Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual David Edyson; Dikjaya; Muhammad Rafi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6438

Abstract

Abstrak Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan penemu atas karya inovatif dan kreatif mereka. Undang-undang Indonesia mengatur HAKI, termasuk paten, hak cipta, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Setiap jenis HAKI memiliki fitur dan perlindungan yang berbeda, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemilik hak mendapatkan keuntungan finansial dan mendapatkan pengakuan yang wajar atas pekerjaan mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melindungi invensi teknologi; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi tanda yang membedakan barang atau jasa. Selain itu, kerangka hukum yang menyeluruh untuk berbagai jenis kekayaan intelektual diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pengaturan hukum ini tidak hanya melindungi hak setiap orang, tetapi juga bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi di Indonesia. Kata Kunci: Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Undang-Undang, Paten Abstract Intellectual Property Rights (IPR) are rights that provide legal protection to creators and inventors for their innovative and creative works. Indonesian law regulates IPR, including patents, copyrights, trademarks, industrial designs, trade secrets, and geographical indications. Each type of IPR has distinct features and protections intended to ensure that rights holders receive financial benefits and fair recognition for their work. Law Number 28 of 2014 on Copyright protects works of art, literature, and science; Law Number 13 of 2016 on Patents protects technological inventions; and Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications protects signs that distinguish goods or services. Additionally, the comprehensive legal framework for various types of intellectual property is provided by Law Number 31 of 2000 on Industrial Designs, Law Number 30 of 2000 on Trade Secrets, Law Number 32 of 2000 on Layout Designs of Integrated Circuits, and Law Number 29 of 2000 on Plant Variety Protection. These legal regulations not only protect individual rights but also aim to encourage creativity and innovation in Indonesia. Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Law, Patents
Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual David Edyson; Dikjaya; Muhammad Rafi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6438

Abstract

Abstrak Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan penemu atas karya inovatif dan kreatif mereka. Undang-undang Indonesia mengatur HAKI, termasuk paten, hak cipta, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Setiap jenis HAKI memiliki fitur dan perlindungan yang berbeda, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemilik hak mendapatkan keuntungan finansial dan mendapatkan pengakuan yang wajar atas pekerjaan mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melindungi invensi teknologi; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi tanda yang membedakan barang atau jasa. Selain itu, kerangka hukum yang menyeluruh untuk berbagai jenis kekayaan intelektual diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pengaturan hukum ini tidak hanya melindungi hak setiap orang, tetapi juga bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi di Indonesia. Kata Kunci: Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Undang-Undang, Paten Abstract Intellectual Property Rights (IPR) are rights that provide legal protection to creators and inventors for their innovative and creative works. Indonesian law regulates IPR, including patents, copyrights, trademarks, industrial designs, trade secrets, and geographical indications. Each type of IPR has distinct features and protections intended to ensure that rights holders receive financial benefits and fair recognition for their work. Law Number 28 of 2014 on Copyright protects works of art, literature, and science; Law Number 13 of 2016 on Patents protects technological inventions; and Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications protects signs that distinguish goods or services. Additionally, the comprehensive legal framework for various types of intellectual property is provided by Law Number 31 of 2000 on Industrial Designs, Law Number 30 of 2000 on Trade Secrets, Law Number 32 of 2000 on Layout Designs of Integrated Circuits, and Law Number 29 of 2000 on Plant Variety Protection. These legal regulations not only protect individual rights but also aim to encourage creativity and innovation in Indonesia. Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Law, Patents
Kedudukan Tanah Petuanan dalam Sengketa Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Kepulauan Tanimbar Dikjaya; Neysia Putri Lilzyana
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 6 No. 1 (2027): March 2027
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v6i1.9319

Abstract

Tanah petuanan merupakan bentuk penguasaan tanah adat yang lahir dari hubungan genealogis, komunal, dan historis masyarakat hukum adat. Sengketa Tanah Tiakur di Moa Barat memperlihatkan persoalan pembuktian hak yang bersumber dari pewarisan adat serta ketegangan antara bukti adat dan persyaratan formal gugatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan tanah petuanan, penilaian bukti genealogis, dan akibat cacat formal gugatan dalam penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 38/PDT/2018/PT AMB, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1835 K/Pdt/2019. Metode ini dipilih untuk menilai hubungan antara hukum adat, pembuktian, dan hukum acara perdata melalui pertimbangan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat pertama, sebagian bukti sejarah dan keterangan saksi yang terverifikasi digunakan untuk mengakui hak Penggugat dan Tergugat I atas objek sengketa seluas 350 hektare. Namun, putusan tersebut dibatalkan pada tingkat banding karena gugatan dinilai kurang pihak dan kabur; permohonan kasasi kemudian ditolak. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hak atas tanah petuanan membutuhkan bukti adat yang dapat diuji sekaligus uraian silsilah dan pihak berkepentingan yang lengkap. Penelitian lanjutan disarankan mengkaji dokumentasi silsilah, kewenangan adat, dan pemetaan batas tanah secara empiris.