Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pembatalan Sepihak oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli di Marketplace Dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Imelda Martinelli; Cendana Suryani; Thalia Rizq Aurora Patty
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6387

Abstract

Abstract Sales agreements are fundamental in society, regulated by the Indonesian Civil Code. These agreements establish reciprocal obligations between sellers and buyers, binding both parties upon agreement, even before the exchange of goods or payment. Sales transactions play a crucial role in meeting needs and driving economic growth. With the emergence of electronic commerce (e-commerce), transactions have evolved, facilitated by advanced technology. Online marketplaces like Tokopedia and Shopee have become significant platforms, regulated by laws such as Law No. 11 of 2008. Payment methods, including Cash On Delivery (COD), offer convenience and security, although conflicts such as non-payment or violence against couriers have arisen. In COD transactions, sellers set several requirements to ensure the smoothness of the sales process. Firstly, buyers order goods from sellers through agreed platforms or communication. Subsequently, sellers and buyers engage in discussions until reaching an agreement that forms an official contract between both parties. An electronic sales agreement with a COD payment system follows the provisions of the Electronic Information and Transactions Law, which states that an electronic transaction is deemed to occur when an offer made by the seller is accepted and approved by the recipient. Keywords: Agreements, Electronic Commerce, Cash On Delivery Abstrak Perjanjian jual beli merupakan hal yang mendasar dalam masyarakat, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Perjanjian tersebut menetapkan kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, mengikat kedua belah pihak saat terjadi kesepakatan, bahkan sebelum pertukaran barang atau pembayaran. Transaksi jual beli berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan munculnya perdagangan elektronik (e-commerce), transaksi telah berkembang, difasilitasi oleh teknologi canggih. Marketplace online seperti Tokopedia dan Shopee telah menjadi platform penting, diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Metode pembayaran, termasuk Cash On Delivery (COD), menawarkan kenyamanan dan keamanan, meskipun konflik seperti tidak membayar atau kekerasan terhadap kurir telah muncul. Dalam transaksi bayar ditempat atau COD, penjual menetapkan beberapa persyaratan untuk memastikan kelancaran proses jual beli. Pertama, pembeli memesan barang dari penjual melalui platform atau komunikasi yang telah disepakati. Setelah itu, penjual dan pembeli berdiskusi hingga mencapai kesepakatan yang membentuk perjanjian resmi antara kedua belah pihak. Suatu perjanjian jual beli elektronik dengan sistem pembayaran COD mengikuti ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa transaksi elektronik dianggap terjadi ketika penawaran yang diajukan oleh penjual telah diterima dan disetujui oleh penerima. Kata Kunci: Perjanjian, Perdagangan Elektronik, Bayar di Tempat
Pembatalan Sepihak oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli di Marketplace Dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Imelda Martinelli; Cendana Suryani; Thalia Rizq Aurora Patty
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6387

Abstract

Abstract Sales agreements are fundamental in society, regulated by the Indonesian Civil Code. These agreements establish reciprocal obligations between sellers and buyers, binding both parties upon agreement, even before the exchange of goods or payment. Sales transactions play a crucial role in meeting needs and driving economic growth. With the emergence of electronic commerce (e-commerce), transactions have evolved, facilitated by advanced technology. Online marketplaces like Tokopedia and Shopee have become significant platforms, regulated by laws such as Law No. 11 of 2008. Payment methods, including Cash On Delivery (COD), offer convenience and security, although conflicts such as non-payment or violence against couriers have arisen. In COD transactions, sellers set several requirements to ensure the smoothness of the sales process. Firstly, buyers order goods from sellers through agreed platforms or communication. Subsequently, sellers and buyers engage in discussions until reaching an agreement that forms an official contract between both parties. An electronic sales agreement with a COD payment system follows the provisions of the Electronic Information and Transactions Law, which states that an electronic transaction is deemed to occur when an offer made by the seller is accepted and approved by the recipient. Keywords: Agreements, Electronic Commerce, Cash On Delivery Abstrak Perjanjian jual beli merupakan hal yang mendasar dalam masyarakat, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Perjanjian tersebut menetapkan kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, mengikat kedua belah pihak saat terjadi kesepakatan, bahkan sebelum pertukaran barang atau pembayaran. Transaksi jual beli berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan munculnya perdagangan elektronik (e-commerce), transaksi telah berkembang, difasilitasi oleh teknologi canggih. Marketplace online seperti Tokopedia dan Shopee telah menjadi platform penting, diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Metode pembayaran, termasuk Cash On Delivery (COD), menawarkan kenyamanan dan keamanan, meskipun konflik seperti tidak membayar atau kekerasan terhadap kurir telah muncul. Dalam transaksi bayar ditempat atau COD, penjual menetapkan beberapa persyaratan untuk memastikan kelancaran proses jual beli. Pertama, pembeli memesan barang dari penjual melalui platform atau komunikasi yang telah disepakati. Setelah itu, penjual dan pembeli berdiskusi hingga mencapai kesepakatan yang membentuk perjanjian resmi antara kedua belah pihak. Suatu perjanjian jual beli elektronik dengan sistem pembayaran COD mengikuti ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa transaksi elektronik dianggap terjadi ketika penawaran yang diajukan oleh penjual telah diterima dan disetujui oleh penerima. Kata Kunci: Perjanjian, Perdagangan Elektronik, Bayar di Tempat
Review of Land Ownership Certificate Dispute Settlement Based on Kupang PTUN Decision Number 42/G/2023/PTUN.KPG Cendana Suryani; Margareta Kristiani Hartono; Rasji Rasji
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2417

Abstract

Agricultural issues are complex and sensitive problems that affect many aspects of life, including social, economic, political, and psychological aspects. Land disputes are a recurring and relevant topic. Obtaining land as a capital for various needs along with population growth, development trends, and access to various parties. Ways to resolve land disputes can be done through mediation, arbitration, or litigation. Mediation is the preferred method because it is a family matter and does not require a large cost. Arbitration is a method of resolving disputes outside the court with a neutral third party as an arbitrator. Litigation is a method of resolving disputes through the court, and it is the last resort. The research method used is through the use of primary data, namely mediation data and legal documents related to land disputes for a total of people. The Minister of Agriculture and Plantation Regulation No. 11 and the Director General of the National Land Agency in 2016 on Land Dispute Resolution states that land disputes can be resolved both within and outside the court.