p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL USM LAW REVIEW
Ciptono Ciptono
Magister Hukum Universitas Riau Kepalauan (UNRIKA) Batam, Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8896

Abstract

The study aims to examine the efforts of the Centre for Reporting and Analysis of Financial Transactions (PPATK) to combat the crime of money laundering through international cooperation. This research is becoming crucial in this era of globalization. Transnational crimes such as money laundering often involve complex networks that cross different jurisdictions, requiring an effective inter-state coordinated response. Emergency research formulates better policies and more advanced investigative techniques to combat money laundering effectively and reduce its negative impact on global economic and social stability. The novelty of this research lies in its in-depth study of international and national cooperation in the prevention and suppression of money laundering crime, a topic of great relevance in the era of globalization. This research method uses Yuridis Normative. Cross-country co-operation in tackling money-laundering is vital, both nationally and nationally with international agencies such as UNTOC and FATF. The role of norms, legal frameworks, and theoretical perspectives in shaping cooperative efforts between countries in the fight against money laundering.   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  melalui  kerjasama internasional.  Penelitian ini menjadi sangat penting di era globalisasi ini. Kejahatan transnasional seperti pencucian uang sering melibatkan jaringan yang kompleks yang melewati berbagai yurisdiksi, sehingga membutuhkan respons koordinasi antarnegara yang efektif. Urgensi penelitian  memformulasikan kebijakan yang lebih baik dan teknik investigasi yang lebih maju untuk memerangi pencucian uang secara efektif dan mengurangi dampak negatifnya terhadap kestabilan ekonomi dan sosial global. Novelty penelitian ini terletak pada kajiannya yang mendalam mengenai kerjasama internasional dan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebuah topik yang sangat relevan di era globalisasi. Metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Kerjasama lintas negara dalam mengatasi masalah pencucian uang sangat penting, baik anta negara maupun negara dengan lembaga inetrnasional seperti UNTOC dan FATF Peran norma, kerangka hukum, dan perspektif teoritis dalam membentuk upaya kolaboratif antara negara dalam memerangi pencucian uang. 
Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Sebagai Upaya Pencegahannya Di Indonesia Saptono Saptono; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8899

Abstract

The aim of this study is to study efforts to prevent the criminal practice of money laundering in Indonesia. Research on the prevention of money laundering crime in Indonesia is critical and urgent, given the huge impact it has on the economy and national security. Money laundering not only undermines the integrity of the financial system, but is also often associated with other crimes such as corruption, drug trafficking, and terrorist financing, which can threaten social and political stability. The research has made an important contribution to strengthening the TPPU prevention system and raising awareness of the urgency of combating money laundering crimes in order to maintain economic stability and national security. This research uses normative research methods and uses secondary data. The prevention of TPPU in Indonesia is a very important and urgent matter. The impact of the TPPU not only undermines the integrity of the financial system, but is also potentially linked to other crimes such as corruption, drug trafficking, and the financing of terrorism, which can threaten the country's social and political stability. Effective prevention strategy but also synergy between the Government, the DPR, and PPATK. Prevention steps with the principles of Costumers Due Diligence Principle and the Know Your Customer system as one of the ways of TPPU prevention.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya pencegahan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Penelitian tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia sangat penting dan mendesak, mengingat dampak besar yang ditimbulkannya terhadap ekonomi dan keamanan nasional. Pencucian uang tidak hanya mengganggu integritas sistem keuangan, tetapi juga sering terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, perdagangan narkotika, dan pembiayaan terorisme, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat sistem pencegahan TPPU dan meningkatkan kesadaran akan urgensi memerangi kejahatan pencucian uang guna menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan data sekunder. Upaya pencegahan TPPU di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan mendesak. Dampak dari TPPU tidak hanya mengganggu integritas sistem keuangan, tetapi juga berpotensi terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, perdagangan narkotika, dan pembiayaan terorisme, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik negara. strategi pencegahan yang efektif tetapi juga adanya sinergi antara  Pemerintah, DPR, dan PPATK.  Langkah pencegahan dengan prinsip Prinsip Costumers Due Diligence Principle dan sistem Know Your Customer sebagai salah satu cara pencegahan TPPU.  
Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Wan Rahmat Kurniawan; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8900

Abstract

The study aims to examine the effectiveness of the implementation of the Act No. 21 of 2007 on the Suppression of Trafficking in Persons (TPPO) from the perspective of the Penal Procedure for Money Laundering (TPPU) in Indonesia. The background to this study is an increasing number of human trafficking cases followed by money laundering, which is a complex and difficult transnational crime. The urgency of this research lies in the need to understand the linkages between the TPPO and the TPPU in order to develop a more effective strategy for dealing with and preventing the two crimes. Research methods use normative jurisprudence. The novelty of this research lies in a comprehensive approach that connects the TPPO with the TPPU through integrated financial analysis and law enforcement. The findings show that the operandi mode of TPPO perpetrators often involves money laundering to cover up illegal funding sources. This research uses normative juridic methods. The findings of the study reveal that the Indonesian law enforcement system still faces significant challenges in addressing the TPPO and TPPU, especially in relation to data integration between law enforcement agencies, immigration, and colonization. The research recommendations include strengthening the legal framework, improved protection for victims, and the development of a more comprehensive policy for crime prevention. This research reaffirms the importance of international cooperation and the use of information technology. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam perspektif tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Meningkatnya kasus perdagangan orang yang diikuti dengan pencucian uang, yang merupakan kejahatan transnasional kompleks dan sulit diatasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami keterkaitan antara TPPO dan TPPU guna mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menindak dan mencegah kedua kejahatan tersebut. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menghubungkan TPPO dengan TPPU melalui analisis keuangan dan penegakan hukum yang terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku TPPO sering kali melibatkan pencucian uang untuk menyamarkan sumber dana ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi TPPO dan TPPU, terutama terkait dengan integrasi data antara lembaga penegak hukum, imigrasi, dan kependudukan. Rekomendasi penelitian ini mencakup penguatan kerangka hukum, peningkatan perlindungan bagi korban, dan pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif untuk pencegahan kejahatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kerjasama internasional dan penggunaan teknologi informasi.