Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Analisa Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online di Indonesia Glenn Kevin Cailla; Angelina Jacqueline Sugiarto; Patricia Jeanne Hans
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6436

Abstract

Abstrak Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 memberikan landasan hukum dan definisi bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kebijakan serta peraturan hukum Indonesia dalam melindungi konsumen dan pihak terkait yang melakukan transaksi jual beli online dan menganalisis kepastian hukum serta upaya penyelesaian perselisihan kedua belah pihak yang menggunakan media elektronik sebagai media transaksi serta efektivitas dari adanya perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan normatif dalam mengkaji permasalahan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi serta memilih barang atau jasa yang sesuai dengan jaminan yang dijanjikan. Konsumen juga berhak mendapatkan kompensasi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan menjaga kualitas barang atau jasa yang dipasarkan juga menangani keluhan konsumen. Perjanjian dapat dikatakan efektif apabila perjanjian dibuat secara tertulis, disepakati oleh kedua belah pihak, mencantumkan syarat, ketentuan yang jelas, harga, metode pembayaran, pengiriman, serta mekanisme pengembalian barang atau kompensasi. Hukum Indonesia telah mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online melalui berbagai regulasi. Adanya kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian yang baik akan menciptakan transaksi jual beli online yang lebih aman dan terpercaya. Kata Kunci: Jual Beli, Perjanjian, Transaksi Elektronik, Konsumen, Pelaku Usana, Kepastian Hukum, Kompensasi. Abstract Article 1 point (2) of Law No. 11 of 2008 provides a legal basis and definition that electronic transactions are legal actions carried out using computers, computer networks, and other electronic media. Article 18 paragraph (1) determines that electronic transactions as outlined in an electronic contract are binding on the parties. The purpose of this research is to find out the policies and regulations of Indonesian law in protecting consumers and related parties who conduct online buying and selling transactions and analyze the legal certainty and efforts to resolve disputes between the two parties using electronic media as a transaction medium and the effectiveness of the agreement. The method used in this research is the normative juridical method and uses a normative approach in examining the problem. Data is collected using a qualitative method. According to the Consumer Protection Law, consumers have the right to obtain information and choose goods or services that are in accordance with the promised guarantee. Consumers are also entitled to compensation if the goods or services received are not in accordance with the agreement. Business actors have an obligation to provide information and maintain the quality of goods or services marketed as well as handle consumer complaints. An agreement can be said to be effective if the agreement is made in writing, agreed by both parties, includes clear terms, conditions, prices, payment methods, delivery, and mechanisms for returning goods or compensation. Indonesian law has regulated consumer protection in online buying and selling transactions through various regulations. The existence of legal certainty and a good settlement mechanism will create safer and more reliable online buying and selling transactions. Keywords: Sale and Purchase, Agreement, Electronic Transaction, Consumer, Business Actor, Legal Certainty, Compensation
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Bank dalam Kasus Wanprestasi Pembayaran Utang oleh Nasabah: Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/Pn Bta Nethania Aurelia Madelin; Angelina Jacqueline Sugiarto; Jessica Chua
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i10.954

Abstract

A credit agreement is a form of civil obligation that binds the creditor and debtor in a mutually beneficial legal relationship. However, in practice, defaults by customers often occur, leading to financial losses and affecting the stability of banks as lenders. This study aims to analyze the legal certainty provided by regulations in resolving default disputes between banks and customers, as well as to assess the fairness of legal protection for both parties. By using normative legal research methods and a case study of Batam District Court Decision Number 7/Pdt.G.S/2023/PN Bta, it was found that the existing regulations have not fully provided balanced legal protection. Banks often do not receive proportional compensation despite winning the case. Additionally, there is an imbalance in the execution of collateral and limited access for customers to non-litigation dispute resolution mechanisms. Therefore, banking policy reforms are needed, including strengthening regulations, applying the principle of caution in collateral execution, and providing legal education for customers. With a more balanced approach, it is hoped that a fair legal system can be created for both banks and customers in default cases.
Analisa Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online di Indonesia Glenn Kevin Cailla; Angelina Jacqueline Sugiarto; Patricia Jeanne Hans
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6436

