Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT Transparansi Hukum
Yenny Fitri.Z
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
LEGAL REGULATIONS ON CRIMINAL ACTS AGAINST MISUSE OF AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) TECHNOLOGY IN VOICE PHISHING FRAUD VIA MOBILE PHONES Alya Alviani; Yenny Fitri.Z
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i2.15150

Abstract

Current technological developments are entering the era of artificial intelligence or what is often referred to as artificial intelligence (AI), this AI technique refers to the simulation of human intelligence on machines that are programmed to think and imitate human actions, but this AI technology can be misused as a criminal act of voice fraud (voice phishing) via mobile phones. This study aims to examine the criminal law regulations regarding the misuse of artificial intelligence in voice phishing using mobile phones. The normative research approach, this study is based on laws and regulations and literature and emphasizes legal norms and principles. The results of this study indicate that the limitations of Law Number 1 of 2024 concerning the second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) have not yet reached this far into criminal acts of voice fraud (voice phishing) via mobile phones and until now criminal acts of voice fraud (voice phishing) via mobile phones are still rampant. Witness and Victim Protection is all efforts made by LPSK or other institutions in accordance with laws and regulations to provide rights and assistance to victims in order to provide a sense of security. To protect the community, legal protection for victims of criminal acts can be carried out in various forms, such as providing restitution and compensation.
MALPRAKTIK DITINJAU DARI PENGATURAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM KESEHATAN Yenny Fitri.Z
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5803

Abstract

ABSTRAKKesehatan memiliki peran penting di Indonesia, sehingga selain di aturdalam undang-undang juga diatur dalam konstitusi Pasal 28 H Undang-UndangDasar Tahun 1945. Salah satu persoalan kesehatan yang dianggap penting untukdiatur adalah persoalan malpraktik yang cukup sering menimbulkan konflik antaradokter selaku pemberi layanan kesehatan dengan pasien selaku penerima layanan.Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif yang menitikberatkanpermasalahan pada pengaturan hukum tentang malpraktik yang diatur dalamKUHP dan Hukum Kesehatan. Ternyata hukum pidana dan hukum kesehatanmemiliki sedikit perbedaan pandangan dalam mengatur malpraktik.Ketidakseragaman pengertian tentang malpraktik dan tidak adanya unsur-unsurdelik yang tegas tentang malpraktik, menjadi salah satu alasan perbedaanpemahaman tentang malpraktik di Indonesia. Namun dengan asas lex specialisderogate legi generali, membuat kedudukan Hukum Kesehatan menjadi lebihutama dalam mengatur persoalan malpraktik, meskipun dalam kapasitaspengaturan yang terbatas. Oleh karena itu, sepanjang tidak diatur dalam hukumkesehatan, maka KUHP bisa mengambil alih malpraktik medis yang dilakukankarena memenuhi unsur kesengajaan, karena hukum kesehatan hanya mengaturtentang kelalaian medis. Namun sebagai pembenahan kedepan, sudah seharusnyaada penyeragaman pengertian tentang malpraktik medik, kelalaian medik, resikomedik, kecelakaan medik, yang baku dan dituangkan secara jelas dalam peraturanperundang-undangan yang tertulis. Hal ini penting untuk terciptanya kepastianhukum bagi masyarakat dan dokter serta untuk menjamin rasa keadilan.Kata Kunci : Malpraktik, Hukum Pidana, Hukum Kesehatan
Co-Authors Alya Alviani