Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law
David Edyson
Universitas Tarumanagara
Religion Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual David Edyson; Dikjaya; Muhammad Rafi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6438

Abstract

Abstrak Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan penemu atas karya inovatif dan kreatif mereka. Undang-undang Indonesia mengatur HAKI, termasuk paten, hak cipta, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Setiap jenis HAKI memiliki fitur dan perlindungan yang berbeda, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemilik hak mendapatkan keuntungan finansial dan mendapatkan pengakuan yang wajar atas pekerjaan mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melindungi invensi teknologi; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi tanda yang membedakan barang atau jasa. Selain itu, kerangka hukum yang menyeluruh untuk berbagai jenis kekayaan intelektual diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pengaturan hukum ini tidak hanya melindungi hak setiap orang, tetapi juga bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi di Indonesia. Kata Kunci: Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Undang-Undang, Paten Abstract Intellectual Property Rights (IPR) are rights that provide legal protection to creators and inventors for their innovative and creative works. Indonesian law regulates IPR, including patents, copyrights, trademarks, industrial designs, trade secrets, and geographical indications. Each type of IPR has distinct features and protections intended to ensure that rights holders receive financial benefits and fair recognition for their work. Law Number 28 of 2014 on Copyright protects works of art, literature, and science; Law Number 13 of 2016 on Patents protects technological inventions; and Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications protects signs that distinguish goods or services. Additionally, the comprehensive legal framework for various types of intellectual property is provided by Law Number 31 of 2000 on Industrial Designs, Law Number 30 of 2000 on Trade Secrets, Law Number 32 of 2000 on Layout Designs of Integrated Circuits, and Law Number 29 of 2000 on Plant Variety Protection. These legal regulations not only protect individual rights but also aim to encourage creativity and innovation in Indonesia. Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Law, Patents
Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual David Edyson; Dikjaya; Muhammad Rafi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6438

Abstract

Abstrak Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan penemu atas karya inovatif dan kreatif mereka. Undang-undang Indonesia mengatur HAKI, termasuk paten, hak cipta, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Setiap jenis HAKI memiliki fitur dan perlindungan yang berbeda, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemilik hak mendapatkan keuntungan finansial dan mendapatkan pengakuan yang wajar atas pekerjaan mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melindungi invensi teknologi; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi tanda yang membedakan barang atau jasa. Selain itu, kerangka hukum yang menyeluruh untuk berbagai jenis kekayaan intelektual diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pengaturan hukum ini tidak hanya melindungi hak setiap orang, tetapi juga bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi di Indonesia. Kata Kunci: Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Undang-Undang, Paten Abstract Intellectual Property Rights (IPR) are rights that provide legal protection to creators and inventors for their innovative and creative works. Indonesian law regulates IPR, including patents, copyrights, trademarks, industrial designs, trade secrets, and geographical indications. Each type of IPR has distinct features and protections intended to ensure that rights holders receive financial benefits and fair recognition for their work. Law Number 28 of 2014 on Copyright protects works of art, literature, and science; Law Number 13 of 2016 on Patents protects technological inventions; and Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications protects signs that distinguish goods or services. Additionally, the comprehensive legal framework for various types of intellectual property is provided by Law Number 31 of 2000 on Industrial Designs, Law Number 30 of 2000 on Trade Secrets, Law Number 32 of 2000 on Layout Designs of Integrated Circuits, and Law Number 29 of 2000 on Plant Variety Protection. These legal regulations not only protect individual rights but also aim to encourage creativity and innovation in Indonesia. Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Law, Patents
Dinamika Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia David Edyson; Wincent Hungstan Angkasa; Rasji Rasji
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5900

Abstract

Sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem ini idealnya didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan yang disertai mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, dinamika hubungan keduanya sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi politik di parlemen, koalisi partai, serta kepentingan politik praktis, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan maupun kualitas produk hukum. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis hubungan eksekutif dan legislatif di Indonesia dalam kerangka sistem presidensial, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus terhadap beberapa peristiwa penting. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif relasi kekuasaan kedua lembaga telah diatur dengan tegas, dalam praktik masih ditemukan dominasi eksekutif maupun deadlock dalam proses legislasi akibat tarik-menarik kepentingan politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan institusional serta penegakan etika politik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan demi mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.
The Role of the Constitutional Court in Maintaining Democracy and Strengthening the Rule of Law: Critical Evaluation David Edyson; Raden Mahaputra Alfariza M; Armando Benyamin Hasibuan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2460

Abstract

The Constitutional Court (MK) plays a crucial role in safeguarding democracy and upholding the rule of law in Indonesia. MK holds extensive authority to conduct judicial review, settle election disputes, resolve conflicts between state institutions, and adjudicate petitions concerning citizens' constitutional rights. MK's performance has garnered mixed evaluations. Appreciation is given for its role in strengthening the constitution, enhancing democratic quality, and fostering public trust. However, criticisms have also emerged regarding inconsistencies in rulings, lack of transparency, and a high volume of cases. The independence and accountability of MK are paramount to ensuring its objectivity and impartiality in fulfilling its functions. Factors influencing MK's independence include the selection process for judges, their term of office, and their immunity from prosecution. Mechanisms for MK's accountability involve annual reporting, civil society oversight, and media coverage. MK faces both prospects and challenges in the future. It is anticipated that MK's role in upholding democracy and the rule of law will continue to grow, and public trust in MK will be maintained. The challenges MK confronts include the complexity of legal issues, potential political intervention, and safeguarding public confidence.
Co-Authors Armando Benyamin Hasibuan Dikjaya Muhammad Rafi Raden Mahaputra Alfariza M Rasji Wincent Hungstan Angkasa