Abstract

Abstrak Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 memberikan landasan hukum dan definisi bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kebijakan serta peraturan hukum Indonesia dalam melindungi konsumen dan pihak terkait yang melakukan transaksi jual beli online dan menganalisis kepastian hukum serta upaya penyelesaian perselisihan kedua belah pihak yang menggunakan media elektronik sebagai media transaksi serta efektivitas dari adanya perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan normatif dalam mengkaji permasalahan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi serta memilih barang atau jasa yang sesuai dengan jaminan yang dijanjikan. Konsumen juga berhak mendapatkan kompensasi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan menjaga kualitas barang atau jasa yang dipasarkan juga menangani keluhan konsumen. Perjanjian dapat dikatakan efektif apabila perjanjian dibuat secara tertulis, disepakati oleh kedua belah pihak, mencantumkan syarat, ketentuan yang jelas, harga, metode pembayaran, pengiriman, serta mekanisme pengembalian barang atau kompensasi. Hukum Indonesia telah mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online melalui berbagai regulasi. Adanya kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian yang baik akan menciptakan transaksi jual beli online yang lebih aman dan terpercaya. Kata Kunci: Jual Beli, Perjanjian, Transaksi Elektronik, Konsumen, Pelaku Usana, Kepastian Hukum, Kompensasi. Abstract Article 1 point (2) of Law No. 11 of 2008 provides a legal basis and definition that electronic transactions are legal actions carried out using computers, computer networks, and other electronic media. Article 18 paragraph (1) determines that electronic transactions as outlined in an electronic contract are binding on the parties. The purpose of this research is to find out the policies and regulations of Indonesian law in protecting consumers and related parties who conduct online buying and selling transactions and analyze the legal certainty and efforts to resolve disputes between the two parties using electronic media as a transaction medium and the effectiveness of the agreement. The method used in this research is the normative juridical method and uses a normative approach in examining the problem. Data is collected using a qualitative method. According to the Consumer Protection Law, consumers have the right to obtain information and choose goods or services that are in accordance with the promised guarantee. Consumers are also entitled to compensation if the goods or services received are not in accordance with the agreement. Business actors have an obligation to provide information and maintain the quality of goods or services marketed as well as handle consumer complaints. An agreement can be said to be effective if the agreement is made in writing, agreed by both parties, includes clear terms, conditions, prices, payment methods, delivery, and mechanisms for returning goods or compensation. Indonesian law has regulated consumer protection in online buying and selling transactions through various regulations. The existence of legal certainty and a good settlement mechanism will create safer and more reliable online buying and selling transactions. Keywords: Sale and Purchase, Agreement, Electronic Transaction, Consumer, Business Actor, Legal Certainty, Compensation
Peran Litigasi Kenegaraan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum di Indonesia Rasji Rasji; Angelina Jacqueline Sugiarto; Jessica Chua
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5623

Abstract

Litigasi kenegaraan merupakan salah satu penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia yang berperan sangat penting dalam pembentukan kebijakan hukum. Litigasi kenegaraan mencakup proses pengujian konstitusionalitas undang-undang dan kebijakan hukum melalui mekanisme judicial review. Judicial review adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Judicial review bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan UUD 1945, serta menjamin prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa litigasi kenegaraan memiliki dampak yang sangat penting dalam mendorong perubahan kebijakan hukum, terutama melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat. Namun, efektivitas litigasi kenegaraan masih menghadapi tantangan, seperti prosesnya litigasi seringkali panjang, mahal, penuh dengan formalitas yang dapat memberatkan para pihak. Biaya yang sangat tinggi, serta tumpang tindihnya regulasi yang berdampak pada disharmonisasi kebijakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem peradilan serta optimalisasi alternatif penyelesaian sengketa untuk meningkatkan efisiensi dalam pembentukan kebijakan hukum. Dengan adanya litigasi kenegaraan yang kuat maka sistem hukum Indonesia dapat lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip konstitusional.
Perlindungan Kepada Nasabah Bank Terhadap Kebocoran Data (Studi Kasus Kebocoran Data pada Bank Indonesia) Angelina Jacqueline Sugiarto; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra Putra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4298

