiannya, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, hingga mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil berdasarkan gugatan yang diajukan dalam peradilan perdata. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban e-commerce Bhineka yang terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, pengumuman di situs jaringan, dan/atau dikeluarkan dari daftar. Keywords: Tanggung Jawab Hukum, e-commerce, Kebocoran Data Pribadi]]>
