Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sospol : Jurnal Sosial Politik
Lalu Ary Kurniawan Hardi
Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Permasalahan Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Penyaluran Dana Rehabilitasi Gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Lalu Ary Kurniawan Hardi
Sospol Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.26602

Abstract

Dalam menilik praktik korupsi yang merajalela selama alokasi dana pemulihan pasca gempa tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika terkait masalah korupsi di Indonesia dan dampaknya pada penegakan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menganalisis data sekunder yang bersumber dari literatur online, artikel ini berusaha mengungkap implikasi teoritis dan praktis yang timbul dari perpotongan antara masalah korupsi dengan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini menggali kasus korupsi terkait dana rehabilitasi untuk gempa tahun 2018 di Provinsi NTB. Melalui analisis data yang seksama, penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi telah terbukti menghambat realisasi tiga hak asasi manusia mendasar: kebebasan untuk mengakses pendidikan, hak untuk hidup layak dengan akses ke jaminan sosial, dan kebebasan untuk menjalankan agama. Selain itu, rumitnya korupsi tidak hanya berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan di NTB, tetapi juga memperparah ketidaksetaraan yang sudah ada, terutama terlihat sebelum gempa tahun 2018. Persoalan ini lebih lanjut didorong oleh penegakan hukum yang lemah dalam konteks manajemen pasca bencana di Indonesia dan kurangnya kesadaran dan pemahaman publik terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.
Co-Authors