Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Analisa Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online di Indonesia Glenn Kevin Cailla; Angelina Jacqueline Sugiarto; Patricia Jeanne Hans
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6436

Abstract

Abstrak Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 memberikan landasan hukum dan definisi bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kebijakan serta peraturan hukum Indonesia dalam melindungi konsumen dan pihak terkait yang melakukan transaksi jual beli online dan menganalisis kepastian hukum serta upaya penyelesaian perselisihan kedua belah pihak yang menggunakan media elektronik sebagai media transaksi serta efektivitas dari adanya perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan normatif dalam mengkaji permasalahan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi serta memilih barang atau jasa yang sesuai dengan jaminan yang dijanjikan. Konsumen juga berhak mendapatkan kompensasi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan menjaga kualitas barang atau jasa yang dipasarkan juga menangani keluhan konsumen. Perjanjian dapat dikatakan efektif apabila perjanjian dibuat secara tertulis, disepakati oleh kedua belah pihak, mencantumkan syarat, ketentuan yang jelas, harga, metode pembayaran, pengiriman, serta mekanisme pengembalian barang atau kompensasi. Hukum Indonesia telah mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online melalui berbagai regulasi. Adanya kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian yang baik akan menciptakan transaksi jual beli online yang lebih aman dan terpercaya. Kata Kunci: Jual Beli, Perjanjian, Transaksi Elektronik, Konsumen, Pelaku Usana, Kepastian Hukum, Kompensasi. Abstract Article 1 point (2) of Law No. 11 of 2008 provides a legal basis and definition that electronic transactions are legal actions carried out using computers, computer networks, and other electronic media. Article 18 paragraph (1) determines that electronic transactions as outlined in an electronic contract are binding on the parties. The purpose of this research is to find out the policies and regulations of Indonesian law in protecting consumers and related parties who conduct online buying and selling transactions and analyze the legal certainty and efforts to resolve disputes between the two parties using electronic media as a transaction medium and the effectiveness of the agreement. The method used in this research is the normative juridical method and uses a normative approach in examining the problem. Data is collected using a qualitative method. According to the Consumer Protection Law, consumers have the right to obtain information and choose goods or services that are in accordance with the promised guarantee. Consumers are also entitled to compensation if the goods or services received are not in accordance with the agreement. Business actors have an obligation to provide information and maintain the quality of goods or services marketed as well as handle consumer complaints. An agreement can be said to be effective if the agreement is made in writing, agreed by both parties, includes clear terms, conditions, prices, payment methods, delivery, and mechanisms for returning goods or compensation. Indonesian law has regulated consumer protection in online buying and selling transactions through various regulations. The existence of legal certainty and a good settlement mechanism will create safer and more reliable online buying and selling transactions. Keywords: Sale and Purchase, Agreement, Electronic Transaction, Consumer, Business Actor, Legal Certainty, Compensation
Analisa Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online di Indonesia Glenn Kevin Cailla; Angelina Jacqueline Sugiarto; Patricia Jeanne Hans
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6436

Abstract

Abstrak Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 memberikan landasan hukum dan definisi bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kebijakan serta peraturan hukum Indonesia dalam melindungi konsumen dan pihak terkait yang melakukan transaksi jual beli online dan menganalisis kepastian hukum serta upaya penyelesaian perselisihan kedua belah pihak yang menggunakan media elektronik sebagai media transaksi serta efektivitas dari adanya perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan normatif dalam mengkaji permasalahan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi serta memilih barang atau jasa yang sesuai dengan jaminan yang dijanjikan. Konsumen juga berhak mendapatkan kompensasi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan menjaga kualitas barang atau jasa yang dipasarkan juga menangani keluhan konsumen. Perjanjian dapat dikatakan efektif apabila perjanjian dibuat secara tertulis, disepakati oleh kedua belah pihak, mencantumkan syarat, ketentuan yang jelas, harga, metode pembayaran, pengiriman, serta mekanisme pengembalian barang atau kompensasi. Hukum Indonesia telah mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online melalui berbagai regulasi. Adanya kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian yang baik akan menciptakan transaksi jual beli online yang lebih aman dan terpercaya. Kata Kunci: Jual Beli, Perjanjian, Transaksi Elektronik, Konsumen, Pelaku Usana, Kepastian Hukum, Kompensasi. Abstract Article 1 point (2) of Law No. 11 of 2008 provides a legal basis and definition that electronic transactions are legal actions carried out using computers, computer networks, and other electronic media. Article 18 paragraph (1) determines that electronic transactions as outlined in an electronic contract are binding on the parties. The purpose of this research is to find out the policies and regulations of Indonesian law in protecting consumers and related parties who conduct online buying and selling transactions and analyze the legal certainty and efforts to resolve disputes between the two parties using electronic media as a transaction medium and the effectiveness of the agreement. The method used in this research is the normative juridical method and uses a normative approach in examining the problem. Data is collected using a qualitative method. According to the Consumer Protection Law, consumers have the right to obtain information and choose goods or services that are in accordance with the promised guarantee. Consumers are also entitled to compensation if the goods or services received are not in accordance with the agreement. Business actors have an obligation to provide information and maintain the quality of goods or services marketed as well as handle consumer complaints. An agreement can be said to be effective if the agreement is made in writing, agreed by both parties, includes clear terms, conditions, prices, payment methods, delivery, and mechanisms for returning goods or compensation. Indonesian law has regulated consumer protection in online buying and selling transactions through various regulations. The existence of legal certainty and a good settlement mechanism will create safer and more reliable online buying and selling transactions. Keywords: Sale and Purchase, Agreement, Electronic Transaction, Consumer, Business Actor, Legal Certainty, Compensation
Peran Mahkaman Konstitusi Dalam Menegakkan Prinsip Supremasi Konstitusi di Indonesia Rasji Rasji; Glenn Kevin Cailla; Gabriela Gunawan
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5884