Abstract

Kemajuan teknologi digital banking memberikan banyak dampak ada dampak positif, namun kemajuan teknologi digital banking juga memberikan dampak negatif, terutama dalam hal kebocoran data dalam perbankan. Kasus atas kebocoran data nasabah di Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu contoh nyata dari masalah kebocoran data dalam perbankan di Indonesia. Studi ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum kemudian upaya hukum dalam menghadapi kebocoran data nasabah pada sistem perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dan kualitatif, dengan pendekatan analisis hukum mengenai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan relevan dengan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum di Indonesia yang sangat ketat kasus kebocoran data dalam perbankan masih sering terjadi. Untuk memenuhi tanggung jawab untuk melindungi data dan mencegah kebocoran data yang serupa, bank perlu menerapkan atau melaksanakan upaya-upaya melindungi kerahasian data nasabah termasuk penerapan enkripsi data, penggunaan teknologi blockchain dan audit keamanan secara berkala. Selain itu, bank harus memberikan pelatihan keamanan data kepada karyawan, menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan karyawan, vendor dan mitra, serta menyediakan mekanisme laporan kebocoran data bagi nasabah. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang ada harus diimbangi dengan upaya yang lebih dari pihak perbankan dalam menjaga kerahasian data nasabah. Dengan demikian, kepercayaan nasabah terhadap institusi perbankan dapat tetap terjaga, kemudian risiko kebocoran data dapat diminimalisir dan dapat menciptakan lingkungan perbankan terpercaya dan aman.
Wanprestasi Terhadap Perjanjian Saham Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST) Angelina Jacqueline Sugiarto; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra Putra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4299

Abstract

Perjanjian saham merupakan perjanjian saham dibuat oleh kedua belah pihak yaitu pihak bisnis dengan pihak lain untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut. Perjanjian saham ini diatur oleh syarat-syarat transaksi saham, syarat-syarat tersebut sangat penting untuk menghindari konflik seperti konflik wanprestasi. Namun, masih banyak pihak-pihak yang tidak mentaati sehingga terjadinya wanprestasi. Wanprestasi memiliki banyak dampak negatif seperti kerugian dan menurunkan kepercayaan dalam dunia bisnis. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST menjadi salah satu studi kasus yang menunjukkan dampak wanprestasi dalam perjanjian saham. Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi tanpa alasan sah, seperti force majeure. Keputusan ini memperkuat pentingnya penyusunan perjanjian yang transparan serta pemahaman yang mendalam terhadap konsekuensi hukum wanprestasi. Analisis bukti yang menunjukkan ketidakpatuhan tergugat dalam memenuhi kewajibannya, yang berujung pada pembayaran ganti rugi kepada penggugat. Dengan adanya kasus ini mengetahui betapa pentingnya disiplin dalam memenuhi kontrak perjanjian yang sudah dibuat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan normatif untuk menganalisis keputusan hakim dan sengketa tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pentingnya kepastian hukum dan keadilan dalam setiap perjanjian. Diharapkan, penegakan Hukum yang tegas terhadap kasus wanprestasi dan bagi pihak-pihak yang menjalankan perjanjian memiliki kehati-hatian dan bertanggung jawab atas perjanjian yang sudah disetujui bersama.
The Role of the Constitutional Court in Changing the Minimum Age Requirements for Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates Rasji Rasji; Angelina Jacqueline Sugiarto; Rachel Christie; Alexander Danelo Putra Wibowo
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2430

Abstract

Indonesia is a democratic and constitutional country that emphasizes the principle of the rule of law in accordance with the 1945 Constitution. The Constitutional Court is the highest law enforcement institution in Indonesia. Changes regarding age limits really reflect political and social dynamics,The important role of the Constitutional Court is in responding to the social and political evolution that occurs in society. In a Constitutional Court decision regarding the new meaning regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates according to the General Election (Election Law) it was deemed not to be in conflict with the 1945 Constitution. The Constitutional Court emphasized that there is a hierarchy in the levels of government. Therefore, the age limit requirements for becoming president and vice president are made in stages taking into account all existing legal aspects. The change in these requirements could have an impact in the form of Escalation of political power and the level of trust will decrease in state institutions because they think that the Constitutional Court has been appointed by political power.