Abstract

Dari sudut pandang strategis, Mahkamah Konstitusi (MK) bertanggung jawab menjaga kedaulatan hukum dan keseimbangan kekuasaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana MK menjaga prinsip supremasi konstitusi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan dokumen resmi. Teknik analisis data mengacu pada model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi melalui pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, penafsiran konstitusi, dan memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, MK juga menghadapi tantangan seperti keterlambatan penyelesaian perkara, keterbatasan sumber daya, intervensi politik, dan rendahnya kesadaran masyarakat, yang menghambat efektifitasnya dalam menjaga supremasi konstitusi.
Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Sengketa Tanah Melalui Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Tlg.) Glenn Kevin Cailla; Argya Attallah Apryano; Adam Ramadhan
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5915

Abstract

Studi ini menganalisis penerapan prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam konflik tanah yang berkaitan dengan pemalsuan sertifikat hak milik, berdasarkan Putusan No.76/Pdt.G/2022/PN Tlg. Kasus ini melibatkan perselisihan antara Amin Tatik sebagai penggugat dan Ismiati sebagai tergugat sehubungan dengan tanah yang diperoleh melalui Akta Jual Beli No. 54 tahun 2012. Walaupun penggugat memegang SHM No. 32, hakim menolak tuntutan tersebut karena ketidakmampuan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum oleh tergugat. Meskipun SHM telah ditetapkan sebagai alat bukti yang kuat dalam PP No. 24 tahun 1997, dianggap bermasalah secara substansial karena proses transisi yang tidak melibatkan pemilik yang sah dan melanggar Instruksi Mendagri No. 14 tahun 1982. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepastian hukum formal terkait keabsahan administratif dari SHM tidak selalu sejalan dengan keadilan substantif. Teori yang diajukan oleh John Rawls dan Gustav Radbruch menyoroti pentingnya hukum yang harus mengedepankan keadilan, meskipun dapat berbenturan dengan formalitas yang ada. Hal ini, hakim mengukuhkan diskriminasi ini dengan menolak SHM yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, meskipun telah terdaftar. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, seperti kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal tidak dapat terpenuhi karena penggugat gagal menampilkan bukti konkret mengenai tindakan tergugat. Akibatnya, kepemilikan atas sertifikat tidak dapat dianggap mutlak jika bertentangan dengan prinsip itikad baik. Putusan ini merefleksikan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, di mana hukum perlu fleksibel untuk mencegah penyalahgunaan dari hak yang bersifat formal. Studi ini menekankan betapa pentingnya integritas dalam proses hukum serta peran hakim yang menerjemahkan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembullyan Pelajar di Indonesia Glenn Kevin Cailla
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1473

Abstract

Bullying merupakan kejadian umum yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Penindasan sering kali menimpa banyak orang, terutama anak-anak. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang akan menghayati prinsip-prinsip negara tersebut, oleh karena itu sangat penting untuk menjaga proses tumbuh kembang anak. Proses pembentukan kepribadian anak akan terhambat apabila ia sering mengalami perlakuan kasar bahkan kekerasan pada masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang pada hakikatnya menyatakan bahwa anak berhak atas penghidupan, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengamanatkan perlindungan anak dari kekerasan. Karena banyaknya kasus perundungan yang bisa berujung pada depresi atau bahkan kematian korbannya, maka diperlukan mekanisme pengobatan dan perlindungan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Memahami perlindungan hukum bagi korban bullying, khususnya anak-anak, menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.